DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021

Nomor: 23
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

1. ketentuan umum 2. kewajiban pegawai dan kategori gratifikasi 3. Unit pengendalian gratifikasi 4. Pelaporan gratifikasi 5. Penanganan laporan gratifikasi dan laporan hasil penanganan oleh unit pengendalian gratifikasi satuan kerja dan unit pelaksana teknis 6. penetapan status kepemilikan gratifikasi 7. penyerahan gratifikasi 8. hak dan perlindungan pelapor 9. pemantauan dan evaluasi 10.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2021, No. 1225 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan www.peraturan.go.id 2021, No. 1225 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas www.peraturan.go.id 2021, No. 1225 penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi.
3.Pegawai Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pegawai adalah penyelenggara negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya, termasuk pegawai yang ditugaskan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pihak Lain adalah seluruh pihak baik eksternal maupun internal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, orang perseorangan, kelompok, atau korporasi.
5.Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atas penerimaan atau penolakan Gratifikasi.
6.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7.Berlaku Umum adalah suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan www.peraturan.go.id 2021, No. 1225 atau nilai, untuk semua peserta, tamu, undangan, pegawai, nasabah, pelanggan, atau konsumen.
8.Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
9.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.
10.Setara Uang adalah segala sesuatu yang mudah dicairkan, meliputi namun tak terbatas pada voucher belanja, pulsa, cek atau giro, dan logam mulia.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

KEWAJIBAN PEGAWAI DAN KATEGORI GRATIFIKASI

Pasal 2

(1)Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas.
(2)Pegawai dapat melaporkan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui UPG atau kepada KPK.
(3)Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menolak Gratifikasi, Pegawai wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi melalui UPG atau kepada KPK. www.peraturan.go.id 2021, No. 1225
(4)Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Gratifikasi yang memenuhi kondisi:
1. a.Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
2. b.pemberi Gratifikasi tidak diketahui; dan/atau
3. c.penerima Gratifikasi ragu dengan kategori Gratifikasi yang diterima.

Pasal 3

Kategori Gratifikasi terdiri atas:

a.Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
b.Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 4

(1)Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, meliputi:
1. a.pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
2. b.tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
3. c.tugas dalam proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di luar penerimaan yang sah;
4. d.pelaksanaan perjalanan dinas/kunjungan kedinasan di luar penerimaan yang sah;
5. e.proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan Pihak Lain terkait dengan tugas dan kewenangan;
6. f.adanya perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan Pihak Lain; www.peraturan.go.id 2021, No. 1225
7. g.proses sebelum, selama, atau setelah pengadaan barang dan jasa;
8. h.fasilitas transportasi, hiburan, wisata, dan voucher yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban;
9. i.jamuan makanan yang tidak Berlaku umum;
10. j.upaya untuk mempengaruhi kebijakan/ keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan;
11. k.pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban/tugas;
12. l.hadiah atau parsel dalam rangka hari raya keagamaan yang terkait dengan kedinasan dari pihak yang memiliki potensi Benturan Kepentingan;
13. m.pemberian honor dalam kegiatan fiktif; dan
14. n.pemberian bantuan dalam bentuk uang, Setara Uang, barang, dan lainnya yang bertujuan untuk menarik perhatian atasan.
(2)Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.Gratifikasi yang terkait dengan Kedinasan, meliputi:
  1. 1.segala sesuatu yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara, dalam rangka kepesertaan, yang antara lain berupa: a) seminar kit Kedinasan yang Berlaku Umum; b) pemberian cindera mata, souvenir atau plakat yang berlogo instansi; c) hadiah/door prize yang Berlaku Umum; d) fasilitas penginapan yang Berlaku Umum sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda dan tidak melebihi standar ketentuan yang berlaku; dan www.peraturan.go.id 2021, No. 1225 e) konsumsi/hidangan/sajian berupa makanan dan minuman yang Berlaku Umum.
  2. 2.kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan dari penyelenggara kegiatan sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Kementerian, antara lain berupa: a) honor/insentif, baik berupa uang maupun Setara Uang; b) biaya transportasi; c) akomodasi; dan d) pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di Kementerian;
2. b.Gratifikasi yang tidak terkait dengan Kedinasan, meliputi:
  1. 1.pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan;
  2. 2.keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
  3. 3.manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;
  4. 4.hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan dan Berlaku Umum; www.peraturan.go.id 2021, No. 1225
  5. 5.hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, kompetisi, prestasi akademik atau nonakademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri;
  6. 6.penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  7. 7.hadiah langsung/undian, diskon/rabat, tvoucher, point rewards, atau souvenir yang Berlaku Umum;
  8. 8.kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban Pegawai, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan dan tidak melanggar kode etik Pegawai;
  9. 9.karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
  10. 10.pemberian dari Pihak Lain sebagai hadiah dalam bentuk uang, jasa, dan/atau barang yang memiliki nilai jual terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya acara dengan batasan nilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberian;
  11. 11.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi Sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan; www.peraturan.go.id 2021, No. 1225
  12. 12.pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan;
  13. 13.pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang, setara uang, atau alat tukar lainnya, dengan nilai paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang dengan batasan nilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  14. 14.pemberian berupa hidangan atau sajian makanan atau minuman yang Berlaku Umum; dan
  15. 15.pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 (satu) derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.

BAB III

UNIT PEGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 5

(1)UPG terdiri atas:
1. a.UPG pusat; dan
2. b.UPG satuan kerja dan UPG unit pelaksana teknis. www.peraturan.go.id 2021, No. 1225
(2)UPG pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Inspektorat Jenderal.
(3)UPG satuan kerja dan UPG unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di satuan kerja dan unit pelaksana teknis pada Kementerian.
(4)UPG pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(5)UPG satuan kerja dan UPG unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala satuan kerja dan keputusan kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 6

(1)Struktur organisasi UPG pusat terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua;
3. c.wakil ketua;
4. d.sekretaris; dan
5. e.pelaksana.
(2)Struktur organisasi UPG satuan kerja dan UPG unit pelaksana teknis terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.pelaksana.

Pasal 7

(1)Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dijabat oleh Inspektur Jenderal.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.
(3)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf c dijabat oleh Kepala Bagian Pengelolaan Hasil www.peraturan.go.id 2021, No. 1225 Pengawasan, Sistem Informasi, dan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Jenderal.
(4)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawasan pada Inspektorat Jenderal.
(5)Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dijabat oleh paling banyak 5 (lima) orang pelaksana pada Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi, dan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Jenderal.

Pasal 8

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dijabat oleh kepala satuan kerja atau kepala unit pelaksana teknis.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dijabat oleh paling rendah pejabat pengawas yang membidangi urusan tata usaha pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis.
(3)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b pada Inspektorat Jenderal dijabat oleh Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawasan.
(4)Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dijabat oleh paling banyak 7 (tujuh) orang pelaksana pada satuan kerja atau unit pelaksana teknis.

Pasal 9

(1)Dalam menyelenggarakan fungsi pengendalian Gratifikasi, UPG pusat mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; www.peraturan.go.id 2021, No. 1225
2. b.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPK atas nama Menteri dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
3. c.menyiapkan dan mengoordinasikan pelaporan Gratifikasi melalui aplikasi; dan
4. d.menyampaikan laporan pengendalian Gratifikasi kepada Menteri setiap satu tahun sekali.
(2)Dalam menyelenggarakan fungsi Pengendalian Gratifikasi, UPG satuan kerja dan UPG unit pelaksana teknis mempunyai tugas:
1. a.memberikan saran dan pertimbangan terkait Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
2. b.menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan Gratifikasi yang bersangkutan;
3. c.meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
4. d.meneruskan penyampaian laporan kepada KPK terhitung sejak laporan dinyatakan sah oleh UPG;
5. e.menyampaikan rekomendasi dan penetapan status Gratifikasi oleh KPK kepada Pelapor;
6. f.menyusun rekapitulasi laporan penanganan Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis serta menyampaikan kepada UPG pusat dengan tembusan kepada KPK;
7. g.menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
8. h.memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh KPK;
9. i.memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan instansi dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
10. j.melakukan sosialisasi dan internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau penerapan pengendalian www.peraturan.go.id 2021, No. 1225 Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
11. k.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Pusat dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
12. l.melakukan konfirmasi ke KPK terkait penetapan status Gratifikasi jika diperlukan; dan
13. m.menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis.

BAB IV

PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 10

Pelaporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dapat disampaikan kepada:

a.KPK;
b.UPG satuan kerja; atau
c.UPG unit pelaksana teknis.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019