DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024

Nomor: 25
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Oktober 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 524

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/1095/M.KT.01/2024 mengenai Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); Karo Hukum dan KLN Achmad Gunaryo Karo Ortala Nur Arifin Sekjen Nur Syam MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Agama adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Dalam memimpin Kementerian Agama, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4)Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Agama.
(5)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Agama; dan
2. b.membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 4

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian Agama. Karo Hukum dan KLN Achmad Gunaryo Karo Ortala Nur Arifin Sekjen Nur Syam

Pasal 5

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
f.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah:
g.pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
h.perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang agama;
i.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang keagamaan; dan
j.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
c.Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
d.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
e.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
f.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
g.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
h.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
i.Inspektorat Jenderal;
j.Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Karo Hukum dan KLN Achmad Gunaryo Karo Ortala Nur Arifin Sekjen Nur Syam
k.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
l.Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan;
m.Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi;
n.Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
o.Pusat Data dan Teknologi Informasi;
p.Pusat Kerukunan Umat Beragama;
q.Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan; dan
r.Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 8

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Agama;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agama;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Agama;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara;
g.penyelenggaraan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks524PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/1095/M.KT.01/2024 mengenai Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); Karo Hukum dan KLN Achmad Gunaryo Karo Ortala Nur Arifin Sekjen Nur Syam MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Agama adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Dalam memimpin Kementerian Agama, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4)Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Agama.
(5)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Agama; dan
2. b.membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 4

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian Agama. Karo Hukum dan KLN Achmad Gunaryo Karo Ortala Nur Arifin Sekjen Nur Syam

Pasal 5

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
f.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah:
g.pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
h.perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang agama;
i.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang keagamaan; dan
j.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
c.Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
d.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
e.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
f.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
g.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
h.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
i.Inspektorat Jenderal;
j.Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Karo Hukum dan KLN Achmad Gunaryo Karo Ortala Nur Arifin Sekjen Nur Syam
k.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
l.Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan;
m.Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi;
n.Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
o.Pusat Data dan Teknologi Informasi;
p.Pusat Kerukunan Umat Beragama;
q.Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan; dan
r.Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 8

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Agama;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agama;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Agama;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara;
g.penyelenggaraan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.