Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020
- Nomor
- 19
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAANPELATIHANSUMBER DAYAMANUSIA PADA KEMENTERIANAGAMA
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIAPADAKEMENTERIANAGAMA. Menetapkan pemerintah yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa16 Pelatihan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 huruf b terdiri atas:
Pasa15 Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa14 Penyelenggaraan pelatihan SDM terdiri atas:
BAB II
Penyelenggaraan pelatihan SDM ditujukan bagi: mengembangkan Kompetensi SOM, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikapjperilaku. bertujuanSOM Pasa12 pelatihanPenyelenggaraan
Pasa19 Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasa18 untuk setiap jenis jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenjang jabatan pada Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Pasa18
(1)terdiri atas:
(2)terdiri atas:
mengembangkanKompetensijabatan.
sebagaimana dimaksud a dilaksanakan un tuk Pelatihan kepemimpinan dalam Pasal 6 huruf
Bagian Kedua Perencanaan
Umum BAS III PENYELENGGARAAN PELATIHAN
Paragraf 1 Pelaksana Bagian Ketiga Pelaksanaan
danjatau keagamaan berjenjang tingkat pertama dan muda;
dan
denganpelatihanmelaksanakansama Pasal 16
dan keagamaan; dan
PN-PASN, dan Masyarakat.
Pasa121 Sarana dan prasarana pelatihan pada Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan paling sedikit terdiri atas: Paragraf 5 Sarana dan Prasarana Pelatihan Pasa120 Pelatihan dilaksanakan di Pusdiklat, Balai Diklat Keagamaan, atau di tempat lain yang memenuhi stan dar tempat pelatihan. Paragraf 4 Tempat Pelatihan
Paragraf 3 Tenaga Pelatihan kepemimpinan ditetapkan oleh Instansi Pembina Pelatihan.
pelatihandandasarpelatihan(1) Kurikulum Pasa123 Paragraf6 Kurikulum Pasa122 Dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan belum tersedia sesuai dengan kriteria standar pelayanan minimal, dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dari pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)