DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015

Nomor: 74
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); www.peraturan.go.id 2015, No.1808
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang selanjutnya disingkat PTKIN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah dibawah koordinasi Kementerian Agama.
2.Program sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. www.peraturan.go.id 2015, No.1808
3.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
4.Forum Pimpinan PTKIN adalah forum komunikasi dan koordinasi para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
5.Panitia Nasional adalah panitia yang melaksanakan koordinasi penerimaan mahasiswa baru secara nasional.
6.Panitia Lokal/Daerah adalah panitia yang melaksanakan koordinasi penerimaan mahasiswa baru secara nasional, secara bersama, dan atau secara mandiri pada tingkat PTKIN.
7.Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
9.Menteri adalah Menteri Agama.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri meliputi:

a.penerimaan mahasiswa baru;
b.alokasi daya tampung dalam penerimaan mahasiswa baru;
c.kepanitiaan pelaksana;
d.persyaratan penerimaan mahasiswa baru;
e.penerimaan mahasiswa baru warga negara asing;
f.pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan;
g.penjaminan mutu; dan
h.monitoring dan evaluasi.

BAB III

ALOKASI DAYA TAMPUNG DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 3

Penerimaan mahasiswa baru Program sarjana pada PTKIN dilakukan melalui beberapa jalur:

a.Seleksi Prestasi Akademik Nasional PTKIN (SPAN-PTKIN) yang dilakukan oleh masing-masing PTKIN berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa; www.peraturan.go.id 2015, No.1808
b.Ujian Masuk PTKIN (UM-PTKIN) yang dilakukan oleh masing-masing PTKIN secara bersama-sama dengan seleksi yang ditetapkan berdasarkan hasil ujian tertulis atau kombinasi hasil ujian tertulis dan juga kompetensi keagamaan; dan
c.Penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh PTKIN berdasarkan seleksi yang ditetapkan oleh masing-masing PTKIN.

Pasal 4

Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dengan prinsip:

a.adil; tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi di perguruan tinggi yang bersangkutan;
b.akuntabel; dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan
c.transparan; pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah.

Pasal 5

(1)Penerimaan mahasiswa baru melalui SPAN-PTKIN dapat dilakukan sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.
(2)Penerimaan mahasiswa baru melalui UM-PTKIN dilakukan setelah pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.
(3)Penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTKIN dilakukan setelah pengumuman hasil SPAN-PTKIN. www.peraturan.go.id 2015, No.1808

Pasal 6

(1)PTKIN menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen, tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
(2)Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana pada PTKIN yaitu:
1. a.paling banyak 50% (lima puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui SPAN-PTKIN;
2. b.paling banyak 30% (tiga puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui UM-PTKIN; dan
3. c.paling sedikit 20% (dua puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTKIN.

Pasal 7

(1)PTKIN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.
(2)PTKIN dalam menjaring calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukannya melalui SPAN-PTKIN, UM-PTKIN dan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri. www.peraturan.go.id 2015, No.1808

BAB IV

KEPANITIAAN PELAKSANA

Pasal 8

(1)Pelaksanaan SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Panitia Nasional.
(2)Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri atas usul Forum Pimpinan PTKIN.

Pasal 9

(1)Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, melaksana- kan, memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan penerimaan mahasiswa baru;
2. b.mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; dan
3. c.menyerahkan laporan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada huruf a secara tertulis kepada menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan.
(2)Panitia Nasional sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai kewenangan:
1. a.membentuk dan mengangkat kelompok kerja;
2. b.menyusun dan menerbitkan prosedur operasional baku pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru;
3. c.memberikan penugasan kepada PTKIN dalam pelaksanaan seleksi;
4. d.melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah/pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik Negara atau badan usaha milik swasta; dan
5. e.mengelola keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.1808

Pasal 10

Kepanitiaan pelaksana penerimaan mahasiswa baru secara mandiri ditetapkan oleh Rektor/Ketua PTKIN masing-masing.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 11

(1)Persyaratan untuk mengikuti SPAN-PTKIN:
1. a.calon peserta berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
2. b.memiliki prestasi akademik yang baik pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima); dan
3. c.memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTKIN (jika ada).
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa baru melalui SPAN-PTKIN ditetapkan oleh Panitia Nasional.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); www.peraturan.go.id 2015, No.1808
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang selanjutnya disingkat PTKIN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah dibawah koordinasi Kementerian Agama.
2.Program sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. www.peraturan.go.id 2015, No.1808
3.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
4.Forum Pimpinan PTKIN adalah forum komunikasi dan koordinasi para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
5.Panitia Nasional adalah panitia yang melaksanakan koordinasi penerimaan mahasiswa baru secara nasional.
6.Panitia Lokal/Daerah adalah panitia yang melaksanakan koordinasi penerimaan mahasiswa baru secara nasional, secara bersama, dan atau secara mandiri pada tingkat PTKIN.
7.Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
9.Menteri adalah Menteri Agama.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri meliputi:

a.penerimaan mahasiswa baru;
b.alokasi daya tampung dalam penerimaan mahasiswa baru;
c.kepanitiaan pelaksana;
d.persyaratan penerimaan mahasiswa baru;
e.penerimaan mahasiswa baru warga negara asing;
f.pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan;
g.penjaminan mutu; dan
h.monitoring dan evaluasi.

BAB III

ALOKASI DAYA TAMPUNG DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 3

Penerimaan mahasiswa baru Program sarjana pada PTKIN dilakukan melalui beberapa jalur:

a.Seleksi Prestasi Akademik Nasional PTKIN (SPAN-PTKIN) yang dilakukan oleh masing-masing PTKIN berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa; www.peraturan.go.id 2015, No.1808
b.Ujian Masuk PTKIN (UM-PTKIN) yang dilakukan oleh masing-masing PTKIN secara bersama-sama dengan seleksi yang ditetapkan berdasarkan hasil ujian tertulis atau kombinasi hasil ujian tertulis dan juga kompetensi keagamaan; dan
c.Penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh PTKIN berdasarkan seleksi yang ditetapkan oleh masing-masing PTKIN.

Pasal 4

Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dengan prinsip:

a.adil; tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi di perguruan tinggi yang bersangkutan;
b.akuntabel; dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan
c.transparan; pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah.

Pasal 5

(1)Penerimaan mahasiswa baru melalui SPAN-PTKIN dapat dilakukan sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.
(2)Penerimaan mahasiswa baru melalui UM-PTKIN dilakukan setelah pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.
(3)Penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTKIN dilakukan setelah pengumuman hasil SPAN-PTKIN. www.peraturan.go.id 2015, No.1808

Pasal 6

(1)PTKIN menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen, tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
(2)Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana pada PTKIN yaitu:
1. a.paling banyak 50% (lima puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui SPAN-PTKIN;
2. b.paling banyak 30% (tiga puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui UM-PTKIN; dan
3. c.paling sedikit 20% (dua puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTKIN.

Pasal 7

(1)PTKIN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.
(2)PTKIN dalam menjaring calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukannya melalui SPAN-PTKIN, UM-PTKIN dan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri. www.peraturan.go.id 2015, No.1808

BAB IV

KEPANITIAAN PELAKSANA

Pasal 8

(1)Pelaksanaan SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Panitia Nasional.
(2)Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri atas usul Forum Pimpinan PTKIN.

Pasal 9

(1)Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, melaksana- kan, memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan penerimaan mahasiswa baru;
2. b.mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; dan
3. c.menyerahkan laporan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada huruf a secara tertulis kepada menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan.
(2)Panitia Nasional sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai kewenangan:
1. a.membentuk dan mengangkat kelompok kerja;
2. b.menyusun dan menerbitkan prosedur operasional baku pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru;
3. c.memberikan penugasan kepada PTKIN dalam pelaksanaan seleksi;
4. d.melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah/pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik Negara atau badan usaha milik swasta; dan
5. e.mengelola keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.1808

Pasal 10

Kepanitiaan pelaksana penerimaan mahasiswa baru secara mandiri ditetapkan oleh Rektor/Ketua PTKIN masing-masing.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 11

(1)Persyaratan untuk mengikuti SPAN-PTKIN:
1. a.calon peserta berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
2. b.memiliki prestasi akademik yang baik pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima); dan
3. c.memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTKIN (jika ada).
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa baru melalui SPAN-PTKIN ditetapkan oleh Panitia Nasional.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017