DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2015

Nomor: 24
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 20I0 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah suatu pemberian dalam arti luas, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2.Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
3.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit/fungsi pelaksana program pengendalian gratifikasi pada Kementerian Agama.
4.Hadiah/cinderamata adalah setiap pemberian dan/atau penerimaan dan/atau permintaan dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang tidak dinikmati bersama-sama dengan pemberi.
5.Hiburan (entertainment) adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda dan perilaku yang menurut pemikiran logika yang wajar bersifat menghibur dan menyenangkan hati, yang dinikmati bersama-sama dengan Pemberi, tetapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olah raga, dan wisata.
6.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah komisi/lembaga Negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
7.Pegawai Kementerian Agama adalah pejabat struktural dan fungsional yang bekerja pada Kementerian Agama baik pusat maupun daerah.
8.Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
9.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10.Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11.Pemberi adalah Pegawai Kementerian Agama dan/atau pihak ketiga yang melakukan gratifikasi.
12.Penerima adalah Pegawai Kementerian Agama yang menerima gratifikasi.
13.Pihak Ketiga adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Kementerian Agama, termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, supplier, dealer, agen, bank maupun mitra kerja pihak ketiga.
14.Wajib Lapor Gratifikasi adalah Pegawai Kementerian Agama yang menerima gratifikasi di dalam hubungan kerja dengan pihak ketiga.
15.Benda Gratifikasi adalah hasil penerimaan dan/atau pemberian berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pasal 2

Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk mengontrol permintaan, penerimaan, maupun pemberian Gratifikasi oleh pegawai Kementerian Agama.

Pasal 3

Ruang lingkup pengendalian gratifikasi meliputi Pencegahan Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, dan Mekanisme Pelaporan Gratifikasi.

BAB II

PENGENDALIAN

Pasal 4

(1)Pegawai Kementerian Agama dilarang menerima Gratifikasi dari pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan baik inisiatif sendiri maupun orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
(2)Pegawai Kementerian Agama dilarang memberi Gratifikasi kepada pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan permintaan dari pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan.
(3)Pegawai Kementerian Agama wajib menolak pada kesempatan pertama apabila ditawarkan dan/atau diberikan hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (entertainment) secara sopan dan santun.

Pasal 5

Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.penerimaan dari pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan dalam bentuk apapun yang bersifat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.penerimaan parcel dalam bentuk apapun sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
c.memberikan izin pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai Kementerian Agama baik sendiri- sendiri maupun berkelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
d.penerimaan pengembalian dana/refund dan/atau keuntungan yang bersifat pribadi dan/atau golongan yang melebihi dan/atau bukan merupakan haknya dari pihak manapun juga, termasuk tapi tidak terbatas dari pihak ketiga, hotel, dan restoran/rumah makan, sehubungan dengan pekerjaan dan/atau tugas kedinasan; dan
e.bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa dan/atau rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa dari pihak dimaksud untuk dinikmati secara sendiri-sendiri, bersama-sama dengan pegawai Kementerian Agama yang lain dan/atau keluarga intinya.

Pasal 6

Pemberian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

a.memberikan janji, menawarkan atau memberikan Gratifikasi kepada pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan;
b.menyuap atau memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan, dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan;
c.memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan termasuk pada mitra kerja, penyedia barang/jasa;
d.memberi parsel dalam bentuk apapun kepada sesama pegawai Kementerian Agama, pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
e.memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama pegawai Kementerian Agama, pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan yang tidak sesuai dengan kaidah agama, dan norma kesusilaan; dan
f.memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama pegawai Kementerian Agama, pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan yang merupakan asset/harta/fasilitas milik negara tanpa terdokumentasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

Pegawai Kementerian Agama wajib melaporkan segala bentuk Gratifikasi kecuali yang diperoleh dari:

a.hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
b.prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
c.keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
d.kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
e.hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
f.hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
g.pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e dan huruf f terkait hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
h.pihak yang terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
i.kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
j.acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

Pasal 8

Gratifikasi pada Kementerian Agama diklasifikasikan sebagai berikut:

a.gratifikasi yang dianggap suap;
b.gratifikasi dalam kedinasan; dan
c.gratifikasi yang diperbolehkan.

Pasal 9

(1)Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan Gratifikasi yang diberikan kepada pegawai Kementerian Agama yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
(2)Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.uang dan/atau setara uang dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada voucher dan cek, yang diberikan kepada pegawai Kementerian Agama sebagai ucapan terima kasih dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah vendor, mitra kerja dan pihak lainnya yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan/proyek dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan Pegawai Kementerian Agama;
2. b.pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas, dan/atau akomodasi, yang diterima pegawai Kementerian Agama dari pihak ketiga terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan dan/atau proses persetujuan/pemantauan atas pekerjaan Pihak Ketiga tersebut;
3. c.pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas, dan/atau akomodasi, sebagai tanda terima kasih, yang diterima pegawai Kementerian Agama dari pihak ketiga yang merupakan mitra kerja, termasuk tapi tidak terbatas dari Notaris, Perusahaan Asuransi, Bank, Biro Perjalanan, Maskapai Penerbangan dan/atau Perusahaan/Kantor Konsultan lainnya atas kerja sama/perjanjian kerja sama yang sedang berlangsung;
4. d.pemberian dalam bentuk apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan kenaikan pangkat dan/atau jabatan baru pegawai Kementerian Agama yang lazimnya dilakukan sebagai tanda perkenalan;
5. e.pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari pegawai Kementerian Agama yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
6. f.kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/prosentase bunga khusus atau discount komersial yang diterima pegawai Kementerian Agama karena hubungan pribadi, jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
7. g.makanan, minuman, dan hiburan (entertainment) yang diberikan secara khusus dikarenakan jabatan dan kewenangan pegawai Kementerian Agama yang bersangkutan, yang dilakukan di luar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan;
8. h.keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara tidak terbuka dan tidak fair;
9. i.pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, uang dan/atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban pegawai Kementerian Agama yang bersangkutan di pihak ketiga yang dilakukan berdasarkan pada penunjukan langsung dan/atau undangan dari pihak ketiga tersebut;
10. j.pemberian hiburan, paket wisata, voucher, yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban pegawai Kementerian Agama di perusahaan pihak ketiga yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan pegawai Kementerian Agama tersebut;
11. k.jamuan makan, akomodasi atau fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai Kementerian Agama oleh pihak ketiga pada saat melakukan pemeriksaan/analisis kelayakan hasil kerja dan/atau pemeriksaan tempat domisili kerja pihak ketiga oleh Tim yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang;
12. l.akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau voucher termasuk dan namun tidak terbatas pada tiket pesawat, voucher hotel, olah raga, hiburan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban pegawai Kementerian Agama di perusahaan pihak ketiga yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan pegawai Kementerian Agama tersebut;
13. m.pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat pegawai Kementerian Agama berobat ke salah satu rumah sakit yang oleh pihak ketiga yang dilakukan pada saat pelaksanaan tugas dan kewajiban penugasannya;
14. n.pemberian kepada pegawai Kementerian Agama termasuk kepada keluarga intinya sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan dan kelulusan, dari pihak ketiga yang nilai materiilnya dalam mata uang Rupiah melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing- masing pihak ketiga;
15. o.pemberian fasilitas berupa jasa boga/catering dari pihak ketiga pada saat pegawai Kementerian Agama menggelar perayaan termasuk namun tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun, dan kelulusan;
16. p.pemberian fasilitas perjalanan wisata kepada keluarga inti pegawai Kementerian Agama dari pihak ketiga;
17. q.potongan harga khusus (discount) pada saat pegawai Kementerian Agama membeli barang dari pihak ketiga; dan
18. r.pemberian parsel dalam bentuk apapun kepada pegawai Kementerian Agama dari pihak ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.

Pasal 10

(1)Pegawai Kementerian Agama wajib menolak setiap Gratifikasi yang dianggap sebagai dan berpotensi menjadi suap, kecuali jika situasi itu tidak memungkinkan bagi pegawai Kementerian Agama yang bersangkutan untuk menolaknya, maka pemberian tersebut wajib dilaporkan kepada UPG.
(2)Situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.jika pegawai Kementerian Agama tersebut tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya, waktu dan lokasi diberikannya Gratifikasi, serta tidak mengetahui identitas dan alamat pihak ketiga; dan
2. b.jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan penolakan menyebabkan terganggunya hubungan baik antara Instansi dengan pihak ketiga, dimana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dan/atau setara uang dan/atau surat berharga dari masing-masing pihak ketiga.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 20I0 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah suatu pemberian dalam arti luas, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2.Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
3.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit/fungsi pelaksana program pengendalian gratifikasi pada Kementerian Agama.
4.Hadiah/cinderamata adalah setiap pemberian dan/atau penerimaan dan/atau permintaan dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang tidak dinikmati bersama-sama dengan pemberi.
5.Hiburan (entertainment) adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda dan perilaku yang menurut pemikiran logika yang wajar bersifat menghibur dan menyenangkan hati, yang dinikmati bersama-sama dengan Pemberi, tetapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olah raga, dan wisata.
6.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah komisi/lembaga Negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
7.Pegawai Kementerian Agama adalah pejabat struktural dan fungsional yang bekerja pada Kementerian Agama baik pusat maupun daerah.
8.Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
9.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10.Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11.Pemberi adalah Pegawai Kementerian Agama dan/atau pihak ketiga yang melakukan gratifikasi.
12.Penerima adalah Pegawai Kementerian Agama yang menerima gratifikasi.
13.Pihak Ketiga adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Kementerian Agama, termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, supplier, dealer, agen, bank maupun mitra kerja pihak ketiga.
14.Wajib Lapor Gratifikasi adalah Pegawai Kementerian Agama yang menerima gratifikasi di dalam hubungan kerja dengan pihak ketiga.
15.Benda Gratifikasi adalah hasil penerimaan dan/atau pemberian berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pasal 2

Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk mengontrol permintaan, penerimaan, maupun pemberian Gratifikasi oleh pegawai Kementerian Agama.

Pasal 3

Ruang lingkup pengendalian gratifikasi meliputi Pencegahan Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, dan Mekanisme Pelaporan Gratifikasi.

BAB II

PENGENDALIAN

Pasal 4

(1)Pegawai Kementerian Agama dilarang menerima Gratifikasi dari pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan baik inisiatif sendiri maupun orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
(2)Pegawai Kementerian Agama dilarang memberi Gratifikasi kepada pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan permintaan dari pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan.
(3)Pegawai Kementerian Agama wajib menolak pada kesempatan pertama apabila ditawarkan dan/atau diberikan hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (entertainment) secara sopan dan santun.

Pasal 5

Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.penerimaan dari pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan dalam bentuk apapun yang bersifat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.penerimaan parcel dalam bentuk apapun sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
c.memberikan izin pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai Kementerian Agama baik sendiri- sendiri maupun berkelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
d.penerimaan pengembalian dana/refund dan/atau keuntungan yang bersifat pribadi dan/atau golongan yang melebihi dan/atau bukan merupakan haknya dari pihak manapun juga, termasuk tapi tidak terbatas dari pihak ketiga, hotel, dan restoran/rumah makan, sehubungan dengan pekerjaan dan/atau tugas kedinasan; dan
e.bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa dan/atau rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa dari pihak dimaksud untuk dinikmati secara sendiri-sendiri, bersama-sama dengan pegawai Kementerian Agama yang lain dan/atau keluarga intinya.

Pasal 6

Pemberian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

a.memberikan janji, menawarkan atau memberikan Gratifikasi kepada pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan;
b.menyuap atau memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan, dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan;
c.memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan termasuk pada mitra kerja, penyedia barang/jasa;
d.memberi parsel dalam bentuk apapun kepada sesama pegawai Kementerian Agama, pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
e.memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama pegawai Kementerian Agama, pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan yang tidak sesuai dengan kaidah agama, dan norma kesusilaan; dan
f.memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama pegawai Kementerian Agama, pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan yang merupakan asset/harta/fasilitas milik negara tanpa terdokumentasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

Pegawai Kementerian Agama wajib melaporkan segala bentuk Gratifikasi kecuali yang diperoleh dari:

a.hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
b.prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
c.keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
d.kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
e.hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
f.hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
g.pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e dan huruf f terkait hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
h.pihak yang terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
i.kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
j.acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

Pasal 8

Gratifikasi pada Kementerian Agama diklasifikasikan sebagai berikut:

a.gratifikasi yang dianggap suap;
b.gratifikasi dalam kedinasan; dan
c.gratifikasi yang diperbolehkan.

Pasal 9

(1)Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan Gratifikasi yang diberikan kepada pegawai Kementerian Agama yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
(2)Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.uang dan/atau setara uang dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada voucher dan cek, yang diberikan kepada pegawai Kementerian Agama sebagai ucapan terima kasih dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah vendor, mitra kerja dan pihak lainnya yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan/proyek dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan Pegawai Kementerian Agama;
2. b.pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas, dan/atau akomodasi, yang diterima pegawai Kementerian Agama dari pihak ketiga terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan dan/atau proses persetujuan/pemantauan atas pekerjaan Pihak Ketiga tersebut;
3. c.pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas, dan/atau akomodasi, sebagai tanda terima kasih, yang diterima pegawai Kementerian Agama dari pihak ketiga yang merupakan mitra kerja, termasuk tapi tidak terbatas dari Notaris, Perusahaan Asuransi, Bank, Biro Perjalanan, Maskapai Penerbangan dan/atau Perusahaan/Kantor Konsultan lainnya atas kerja sama/perjanjian kerja sama yang sedang berlangsung;
4. d.pemberian dalam bentuk apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan kenaikan pangkat dan/atau jabatan baru pegawai Kementerian Agama yang lazimnya dilakukan sebagai tanda perkenalan;
5. e.pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari pegawai Kementerian Agama yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
6. f.kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/prosentase bunga khusus atau discount komersial yang diterima pegawai Kementerian Agama karena hubungan pribadi, jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
7. g.makanan, minuman, dan hiburan (entertainment) yang diberikan secara khusus dikarenakan jabatan dan kewenangan pegawai Kementerian Agama yang bersangkutan, yang dilakukan di luar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan;
8. h.keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara tidak terbuka dan tidak fair;
9. i.pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, uang dan/atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban pegawai Kementerian Agama yang bersangkutan di pihak ketiga yang dilakukan berdasarkan pada penunjukan langsung dan/atau undangan dari pihak ketiga tersebut;
10. j.pemberian hiburan, paket wisata, voucher, yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban pegawai Kementerian Agama di perusahaan pihak ketiga yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan pegawai Kementerian Agama tersebut;
11. k.jamuan makan, akomodasi atau fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai Kementerian Agama oleh pihak ketiga pada saat melakukan pemeriksaan/analisis kelayakan hasil kerja dan/atau pemeriksaan tempat domisili kerja pihak ketiga oleh Tim yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang;
12. l.akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau voucher termasuk dan namun tidak terbatas pada tiket pesawat, voucher hotel, olah raga, hiburan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban pegawai Kementerian Agama di perusahaan pihak ketiga yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan pegawai Kementerian Agama tersebut;
13. m.pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat pegawai Kementerian Agama berobat ke salah satu rumah sakit yang oleh pihak ketiga yang dilakukan pada saat pelaksanaan tugas dan kewajiban penugasannya;
14. n.pemberian kepada pegawai Kementerian Agama termasuk kepada keluarga intinya sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan dan kelulusan, dari pihak ketiga yang nilai materiilnya dalam mata uang Rupiah melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing- masing pihak ketiga;
15. o.pemberian fasilitas berupa jasa boga/catering dari pihak ketiga pada saat pegawai Kementerian Agama menggelar perayaan termasuk namun tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun, dan kelulusan;
16. p.pemberian fasilitas perjalanan wisata kepada keluarga inti pegawai Kementerian Agama dari pihak ketiga;
17. q.potongan harga khusus (discount) pada saat pegawai Kementerian Agama membeli barang dari pihak ketiga; dan
18. r.pemberian parsel dalam bentuk apapun kepada pegawai Kementerian Agama dari pihak ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.

Pasal 10

(1)Pegawai Kementerian Agama wajib menolak setiap Gratifikasi yang dianggap sebagai dan berpotensi menjadi suap, kecuali jika situasi itu tidak memungkinkan bagi pegawai Kementerian Agama yang bersangkutan untuk menolaknya, maka pemberian tersebut wajib dilaporkan kepada UPG.
(2)Situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.jika pegawai Kementerian Agama tersebut tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya, waktu dan lokasi diberikannya Gratifikasi, serta tidak mengetahui identitas dan alamat pihak ketiga; dan
2. b.jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan penolakan menyebabkan terganggunya hubungan baik antara Instansi dengan pihak ketiga, dimana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dan/atau setara uang dan/atau surat berharga dari masing-masing pihak ketiga.