DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016

Nomor: 42
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 924

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1690/M.PAN-RB/04/2016, tanggal 10 April 2016, perihal Usulan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2016, No. 1495

Mengingat

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri Agama.

Pasal 2

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan; www.peraturan.go.id 2016, No. 1495
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Kementerian Agama;
e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
f.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
g.pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
h.pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
i.pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas 11 (sebelas) unit kerja, sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
3. c.Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
4. d.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
5. e.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
6. f.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
7. g.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
8. h.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
9. i.Inspektorat Jenderal;
10. j.Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
11. k.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. www.peraturan.go.id 2016, No. 1495
(2)Selain unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Agama dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli dan 2 (dua) pusat.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan;
2. b.Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi; dan
3. c.Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Pusat Kerukunan Umat Beragama; dan
2. b.Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Agama; www.peraturan.go.id 2016, No. 1495
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agama;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Agama;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri dari:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
d.Biro Organisasi dan Tata Laksana;
e.Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
f.Biro Umum; dan
g.Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran, evaluasi, pelaporan perencanaan, pengembangan sistem, data perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pada Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1495

Isi peraturan

Teks924PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1690/M.PAN-RB/04/2016, tanggal 10 April 2016, perihal Usulan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2016, No. 1495

Mengingat

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri Agama.

Pasal 2

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan; www.peraturan.go.id 2016, No. 1495
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Kementerian Agama;
e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
f.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
g.pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
h.pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
i.pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas 11 (sebelas) unit kerja, sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
3. c.Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
4. d.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
5. e.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
6. f.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
7. g.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
8. h.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
9. i.Inspektorat Jenderal;
10. j.Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
11. k.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. www.peraturan.go.id 2016, No. 1495
(2)Selain unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Agama dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli dan 2 (dua) pusat.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan;
2. b.Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi; dan
3. c.Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Pusat Kerukunan Umat Beragama; dan
2. b.Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Agama; www.peraturan.go.id 2016, No. 1495
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agama;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Agama;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri dari:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
d.Biro Organisasi dan Tata Laksana;
e.Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
f.Biro Umum; dan
g.Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020

Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020

Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021