DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2017

Nomor: 68
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata KerjaInstitut Agama Islam Negeri Ternate;
b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/306/M.KT.01/2017 mengenai Usul Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja pada Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, dan Institut Hindu Dharma Negeri; MENTERIAGAMAREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN2017 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANMENTERIAGAMA NOMOR95 TAHUN2013 TENTANGORGANISASIDANTATAKERJA INSTITUTAGAMAISLAMNEGERITERNATE

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5670);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNemer5007);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut AgamaIslam NegeriTernate; Mengingat PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1461) diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERIAGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERIAGAMANOMOR95 TAHUN 2013 TENTANGORGANISASIDANTATAKERJA INSTITUT AGAMAISLAMNEGERITERNATE.

6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1461);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan Pasal 28A Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a.Direktur;
b.Wakil Direktur;
c.Ketua Program Studi;
d.Sekretaris Program Studi; dan
e.Subbagian Tata Usaha.
1. 3.Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 28A sampai dengan Pasal 28F, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa128 Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan Zatau program spesialis dalam bidang studi ilmu agama Islam dan dapat menyelenggarakan program magister, program doktor, darr/atau program spesialisdalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, darr/ atau seni.
2. 2.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa127 Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan un sur pelaksana akademik, dipimpin oleh Direktur, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
3. 1.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa128F Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf e mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Pascasarjana.

Pasal 28E

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28Ahuruf d mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan program studi, evaluasi, dan pelaporan. studiprogrammelaksanakan penyelenggaraan berdasarkan kebijakan Direktur.

Pasal 28D

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf c mempunyai tugas memimpin dan Pasal 28C

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B, Direktur dibantu oleh WakilDirektur.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang akademik dan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan dan keuangan, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, serta kerja sama. Pasa128B Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf a mempunyai tugas merrumpm dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berdasarkan kebijakan Rektor. pengawasan non-akademik;
1. c.pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu non-akademikdi bidang sumberdaya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana;
2. d.penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. e.penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan internal;
4. f.pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; dan
5. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Rektor.
(3)Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. kegiatandanprogramb. penyusunan internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan; pengendalianrisikopetaa. penyusunan Pasa171
(1)Dalam rangka pengawasan secara internal dibentuk Satuan Pengawasan Internal yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan non-akademikpada Institut.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internalmenyelenggarakanfungsi:

4.Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal II Peraturan Menteri In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 74A

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan;: Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Mudir, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal merupakan jabatan non- eselon.

5.Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 74A, sehingga berbunyi sebagai berikut: administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Kepala. dukunganmemberikantugasmempunyai

(4)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kebijakan Rektor.
(5)Dalam melaksanakan tugas, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh seorang Sekretaris.
(6)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Salinan sesuai dengan aslinya Kernenterian Agarna RI Kepala Biro Hukurn dan Kerja Sarna Luar Negeri, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1664 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2017 LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN ttd MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2017 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkan 1m dengan orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Agar setiap pengundangan

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata KerjaInstitut Agama Islam Negeri Ternate;
b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/306/M.KT.01/2017 mengenai Usul Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja pada Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, dan Institut Hindu Dharma Negeri; MENTERIAGAMAREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN2017 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANMENTERIAGAMA NOMOR95 TAHUN2013 TENTANGORGANISASIDANTATAKERJA INSTITUTAGAMAISLAMNEGERITERNATE

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5670);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNemer5007);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1461);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan Pasal 28A Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a.Direktur;
b.Wakil Direktur;
c.Ketua Program Studi;
d.Sekretaris Program Studi; dan
e.Subbagian Tata Usaha.
1. 3.Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 28A sampai dengan Pasal 28F, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa128 Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan Zatau program spesialis dalam bidang studi ilmu agama Islam dan dapat menyelenggarakan program magister, program doktor, darr/atau program spesialisdalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, darr/ atau seni.
2. 2.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa127 Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan un sur pelaksana akademik, dipimpin oleh Direktur, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
3. 1.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa128F Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf e mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Pascasarjana.

Pasal 28E

Pasal 28D

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf c mempunyai tugas memimpin dan Pasal 28C

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B, Direktur dibantu oleh WakilDirektur.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang akademik dan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan dan keuangan, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, serta kerja sama. Pasa128B Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf a mempunyai tugas merrumpm dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berdasarkan kebijakan Rektor. pengawasan non-akademik;
1. c.pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu non-akademikdi bidang sumberdaya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana;
2. d.penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. e.penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan internal;
4. f.pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; dan
5. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Rektor.
(3)Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. kegiatandanprogramb. penyusunan internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan; pengendalianrisikopetaa. penyusunan Pasa171
(1)Dalam rangka pengawasan secara internal dibentuk Satuan Pengawasan Internal yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan non-akademikpada Institut.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internalmenyelenggarakanfungsi:

4.Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal II Peraturan Menteri In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 74A

5.Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 74A, sehingga berbunyi sebagai berikut: administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Kepala. dukunganmemberikantugasmempunyai

(4)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kebijakan Rektor.
(5)Dalam melaksanakan tugas, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh seorang Sekretaris.
(6)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Salinan sesuai dengan aslinya Kernenterian Agarna RI Kepala Biro Hukurn dan Kerja Sarna Luar Negeri, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1664 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2017 LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN ttd MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2017 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkan 1m dengan orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Agar setiap pengundangan

Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 28E

Pasal 28D

Pasal 74A

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 28E

Pasal 28D

Pasal 74A

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2015