DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

1. ketentuan umum 2. rincian kegiatan 3. kompetensi 4. Pengangkatan dalam jabatan 5. Tata cara pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit 6. kenaikan jabatan 7

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama ten tang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu; MENTERIAGAMAREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUKTEKNISJABATANFUNGSIONALPENGHULU Mengingat Menimbang r

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNISJABATANFUNGSIONALPENGHULU. Menetapkan BAS I KETENTUANUMUM
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 597);
13.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 356) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor911);
2.Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenanguntuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
3.Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
4.Pelayanan dan Bimbingan Nikah atau Rujuk adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terlaksananya proses nikah atau rujuk dengan baik.
5.Kepenghuluan adalah kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
6.Pengembangan Kepenghuluan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Penghulu meliputi koordinasi dan sosialisasi tentang perkawinan.
7.Bimbingan Masyarakat Islam adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan Penghulu meliputi pembelajaran dan pembinaan masyarakat Islam.
8.Kepala KUAadalah penghulu dengan tugas tambahan sebagai KepalaKUA.
9.Tim Penilai KinerjaJabatan Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan.oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kerja Pegawai serta menilai kinerja dan Angka Kredit Penghulu.
10.Sasaran Kerja Pegawaiyang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

Pasal 2

(1)Penghulu sesuai dengan jenjang jabatannya melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan uraian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.
(2)Penghulu yang melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat BAS II RINCIANKEGIATAN

11.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan Zatau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penghulu dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
12.Karya Tulis /Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajiarr/ penelitian yang disusun oleh Penghulu baik perorangan atau kelompok di kepenghuluan.
13.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang membidangi bimbingan masyarakat Islam.
14.Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.
15.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah satuan kerja pada instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat provinsi.
16.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah. Pasa14

(1)Penghulu harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
(2)Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.
(3)Standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) berlaku ketentuan bagi:
1. a.Penghulu ahli pertama:
  1. 1.mampu membaca AI-Qur'an;
  2. 2.memahami dasar-dasar hukum munakahat; dan
  3. 3.mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan.
2. b.Penghulu ahli muda:
  1. 1.mampu membaca dan menulis AI-Qur'an;
  2. 2.menguasai simulasi akad nikah;
  3. 3.memahami hukum munakahat; dan
  4. 4.memahami peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan.
(1)diberi Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Pasa15
(1)Uji kompetensi diselenggarakan untuk:
1. a.pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penghulu yang meliputi:
  1. 1.perpindahan dalam jabatan; dan
  2. 2.promosi; dan
2. b.kenaikan jabatan.
(2)Kenaikanjabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk jenjang jabatan dari:

5.memiliki kemampuan memandu akad nikah dengan menggunakan bahasa ArabjInggrisj asing lainnya.

(4)Standar kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pengembangan3. memiliki konsep kepenghuluan;

4.memiliki kemampuan melakukan istinbat

c.Penghulu ahli madya:
1. 1.mampu membaca, menulis, dan memahami AI-Qur'an;
2. 2.menguasai wawasan perbandingan hukum munakahat;
3. 3.menguasai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan; dan
4. 4.memiliki kemampuan memandu akad nikah dengan menggunakan bahasa Arabj Inggrisj asing lainnya.
d.Penghulu ahli utama:
1. 1.mampu membaca, menulis, memahami, dan menafsirkan AI-Qur'an;
2. 2.mampu melakukan bimbingan pernikahan;

Pasal 7

(1)Penghulu yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud diberikan sertifikat kelulusan.

Pasal 6

(1)Direktorat Jenderal melaksanakan UJI kompetensi Jabatan Fungsional Penghulu.
(2)Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku ketentuan:
1. a.kenaikan jenjang jabatan dari ahli madya ke ahli utama, dan pengangkatan melalui promosr dilakukan oleh Direktorat Jenderal; dan
2. b.kenaikan jenjang jabatan dari ahli pertama ke ahli muda, dari ahli muda ke ahli madya, dan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan oleh Kantor Wilayah.
(3)Dalam pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangikepegawaian.
1. a.ahli pertama ke ahli muda;
2. b.ahli muda ke ahli madya; dan
3. c.ahli madya ke ahli utama.
(3)Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakanuntuk mengukur:
1. a.kompetensi teknis;
2. b.kompetensi manajerial; dan
3. c.kompetensi sosial kultural.
(4)Materi uji kompetensi teknis disusun oleh pejabat pimpinan tinggi pratarna yang membidangi kepenghuluan sesuai dengan stan dar kompetensi sebagaimana dimaksud dalarn Pasa14 ayat (3). Arab/ Inggris/ bahasa asing lainnya; dan
1. d.penyusunan KaryaTulis/Karya Ilmiah.
(4)Pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.pelatihan kepemimpinan;
2. b.pelayanan prima; dan
3. c.pengembangan kepribadian. berbahasanikah Pasa18
(1)Pelatihan diberikan kepada Penghulu dalam bentuk:
1. a.pelatihan fungsional;
2. b.pelatihan teknis; dan
3. c.pelatihan manajerial.
(2)Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan dalam bentuk:
1. a.pelatihan calon Penghulu;
2. b.pelatihan kenaikan jenjang jabatan fungsional Penghulu; dan
3. c.pelatihan substantif kepenghuluan.
(3)Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk pelatihan:
1. a.konselor perkawinan dan keluarga sakinah;
2. b.membaca kitab kuning;
3. c.memandu akad
(2)Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)fditerbitkan oleh:
1. a.Direktur Jenderal untuk uji kompetensi kenaikan jenjangjabatan dari ahli madya ke ahli utama, dan pengangkatan melalui promosi; dan
2. b.Kepala Kantor Wilayah untuk uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan dari ahli pertama ke ahli muda, dari ahli muda ke ahli madya, serta pengangkatan mela1uiperpindahan dari jabatan.

Pasal 11

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
1. a.berstatus sebagai PNS;

Pasal 10

Pengangkatan PNSke dalam Jabatan Fungsional Penghulu dilakukan melalui:

a.pengangkatan pertama;
b.perpindahan dari jabatan lain; dan
c.promosi. Umum BABIV PENGANGKATAN DALAM JABATAN
c.kemampuan membaca kitab kuning; dan
d.mengikuti kursus singkat, seminar, lokakarya, atau konferensi terkait dengan tugas dan fungsi penghulu. kompetensi lainnya ayat (1) paling sedikit Program pengembangan sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk:
a.peningkatan kemampuan berbahasa asing;
b.peningkatan kemampuan membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah;

(2)Pasa19
(1)Selain pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penghulu dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya. membidangikepegawaianpada Kantor Wilayahdengan melampirkan dokumen:

1.fotokopikeputusan pengangkatan calon PNSyang telah dilegalisasioleh pejabat yang berwenang;
2.fotokopikeputusan pengangkatan PNSyang telah dilegalisasioleh pejabat yang berwenang;
3.surat pemyataan dari atasan langsung yang menyatakan memiliki integritas dan moralitas yang baik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan format 1;
4.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dad dokter pemerintah;
5.fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasioleh pejabat yang berwenang; dan
6.fotokopi nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

b.pejabat yang membidangikepegawaian menyampaikan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada KepalaKantor Wilayah;dan
a.PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mengajukan permohonan pengangkatan Jabatan Fungsional Penghulu ahli pertama kepada pejabat yang

Pasal 12

Pengangkatan pertama dilaksanakan dengan tahapan:

b.memilikiintegritas dan moralitas yang baik;
c.sehatjasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
d.berijazah paling rendah S-l (Strata-Satu)JD-4 (Diploma-Empat)di bidang agama Islam; dan
e.penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2)Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu yang telah ditetapkan dari calon PNS. Pasa113
(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, harus memenuhi syarat:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehatjasmani dan rohani;
4. d.berijazah paling rendah 8-1 (8trata-Satu}/D-4 (Diploma-Empat) di bidang agama Islam;
5. e.mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultura1;
6. f.memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan calon penghulu;
7. g.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kepenghuluan paling sedikit 2 (dua) tahun;
8. h.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  1. 1.berusia paling tinggi: 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Pertama dan Penghulu Ahli Muda; 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Madya; dan 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Utama untuk PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
9. c.Kepala Kantor Wilayah menetapkan keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penghulu.

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan dengan tahapan:

a.PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mengajukan usul kepada pimpinan unit kerja dengan melampirkan dokumen:
1. 1.fotokopikeputusan pengangkatan calon PNSyang telah dilegalisasioleh pejabat yang berwenang;
2. 2.fotokopikeputusan pengangkatan PNSyang telah dilegalisasioleh pejabat yang berwenang;
3. 3.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
4. 4.fotokopiijazah sarjana atau diploma IV di bidang agama Islam yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
5. 5.fotokopisertifikat uji kompetensi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
6. 6.fotokopisertifikat pendidikan dan pelatihan calon Penghulu;
7. 7.surat pernyataan dari atasan langsung yang menyatakan memiliki integritas dan moralitas yang baik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan format 1;
8. 8.surat keterangan memilikiintegritas dan moralitas yang baik yang ditandatangani oleh atasan langsung; dan
9. 9.fotokopi nilai prestasi kinerja paling rendah bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
b.pejabat pimpinan tinggipratama meneruskan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

(2)Pengangkatan Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. - - -------------------------------'

Pasal 15

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melaluipromosisebagaimanadimaksud dalam Pasa110 huruf c, harus memenuhi persyaratan:
1. a.mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi rnanajerial, dan kompetensi sosial kultural; dan
2. b.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua)tahun terakhir.
(2)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui promosi harus memenuhi persyaratan:
1. a.tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Penghulu; dan
2. b.tidak sedang dikenakan hukuman disiplin PNS.
(3)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertirnbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsionalyang akan diduduki.
1. c.pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi bimbingan masyarakat Islam. meneruskan dokumen beserta rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian;dan
2. d.pejabat pembina kepegawaian menetapkan keputusan perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Penghulu.

Pasal 17

(1)Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu diajukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.kenaikan pangkat periode April usulan diajukan paling lambat akhir tahun sebelumnya; dan BABV TATACARAPENGUSULAN,PENILAIAN, DAN PENETAPANANOKAKREDIT Pasal 16 Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui promosi dilaksanakan dengan tahapan:
2. a.atasan langsung merekomendasikan PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penghulu melalui promosr;
3. b.rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi bimbingan masyarakat Islam dengan melampirkan dokumen: 1) fotokopi sertifikat uji kompetensi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) fotokopi nilai pre stasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 3) surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang membidangi kepenghuluan yang menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Penghulu, serta tidak sedang dikenakan hukuman disiplin PNS; dan
4. c.pejabat pembina kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Penghulu melalui promosi. ------------------------- Pasal 18
(1)Penghulu mengajukan us ulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan melampirkan dokumen:
1. a.daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2020 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu;
2. b.surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2020 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu;
3. c.bukti fisik butir kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
4. d.persyaratan administratif meliputi:
  1. 1.keputusan calon PNS;
  2. 2.keputusan PNS;
  3. 3.keputusan kepangkatan terakhir;
  4. 4.keputusan tugas terakhir;
  5. 5.penetapan Angka Kredit terakhir; dan
  6. 6.sasaran kinerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dalam aplikasi usul penilaian dan penetapan Angka Kredit.
(3)Dalam hal dokumen tidak dapat diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usul penilaian dan penetapan Angka Kredit dapat disampaikan dalam bentuk nonelektronik.
1. b.kenaikan pangkat periode Oktober usulan diajukan paling lambat 30 Juli tahun berjalan. Pasa120
(1)Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu ahli madya dan ahli utama dinilai oleh Tim Penilai pusat.
(2)Tim Penilai pusat se bagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua tim penilai dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepenghuluan atau penghulu ahli madya;
2. b.sekretaris tim penilai berasal dari un sur kepegawaian;
3. a.membantu Kepala Kantor Wilayah dalam menetapkan Angka Kredit bagi Penghulu ahli pertama dan ahli muda; dan
4. b.melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a. membidangiyangorang dari pejabat kepenghuluan.
(4)Tim Penilai Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

Pasal 19

(1)Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu ahli pertama dan ahli mud a dinilai oleh Tim Penilai Kantor Wilayah.
(2)Tim Penilai Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua tim penilai dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau penghulu ahli madya;
2. b.sekretaris tim penilai berasal dari unsur kepegawaian;
3. c.anggota paling sedikit 3 (tiga) orang dengan ketentuan 2 (dua) orang dari Penghulu dan 1 (satu)
4. a.pimpinan instansi pengusul;
5. b.pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
6. c.sekretaris Tim Penilai; dan
7. d.pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada tingkat pusat atau pejabat yang membidangi kepegawaian pada Kantor Wilayah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…