DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2012

Nomor: 34
Tahun: 2012
Ditetapkan: 23 November 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN.

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Membentuk Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama Kota.
(2)Kantor Kementerian Agama Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11803

Pasal 2

Kantor Kementerian Agama Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Kementerian Agama Kota menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat;
b.pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
c.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
d.pembinaan kerukunan umat beragama;
e.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
f.pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
g.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Kementerian Agama Kota.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Pendidikan Madrasah;
c.Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
d.Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
e.Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1180 4 keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota.
(2)Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan dan data informasi di bidang RA, MI, MTs, MA, dan MAK.
(3)Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan dan data informasi di bidang pendidikan agama Islam dan pendidikan keagamaan Islam.
(4)Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.
(5)Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 6

(1)Kepala Kantor Kementerian Agama Kota merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
(2)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11805

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota maupun dalam hubungan antar pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dan semua instansi vertikal lainnya serta dengan unit pelaksana teknis yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN.

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Membentuk Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama Kota.
(2)Kantor Kementerian Agama Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11803

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Kementerian Agama Kota menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat;
b.pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
c.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
d.pembinaan kerukunan umat beragama;
e.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
f.pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
g.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Kementerian Agama Kota.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Pendidikan Madrasah;
c.Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
d.Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
e.Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1180 4 keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota.
(2)Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan dan data informasi di bidang RA, MI, MTs, MA, dan MAK.
(3)Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan dan data informasi di bidang pendidikan agama Islam dan pendidikan keagamaan Islam.
(4)Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.
(5)Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 6

(1)Kepala Kantor Kementerian Agama Kota merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
(2)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11805

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.