DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri; www.peraturan.go.id 2017, No.555 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1808);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); www.peraturan.go.id 2017, No.555 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1808) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang selanjutnya disingkat PTKIN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah dibawah koordinasi Kementerian Agama.
2.Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
3.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
4.Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang selanjutnya disingkat SPAN-PTKIN adalah seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa yang dilakukan oleh masing-masing PTKIN dibawah koordinasi panitia nasional.
5.Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang selanjutnya disingkat UM-PTKIN adalah seleksi bedasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk www.peraturan.go.id 2017, No.555 cetak (Peper Based Testing/PBT) atau mengunakan komputer (Computer Based Testing/CBT) atau kombinasi hasil ujian tertulis dan juga kompetensi keagamaan dilakukan secara bersama dibawah koordinasi panitia nasional.
6.Seleksi Mandiri adalah seleksi yang dilakukan oleh masing-masing PTKIN.
7.Beasiswa Pendidikan Miskin Berprestasi yang selanjutnya disebut Bidikmisi adalah biasiswa yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa dari keluarga miskin berprestasi.
8.Forum Pimpinan PTKIN adalah forum komunikasi dan koordinasi para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
9.Panitia Nasional adalah panitia yang melaksanakan koordinasi penerimaan mahasiswa baru secara nasional.
10.Panitia Lokal/Daerah adalah panitia yang melaksanakan koordinasi penerimaan mahasiswa baru secara nasional, secara bersama, dan atau secara mandiri pada tingkat PTKIN.
11.Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
13.Menteri adalah Menteri Agama.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTKIN dilakukan melalui beberapa jalur:
1. a.SPAN-PTKIN yang dilakukan oleh masing-masing PTKIN berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa; www.peraturan.go.id 2017, No.555
2. b.UM-PTKIN yang dilakukan oleh masing-masing PTKIN secara bersama-sama dengan seleksi yang ditetapkan berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (Peper Based Testing/PBT) atau menggunakan komputer (Computer Based Testing/CBT) atau kombinasi hasil ujian tertulis dan juga kompetensi keagamaan;
3. c.penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh PTKIN berdasarkan seleksi yang ditetapkan oleh masing-masing PTKIN; dan
4. d.pendaftaran Bidikmisi yang dilaksanakan secara online pada jalur seleksi nasional.
(2)Jumlah penerimaan mahasiswa jalur pendaftaran Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan anggaran pada masing-masing PTKIN. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.555 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2017 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No.555 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1808);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); www.peraturan.go.id 2017, No.555 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1808) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang selanjutnya disingkat PTKIN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah dibawah koordinasi Kementerian Agama.
2.Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
3.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
4.Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang selanjutnya disingkat SPAN-PTKIN adalah seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa yang dilakukan oleh masing-masing PTKIN dibawah koordinasi panitia nasional.
5.Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang selanjutnya disingkat UM-PTKIN adalah seleksi bedasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk www.peraturan.go.id 2017, No.555 cetak (Peper Based Testing/PBT) atau mengunakan komputer (Computer Based Testing/CBT) atau kombinasi hasil ujian tertulis dan juga kompetensi keagamaan dilakukan secara bersama dibawah koordinasi panitia nasional.
6.Seleksi Mandiri adalah seleksi yang dilakukan oleh masing-masing PTKIN.
7.Beasiswa Pendidikan Miskin Berprestasi yang selanjutnya disebut Bidikmisi adalah biasiswa yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa dari keluarga miskin berprestasi.
8.Forum Pimpinan PTKIN adalah forum komunikasi dan koordinasi para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
9.Panitia Nasional adalah panitia yang melaksanakan koordinasi penerimaan mahasiswa baru secara nasional.
10.Panitia Lokal/Daerah adalah panitia yang melaksanakan koordinasi penerimaan mahasiswa baru secara nasional, secara bersama, dan atau secara mandiri pada tingkat PTKIN.
11.Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
13.Menteri adalah Menteri Agama.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTKIN dilakukan melalui beberapa jalur:
1. a.SPAN-PTKIN yang dilakukan oleh masing-masing PTKIN berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa; www.peraturan.go.id 2017, No.555
2. b.UM-PTKIN yang dilakukan oleh masing-masing PTKIN secara bersama-sama dengan seleksi yang ditetapkan berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (Peper Based Testing/PBT) atau menggunakan komputer (Computer Based Testing/CBT) atau kombinasi hasil ujian tertulis dan juga kompetensi keagamaan;
3. c.penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh PTKIN berdasarkan seleksi yang ditetapkan oleh masing-masing PTKIN; dan
4. d.pendaftaran Bidikmisi yang dilaksanakan secara online pada jalur seleksi nasional.
(2)Jumlah penerimaan mahasiswa jalur pendaftaran Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan anggaran pada masing-masing PTKIN. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.555 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2017 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No.555 www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015