Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2012
- Nomor
- 33
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
BAB I
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11793
Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Kementerian Agama Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten terdiri atas:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1179 4 keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
BAB III ESELONISASI
BAB III
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB IV
BAB V TATA KERJA
BAB V
Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten wajib menerapkan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11795 prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten maupun dalam hubungan antar pemerintah baik pusat maupun daerah.
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dan semua instansi vertikal lainnya serta dengan unit pelaksana teknis yang bersangkutan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)