DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019

Nomor: 34
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara sistematis, terstruktur, komprehensif, terintegrasi, dan akuntabel pada Kementerian Agama, perlu dibentuk unit pengendalian gratifikasi pada setiap satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2019, No.1530 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja www.peraturan.go.id 2019, No.1530 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana pengendalian Gratifikasi.
3.Pegawai Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pegawai adalah penyelenggara negara, pegawai negeri www.peraturan.go.id 2019, No.1530 sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya, termasuk pegawai yang ditugaskan pada Kementerian Agama dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pihak Lain adalah perseorangan atau badan hukum di luar Kementerian Agama yang berinteraksi dan bekerja sama dengan Kementerian Agama, termasuk tapi tidak terbatas pada penerima jasa, pemasok, dan/atau agen.
5.Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atas penerimaan atau penolakan Gratifikasi.
6.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
7.Berlaku Umum adalah suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.
8.Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
9.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.
10.Setara Uang adalah segala sesuatu yang mudah dicairkan, meliputi namun tak terbatas pada voucher belanja, pulsa, cek atau giro, dan logam mulia.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. www.peraturan.go.id 2019, No.1530

BAB II

KEWAJIBAN PEGAWAI DAN KATEGORI GRATIFIKASI

Pasal 2

(1)Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas.
(2)Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menolak Gratifikasi, Pegawai wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi melalui UPG atau kepada KPK.
(3)Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Gratifikasi yang memenuhi kondisi:
1. a.Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
2. b.pemberi Gratifikasi tidak diketahui; dan/atau
3. c.penerima Gratifikasi ragu dengan kategori Gratifikasi yang diterima.

Pasal 3

Kategori Gratifikasi terdiri atas:

a.Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
b.Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 4

(1)Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, meliputi: www.peraturan.go.id 2019, No.1530
1. a.pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
2. b.tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
3. c.tugas dalam proses pemeriksaan, audit, pemantauan, dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
4. d.pelaksanaan perjalanan dinas/ kunjungan kedinasan di luar penerimaan yang sah;
5. e.proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan Pihak Lain terkait dengan tugas dan kewenangannya;
6. f.adanya perjanjian kerja sama/kontrak/ kesepakatan dengan Pihak Lain;
7. g.proses sebelum, selama, atau setelah pengadaan barang dan jasa;
8. h.fasilitas transportasi, hiburan, wisata, dan voucher yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban;
9. i.jamuan makan yang tidak Berlaku Umum;
10. j.upaya untuk mempengaruhi kebijakan/ keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan;
11. k.pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban/tugas;
12. l.hadiah atau parsel dalam rangka hari raya keagamaan yang terkait dengan kedinasan dari pihak yang memiliki potensi Benturan Kepentingan;
13. m.pemberian honor dalam kegiatan fiktif; dan
14. n.pemberian bantuan dalam bentuk uang, Setara Uang, barang, dan lainnya yang bertujuan untuk menarik perhatian atasan.
(2)Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.Gratifikasi yang terkait dengan Kedinasan, meliputi:
  1. 1.segala sesuatu yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain www.peraturan.go.id 2019, No.1530 sejenis, di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara dalam rangka kepesertaan, antara lain berupa: a) seminar kit kedinasan yang Berlaku Umum; b) cinderamata/suvenir maupun plakat yang berlogo instansi pemberi; c) hadiah atau door prize yang Berlaku Umum; d) fasilitas penginapan yang Berlaku Umum sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda dan tidak melebihi standar ketentuan yang berlaku; dan e) konsumsi/hidangan/sajian berupa makanan dan minuman yang Berlaku Umum; dan
  2. 2.kompensasi yang diterima dari penyelenggara kegiatan sepanjang tidak melebihi standar biaya yang berlaku di Kementerian Agama, tidak terdapat pembiayaan ganda, Benturan Kepentingan, atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di instansi Penerima, antara lain berupa: a) honor/insentif, baik berupa uang maupun Setara Uang; dan/atau b) biaya transportasi; dan
2. b.Gratifikasi yang tidak terkait dengan Kedinasan, meliputi:
  1. 1.hadiah langsung/undian, rabat (diskon), voucher, point rewards, atau souvenir yang Berlaku Umum;
  2. 2.keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
  3. 3.kompensasi atas profesi di luar Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi Pegawai, www.peraturan.go.id 2019, No.1530 dan tidak mempunyai Benturan Kepentingan serta tidak melanggar kode etik Pegawai;
  4. 4.pemberian karena hubungan keluarga, seperti kakek, nenek, bapak, ibu, mertua, suami, istri, anak, menantu, cucu, besan, paman, bibi, kakak, abang, adik, ipar, sepupu, dan/atau keponakan sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
  5. 5.pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat atau dalam garis keturunan kesamping 1(satu) derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan Penerima Gratifikasi;
  6. 6.pemberian dari Pihak Lain sebagai hadiah dalam bentuk uang, jasa, dan/atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, acara keagamaan, adat, dan/atau tradisi dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian perorangan;
  7. 7.pemberian dari Pihak Lain terkait dengan musibah dan bencana dengan batasan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian;
  8. 8.pemberian dari sesama Pegawai yang tidak dalam bentuk uang maupun Setara Uang, dengan nilai paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian dengan batasan nilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  9. 9.pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang maupun Setara Uang dengan batasan nilai paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) www.peraturan.go.id 2019, No.1530 per pemberian dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  10. 10.hidangan dan/atau sajian makanan atau minuman yang Berlaku Umum;
  11. 11.penerimaan hadiah, beasiswa, atau tunjangan, baik berupa uang /barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah /pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. 12.prestasi akademik atau nonakademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, dan/atau kompetisi tidak terkait dengan Kedinasan;
  13. 13.manfaat bagi seluruh peserta koperasi Kementerian Agama berdasarkan keanggotaan koperasi yang Berlaku Umum; dan
  14. 14.kompensasi profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi dari Pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi Pegawai/kode etik.

BAB III

UNIT PEGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 5

(1)UPG terdiri atas:
1. a.UPG pusat; dan
2. b.UPG satuan kerja dan unit pelaksana teknis.
(2)UPG pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Inspektorat Jenderal.
(3)UPG satuan kerja dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b www.peraturan.go.id 2019, No.1530 berkedudukan di satuan kerja dan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama.
(4)UPG pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(5)UPG satuan kerja dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala satuan kerja dan keputusan kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 6

(1)UPG pusat menyelenggarakan fungsi pengoordinasian pelaksanaan pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama.
(2)UPG satuan kerja dan unit pelaksana teknis menyelenggarakan fungsi pelayanan dan informasi pengendalian Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis.

Pasal 7

(1)Struktur organisasi UPG pusat terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua;
3. c.wakil ketua;
4. d.sekretaris; dan
5. e.pelaksana.
(2)Struktur organisasi UPG satuan kerja dan unit pelaksana teknis terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.pelaksana. www.peraturan.go.id 2019, No.1530

Pasal 8

(1)Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijabat oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
(3)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf c dijabat oleh Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi, dan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
(4)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
(5)Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dijabat oleh paling banyak 5 (lima) orang pelaksana pada Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Pasal 9

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dijabat oleh kepala satuan kerja dan unit pelaksana teknis.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dijabat oleh paling rendah pejabat pengawas yang membidangi urusan organisasi dan tata laksana pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis.
(3)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b pada Inspektorat Jenderal dijabat oleh Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawasan.
(4)Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dijabat oleh paling banyak 7 (tujuh) orang pelaksana pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis. www.peraturan.go.id 2019, No.1530

Pasal 10

(1)UPG pusat bertugas:
1. a.mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
2. b.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPK atas nama Menteri dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
3. c.menyiapkan dan mengoordinasikan pelaporan Gratifikasi melalui aplikasi; dan
4. d.menyampaikan laporan tiap semester pengendalian Gratifikasi kepada Menteri.
(2)UPG satuan kerja dan unit pelaksana teknis bertugas:
1. a.memberikan saran dan pertimbangan terkait Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
2. b.menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan Gratifikasi yang bersangkutan;
3. c.meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
4. d.meneruskan penyampaian laporan kepada KPK terhitung sejak laporan dinyatakan sah oleh UPG;
5. e.menyampaikan rekomendasi dan penetapan status Gratifikasi oleh KPK kepada Pelapor;
6. f.menyusun rekapitulasi laporan penanganan Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis serta menyampaikan kepada UPG pusat dengan tembusan kepada KPK;
7. g.menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
8. h.memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh KPK;
9. i.memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi www.peraturan.go.id 2019, No.1530 sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan instansi dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
10. j.melakukan sosialisasi dan internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau penerapan pengendalian Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
11. k.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG pusat dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
12. l.melakukan konfirmasi ke KPK terkait penetapan status Gratifikasi jika diperlukan; dan
13. m.menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara sistematis, terstruktur, komprehensif, terintegrasi, dan akuntabel pada Kementerian Agama, perlu dibentuk unit pengendalian gratifikasi pada setiap satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja www.peraturan.go.id 2019, No.1530 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana pengendalian Gratifikasi.
3.Pegawai Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pegawai adalah penyelenggara negara, pegawai negeri www.peraturan.go.id 2019, No.1530 sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya, termasuk pegawai yang ditugaskan pada Kementerian Agama dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pihak Lain adalah perseorangan atau badan hukum di luar Kementerian Agama yang berinteraksi dan bekerja sama dengan Kementerian Agama, termasuk tapi tidak terbatas pada penerima jasa, pemasok, dan/atau agen.
5.Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atas penerimaan atau penolakan Gratifikasi.
6.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
7.Berlaku Umum adalah suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.
8.Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
9.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.
10.Setara Uang adalah segala sesuatu yang mudah dicairkan, meliputi namun tak terbatas pada voucher belanja, pulsa, cek atau giro, dan logam mulia.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. www.peraturan.go.id 2019, No.1530

BAB II

KEWAJIBAN PEGAWAI DAN KATEGORI GRATIFIKASI

Pasal 2

(1)Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas.
(2)Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menolak Gratifikasi, Pegawai wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi melalui UPG atau kepada KPK.
(3)Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Gratifikasi yang memenuhi kondisi:
1. a.Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
2. b.pemberi Gratifikasi tidak diketahui; dan/atau
3. c.penerima Gratifikasi ragu dengan kategori Gratifikasi yang diterima.

Pasal 3

Kategori Gratifikasi terdiri atas:

a.Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
b.Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 4

(1)Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, meliputi: www.peraturan.go.id 2019, No.1530
1. a.pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
2. b.tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
3. c.tugas dalam proses pemeriksaan, audit, pemantauan, dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
4. d.pelaksanaan perjalanan dinas/ kunjungan kedinasan di luar penerimaan yang sah;
5. e.proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan Pihak Lain terkait dengan tugas dan kewenangannya;
6. f.adanya perjanjian kerja sama/kontrak/ kesepakatan dengan Pihak Lain;
7. g.proses sebelum, selama, atau setelah pengadaan barang dan jasa;
8. h.fasilitas transportasi, hiburan, wisata, dan voucher yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban;
9. i.jamuan makan yang tidak Berlaku Umum;
10. j.upaya untuk mempengaruhi kebijakan/ keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan;
11. k.pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban/tugas;
12. l.hadiah atau parsel dalam rangka hari raya keagamaan yang terkait dengan kedinasan dari pihak yang memiliki potensi Benturan Kepentingan;
13. m.pemberian honor dalam kegiatan fiktif; dan
14. n.pemberian bantuan dalam bentuk uang, Setara Uang, barang, dan lainnya yang bertujuan untuk menarik perhatian atasan.
(2)Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.Gratifikasi yang terkait dengan Kedinasan, meliputi:
  1. 1.segala sesuatu yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain www.peraturan.go.id 2019, No.1530 sejenis, di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara dalam rangka kepesertaan, antara lain berupa: a) seminar kit kedinasan yang Berlaku Umum; b) cinderamata/suvenir maupun plakat yang berlogo instansi pemberi; c) hadiah atau door prize yang Berlaku Umum; d) fasilitas penginapan yang Berlaku Umum sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda dan tidak melebihi standar ketentuan yang berlaku; dan e) konsumsi/hidangan/sajian berupa makanan dan minuman yang Berlaku Umum; dan
  2. 2.kompensasi yang diterima dari penyelenggara kegiatan sepanjang tidak melebihi standar biaya yang berlaku di Kementerian Agama, tidak terdapat pembiayaan ganda, Benturan Kepentingan, atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di instansi Penerima, antara lain berupa: a) honor/insentif, baik berupa uang maupun Setara Uang; dan/atau b) biaya transportasi; dan
2. b.Gratifikasi yang tidak terkait dengan Kedinasan, meliputi:
  1. 1.hadiah langsung/undian, rabat (diskon), voucher, point rewards, atau souvenir yang Berlaku Umum;
  2. 2.keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
  3. 3.kompensasi atas profesi di luar Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi Pegawai, www.peraturan.go.id 2019, No.1530 dan tidak mempunyai Benturan Kepentingan serta tidak melanggar kode etik Pegawai;
  4. 4.pemberian karena hubungan keluarga, seperti kakek, nenek, bapak, ibu, mertua, suami, istri, anak, menantu, cucu, besan, paman, bibi, kakak, abang, adik, ipar, sepupu, dan/atau keponakan sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
  5. 5.pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat atau dalam garis keturunan kesamping 1(satu) derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan Penerima Gratifikasi;
  6. 6.pemberian dari Pihak Lain sebagai hadiah dalam bentuk uang, jasa, dan/atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, acara keagamaan, adat, dan/atau tradisi dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian perorangan;
  7. 7.pemberian dari Pihak Lain terkait dengan musibah dan bencana dengan batasan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian;
  8. 8.pemberian dari sesama Pegawai yang tidak dalam bentuk uang maupun Setara Uang, dengan nilai paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian dengan batasan nilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  9. 9.pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang maupun Setara Uang dengan batasan nilai paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) www.peraturan.go.id 2019, No.1530 per pemberian dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  10. 10.hidangan dan/atau sajian makanan atau minuman yang Berlaku Umum;
  11. 11.penerimaan hadiah, beasiswa, atau tunjangan, baik berupa uang /barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah /pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. 12.prestasi akademik atau nonakademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, dan/atau kompetisi tidak terkait dengan Kedinasan;
  13. 13.manfaat bagi seluruh peserta koperasi Kementerian Agama berdasarkan keanggotaan koperasi yang Berlaku Umum; dan
  14. 14.kompensasi profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi dari Pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi Pegawai/kode etik.

BAB III

UNIT PEGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 5

(1)UPG terdiri atas:
1. a.UPG pusat; dan
2. b.UPG satuan kerja dan unit pelaksana teknis.
(2)UPG pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Inspektorat Jenderal.
(3)UPG satuan kerja dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b www.peraturan.go.id 2019, No.1530 berkedudukan di satuan kerja dan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama.
(4)UPG pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(5)UPG satuan kerja dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala satuan kerja dan keputusan kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 6

(1)UPG pusat menyelenggarakan fungsi pengoordinasian pelaksanaan pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama.
(2)UPG satuan kerja dan unit pelaksana teknis menyelenggarakan fungsi pelayanan dan informasi pengendalian Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis.

Pasal 7

(1)Struktur organisasi UPG pusat terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua;
3. c.wakil ketua;
4. d.sekretaris; dan
5. e.pelaksana.
(2)Struktur organisasi UPG satuan kerja dan unit pelaksana teknis terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.pelaksana. www.peraturan.go.id 2019, No.1530

Pasal 8

(1)Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijabat oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
(3)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf c dijabat oleh Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi, dan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
(4)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
(5)Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dijabat oleh paling banyak 5 (lima) orang pelaksana pada Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Pasal 9

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dijabat oleh kepala satuan kerja dan unit pelaksana teknis.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dijabat oleh paling rendah pejabat pengawas yang membidangi urusan organisasi dan tata laksana pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis.
(3)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b pada Inspektorat Jenderal dijabat oleh Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawasan.
(4)Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dijabat oleh paling banyak 7 (tujuh) orang pelaksana pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis. www.peraturan.go.id 2019, No.1530

Pasal 10

(1)UPG pusat bertugas:
1. a.mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
2. b.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPK atas nama Menteri dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
3. c.menyiapkan dan mengoordinasikan pelaporan Gratifikasi melalui aplikasi; dan
4. d.menyampaikan laporan tiap semester pengendalian Gratifikasi kepada Menteri.
(2)UPG satuan kerja dan unit pelaksana teknis bertugas:
1. a.memberikan saran dan pertimbangan terkait Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
2. b.menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan Gratifikasi yang bersangkutan;
3. c.meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
4. d.meneruskan penyampaian laporan kepada KPK terhitung sejak laporan dinyatakan sah oleh UPG;
5. e.menyampaikan rekomendasi dan penetapan status Gratifikasi oleh KPK kepada Pelapor;
6. f.menyusun rekapitulasi laporan penanganan Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis serta menyampaikan kepada UPG pusat dengan tembusan kepada KPK;
7. g.menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
8. h.memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh KPK;
9. i.memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi www.peraturan.go.id 2019, No.1530 sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan instansi dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
10. j.melakukan sosialisasi dan internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau penerapan pengendalian Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
11. k.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG pusat dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
12. l.melakukan konfirmasi ke KPK terkait penetapan status Gratifikasi jika diperlukan; dan
13. m.menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWAJIBAN PEGAWAI DAN KATEGORI GRATIFIKASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

UNIT PEGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWAJIBAN PEGAWAI DAN KATEGORI GRATIFIKASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

UNIT PEGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021