DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2012

Nomor: 23
Tahun: 2012
Ditetapkan: 23 November 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU.

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Membentuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
(2)Kantor Kementerian Agama Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11693

Pasal 2

Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Kementerian Agama Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

a.Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat.
b.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
c.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
d.pembinaan kerukunan umat beragama;
e.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
f.pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
g.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Pendidikan Islam;
c.Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam;
d.Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1169 4
(2)Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi pada bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam dan pendididikan keagamaan Islam.
(3)Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji, dan bimbingan masyarakat Islam
(4)Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 6

(1)Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon IIIa
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
(2)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten maupun dalam hubungan antar pemerintah baik pusat maupun daerah. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11695

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dan semua instansi vertikal lainnya serta dengan unit pelaksana teknis yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU.

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Membentuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
(2)Kantor Kementerian Agama Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11693

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Kementerian Agama Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

a.Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat.
b.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
c.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
d.pembinaan kerukunan umat beragama;
e.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
f.pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
g.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Pendidikan Islam;
c.Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam;
d.Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1169 4
(2)Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi pada bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam dan pendididikan keagamaan Islam.
(3)Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji, dan bimbingan masyarakat Islam
(4)Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 6

(1)Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon IIIa
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
(2)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.