DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024

Nomor: 33
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 504

Lembaga terkait

Ringkasan

Permenag ini mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian dipimpin oleh Menteri. Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian. Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud sebelumnya, meliputi: membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian. Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA. Karo Hukum dan KLN Achmad Gunaryo Karo Ortala Nur Arifin Sekjen Nur Syam

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4)Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
(5)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
2. b.membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian.

Pasal 5

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Karo Hukum dan KLN Achmad Gunaryo Karo Ortala Nur Arifin Sekjen Nur Syam

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
b.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
d.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
f.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah:
g.perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang agama;
h.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang keagamaan;
i.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
j.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
c.Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
d.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
e.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
f.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
g.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
h.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
i.Inspektorat Jenderal;
j.Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
k.Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan;
l.Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi;
m.Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
n.Pusat Data dan Teknologi Informasi;
o.Pusat Kerukunan Umat Beragama;
p.Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karo Hukum dan KLN Achmad Gunaryo Karo Ortala Nur Arifin Sekjen Nur Syam Keagamaan;
q.Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu; dan
r.Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 8

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks504PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026