DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2020

Nomor: 28
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pada Institut Agama Islam Negeri Ternate, perlu membentuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pemecahan dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
b.bahwa pembentukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor Bj 1062jM.KT.Olj2020 mengenai Usul Penataan Organisasi pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Pemecahan Fakultas Institut Agama Islam Negeri Ternate;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PERU BAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 95 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMAISLAM NEGERI TERNATE tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 ten tang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1461) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2017 ten tang Peru bah an atas Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1664);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate; Mengingat

Pasal 12

(I) Organisasi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b, terdiri atas:

a.Dekan dan Wakil Dekan;
1. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Fakultas pada Institut terdiri atas:

a.Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
b.Ushuluddin, Adab, dan Dakwah;
c.Ekonomi dan Bisnis Islam; dan
d.Syariah.
1. 1.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1664), diubah sebagai beriku t: MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI AGAMATENTANG PERUBAHAN KEDUAATASPERATURANMENTERIAGAMANOMOR95 TAHUN 2013 TENTANGORGANISASIDAN TATAKERJA INSTITUTAGAMAISLAMNEGERITERNATE. Menetapkan Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dekan dibantu oleh WakilDekan.
2. 4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sesuai dengan kebijakan Rektor.

3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b.Jurusan;
c.Laboratorium,Bengkel,atau Studio; dan
d.BagianTata Usaha.

(2)Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas:
1. a.Dekan dan WakilDekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium,Bengkel,atau Studio; dan
4. d.SubbagianTata Usaha.
(3)Organisasi Fakultas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas:
1. a.Dekan dan WakilDekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium,Bengkel,atau Studio; dan
4. d.Petugas Tata Usaha.

Pasal 15

(1)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalarn penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan;
2. b.Wakil Dekan. Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan. dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
3. c.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sarna mempunyai tugas membantu Dekan dalarn pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sarna.
(2)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelernbagaan, dan Kerja Sarna yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, kemahasiswaan, kelernbagaan, dan kerja sarna; dan
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi. Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam W
  1. 5.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:

a.Ketua Jurusan;
b.Sekretaris Jurusan;
c.ProgramStudi; dan
d.Kelompokjabatan fungsional dosen.
1. 8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/ atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan danl atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studio

7.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas.
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggungjawab kepada Dekan.

6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.

Pasal 21

(1)Laboratorium, Bengkel, atau Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)huruf C, ayat (2) "'"

10.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa120B

(1)Kelompokjabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
(3)Jumlah jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Tugas dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa120A
(1)Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi,dan/ atau pendidikan vokasi.
(2)Dalam penyelenggaraan Program Studi, Rektor dapat menunjuk . seorang dosen sebagai Koordinator.

9.Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 268

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada fakultas. Pasa126A

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada Fakultas.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

12.Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 26A, Pasal 268, dan Pasal 26C sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa125 8agian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah terdiri atas:

a.Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
b.Subbagian Akademik, Kemahasiswaan; dan Alumni.
1. 11.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: huruf c, dan ayat (3) huruf c merupakan unsur penunjang pelaksanaan pendidikan pada Fakultas.

(2)Laboratorium, 8engkel, atau Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. diundangkan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal Pasal 74A Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua .Jurusan, Sekretaris .Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Koordinator Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Mudir, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawasan Intemal merupakan jabatan noneselon.

14.Ketentuan Pasal 74A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1)Kepala Biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator.
(3)Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas.

13.Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pada Institut Agama Islam Negeri Ternate, perlu membentuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pemecahan dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
b.bahwa pembentukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor Bj 1062jM.KT.Olj2020 mengenai Usul Penataan Organisasi pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Pemecahan Fakultas Institut Agama Islam Negeri Ternate;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 ten tang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1461) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2017 ten tang Peru bah an atas Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1664);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate; Mengingat

Pasal 12

(I) Organisasi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b, terdiri atas:

a.Dekan dan Wakil Dekan;
1. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Fakultas pada Institut terdiri atas:

a.Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
b.Ushuluddin, Adab, dan Dakwah;
c.Ekonomi dan Bisnis Islam; dan
d.Syariah.
1. 1.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1664), diubah sebagai beriku t: MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI AGAMATENTANG PERUBAHAN KEDUAATASPERATURANMENTERIAGAMANOMOR95 TAHUN 2013 TENTANGORGANISASIDAN TATAKERJA INSTITUTAGAMAISLAMNEGERITERNATE. Menetapkan Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dekan dibantu oleh WakilDekan.
2. 4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b.Jurusan;
c.Laboratorium,Bengkel,atau Studio; dan
d.BagianTata Usaha.

(2)Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas:
1. a.Dekan dan WakilDekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium,Bengkel,atau Studio; dan
4. d.SubbagianTata Usaha.
(3)Organisasi Fakultas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas:
1. a.Dekan dan WakilDekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium,Bengkel,atau Studio; dan
4. d.Petugas Tata Usaha.

Pasal 15

(1)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalarn penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan;
2. b.Wakil Dekan. Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan. dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
3. c.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sarna mempunyai tugas membantu Dekan dalarn pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sarna.
(2)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelernbagaan, dan Kerja Sarna yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, kemahasiswaan, kelernbagaan, dan kerja sarna; dan
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi. Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam W
  1. 5.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:

a.Ketua Jurusan;
b.Sekretaris Jurusan;
c.ProgramStudi; dan
d.Kelompokjabatan fungsional dosen.
1. 8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

7.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas.
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggungjawab kepada Dekan.

6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.

Pasal 21

(1)Laboratorium, Bengkel, atau Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)huruf C, ayat (2) "'"

10.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa120B

(1)Kelompokjabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
(3)Jumlah jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Tugas dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa120A
(1)Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi,dan/ atau pendidikan vokasi.
(2)Dalam penyelenggaraan Program Studi, Rektor dapat menunjuk . seorang dosen sebagai Koordinator.

9.Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 268

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada fakultas. Pasa126A

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada Fakultas.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

12.Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 26A, Pasal 268, dan Pasal 26C sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa125 8agian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah terdiri atas:

a.Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
b.Subbagian Akademik, Kemahasiswaan; dan Alumni.
1. 11.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: huruf c, dan ayat (3) huruf c merupakan unsur penunjang pelaksanaan pendidikan pada Fakultas.

(2)Laboratorium, 8engkel, atau Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. diundangkan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal Pasal 74A Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua .Jurusan, Sekretaris .Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Koordinator Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Mudir, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawasan Intemal merupakan jabatan noneselon.

14.Ketentuan Pasal 74A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1)Kepala Biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator.
(3)Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas.

13.Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: