DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020

Nomor: 19
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia pada Kementerian Agama yang memiliki integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan, perlu diselenggarakan pelatihan secara terencana dan berjenjang;
b.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada Kementerian Agama sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Mentifi Agama tentang Penyelenggaraan Pe1atihan Sumber Daya Manusia pada Kernen terian Agama; MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAANPELATIHANSUMBER DAYAMANUSIA PADA KEMENTERIANAGAMA

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6264);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127); Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai nonpegawai aparatur sipil negara, dan masyarakat.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PN-PASNadalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh pimpinan satuan kerja untuk membantu melaksanakan tugas tertentu.
5.Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memenuhi syarat tertentu, yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama.
6.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikapyperilaku seorang yang dapat diamati, diukur, BABI KETENTUANUMUM

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIAPADAKEMENTERIANAGAMA. Menetapkan pemerintah yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah instansi pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang- undangan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
11.Tim Seleksi Peserta Pelatihan Instansi yang selanjutnya disingkat TSPPI adalah un sur badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan serta unsur terkait lain yang menjadi pelaksana seleksi peserta pelatihan kepemimpinan.
12.Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, darr/atau melatih, serta melaksanakan pengembangan pelatihan.
13.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Administrasi adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan administrasi, mengembangkan sistem pelatihan aministrasi, dan pembinaan unit pelaksana teknis di bidang pelaksanaan pelatihan administrasi.
14.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan lembagaadalah dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatan.
7.Pengembangan Kompetensi adalah sebuah proses untuk memenuhi kebutuhan Kompetensi SDM sesuai dengan tuntutan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
8.Instansi Pembina Pelatihan adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan, mengembangkan sistem pelatihanan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan, dan pembinaan unit pelaksana teknis di bidang pelaksanaan pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.
15.Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Pusdiklat adalah Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.
16.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang selanjutnya disebut Balai Diklat Keagamaan adalah unit pelaksana teknis pelatihan Kementerian Agama yang berkedudukan di daerah dan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan administrasi, pelatihan teknis pendidikan dan pelatihan teknis keagamaan bagi SDM di wilayah kerja masing-masing dengan berpedoman kepada kebijakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan KementerianAgama.
17.Lembaga Pelatihan adalah Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan.
18.Penyelenggara Pelatihan adalah aparatur sipil negara pada lembaga pelatihan pemerintah yang bertugas melaksanakan teknis operasional pelatihan.
19.Pengelola Pelatihan adalah aparatur sipil negara yang bertugas mengelola program pelatihan pada Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan.
20.Kepala Pusdiklat adalah pemimpin Pusdiklat.
21.Badan Penelitian dan Pengernbangan, dan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Litbang dan Diklat adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan. Pasa16 Pelatihan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 huruf b terdiri atas:

a.pelatihan kepemimpinan;
b.pelatihan fungsional; dan
c.pelatihan teknis. Pasa15 Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa14 Penyelenggaraan pelatihan SDM terdiri atas:
a.pelatihan dasar; dan
b.pelatihan dalam jabatan.

BAB II

JENIS DANJENJANG PELATIHAN

Pasal 3

Penyelenggaraan pelatihan SDM ditujukan bagi: mengembangkan Kompetensi SOM, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikapjperilaku. bertujuanSOM Pasa12 pelatihanPenyelenggaraan

22.Kepala Badan Litbang dan Diklat adalah pemimpin Badan Litbang dan Diklat.

Pasal 10

(1)Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
1. a.pelatihan teknis tenaga administrasi; Pasa19 Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasa18 untuk setiap jenis jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenjang jabatan pada Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Pasa18
(1)Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan jabatan fungsional untuk pelaksanaan tugas jabatan.
(2)Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.pelatihan fungsional pembentukan; dan
2. b.pelatihan fungsionalberjenjang.
(3)Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.pelatihan fungsionaladministrasi;
2. b.pelatihan fungsionalpendidikan; dan
3. c.pelatihan fungsional keagamaan. mengembangkanKompetensijabatan.
(2)Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
1. a.pelatihan kepemimpinannasional tingkat I;
2. b.pelatihan kepemimpinannasional tingkat II;
3. c.pelatihan kepemimpinanadministrator; dan
4. d.pelatihan kepemimpinanpengawas. sebagaimana dimaksud a dilaksanakan un tuk Pelatihan kepemimpinan dalam Pasal 6 huruf
(1)Pasa17 Pasa112
(1)Pusdiklat menyusun perencanaan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan.
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pemantauan dan evaluasi; dan
4. d.pelaporan.
(2)Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat pusat dan daerah.

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan melalui tahapan: Umum BAS III PENYELENGGARAAN PELATIHAN
1. b.pelatihan teknis tenaga pendidikan; dan
2. c.pelatihan teknis tenaga keagamaan.
(2)Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berjenjang atau tidak berjenjang.
(3)Ketentuan mengenai jenis dan jenjang pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat.

Pasal 13

(1)Badan Litbang dan Diklat bertanggung jawab dan berwenang menyelenggarakan pelatihan SDM.
(2)Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Pusdiklat Tenaga Administrasi;
2. b.Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; dan
3. c.Balai Diklat Keagamaan.
(2)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.inventarisasi Kompetensi;
2. b.rencana Pengembangan Kompetensi; dan
3. c.penyusunan kebutuhan pelatihan.
(3)Inventarisasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat paling sedikit:
1. a.profil PNS, PPPK, PN-PASN, dan Masyarakat;
2. b.data hasil analisis kesenjangan kompetensi; dan
3. c.data hasil analisis penilaian kinerja.
(4)Rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat paling sedikit:
1. a.rencana Pengembangan Kompetensi jangka pendek atau 1 (satu) tahun; dan
2. b.rencana Pengembangan Kompetensi jangka menengah atau 5 (lima) tahun.
(5)Penyusunan kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat paling sedikit:
1. a.kebutuhan pelatihan setiap ·unit kerja;
2. b.kebutuhan pelatihan setiap jenis jabatan; dan
3. c.kebutuhan pelatihan setiap SDM. danjatau keagamaan berjenjang tingkat pertama dan muda;
4. e.pelatihan teknis substantif tenaga pendidikan pendidikanfungsionaljabatand. pelatihan negen;
5. e.pelatihan untuk pengajar darr/ atau fasilitator pelatihan tenaga administrasi;
6. f.pelatihan untuk Pengelola Pelatihan; dan
7. g.pelatihan untuk Penyelenggara Pelatihan.
(2)Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b melaksanakan:
1. a.pelatihan pembentukan jabatan fungsional tenaga pendidikan dan keagamaan;
2. b.pelatihan fungsional tenaga pendidikan dan keagamaan tingkat madya dan utama;
3. c.pelatihan teknis substantif tenaga pendidikan dan keagamaan berjenjang tingkat lanjutan/tinggi; dan
4. d.pelatihan untuk pengajar darr/ atau fasilitator pelatihan tenaga pendidikan dan keagamaan.
(3)Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)huruf c melaksanakan:
1. a.pelatihan dasar;
2. b.pelatihan kepemimpinan pengawas;
3. c.pelatihan teknis administrasi untuk SDM pada kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;

Pasal 14

(1)Pusdiklat Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a melaksanakan:
1. a.pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II;
2. b.pelatihan kepemimpinan administrator;
3. c.pelatihan fungsional tenaga administrasi;
4. d.pelatihan teknis administrasi untuk SDM pada eselon I pusat, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan perguruan tinggi keagamaan

Pasal 17

(1)Pelatihan dasar diikuti oleh calon PNSdan calon PPPK.
(2)Pelatihan dalam jabatan diikuti oleh PNS, PPPK,
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. denganpelatihanmelaksanakansama Pasal 16
(1)Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan dapat bekerja

Pasal 15

(1)Balai Diklat Keagamaan dapat melaksanakan pelatihan yang menjadi kewenangan Pusdiklat setelah mendapatkan persetujuan atau mendapat penugasan dari KepalaPusdiklat.
(2)Dalam hal tidak tersedia program pelatihan, Balai Diklat Keagamaan dapat mengusulkan pelaksanaan pelatihan bagi pegawai yang berada di wilayah kerjanya kepada Balai Diklat Keagamaanlain.
(3)Pusdiklat dapat melaksanakan pelatihan yang menjadi kewenangan Balai Diklat Keagamaan, apabila jumlah calon peserta pada Balai Diklat Keagamaan tersebut kurang dari 20 (dua puluh) orang. dan keagamaan; dan
1. f.pelatihan teknis substantif tenaga pendidikan dan keagamaan berjenjang tingkat pertama/ dasar.

Pasal 18

(1)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), bagi peserta pelatihan kepemimpinan harus 1010sseleksi yang dilaksanakan oleh TSPPI.
(2)TSPPI sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.
(3)TSPPI terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(4)TSPPI untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II, dan pelatihan kepemimpinan administrator terdiri atas un sur Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Litbang dan Diklat.
(5)TSPPI untuk pelatihan kepemimpinan pengawas terdiri atas unsur Balai Diklat Keagamaan dan pembina kepegawaian pada satuan kerja di wilayah kerja. PN-PASN, dan Masyarakat.
(3)Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan/ atau teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat.
1. a.kantor;
2. b.ruang belajar;
3. c.aula;
4. d.asrama;
5. e.perpustakaan; Pasa121 Sarana dan prasarana pelatihan pada Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan paling sedikit terdiri atas:

Pasal 19

(1)Tenaga pelatihan terdiri atas:
1. a.tenaga pengajar;
2. b.Pengelola Pelatihan; dan
3. c.Penyelenggara Pelatihan.
(2). Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Widyaiswara, pakar, praktisi, dan narasumber lain yang memiliki kompetensi.
(3)Pengelola Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas pada Lembaga Pelatihan.
(4)Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan panitiaj tim yang ditetapkan oleh kepala Lembaga Pelatihan.
(2)Kurikulum pelatihan fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
(3)Penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan yang belum ditetapkan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pusdiklat dengan melibatkan pemangku kepentingan, penyelenggara pelatihan, Widyaiswara, alumni pelatihan, dan tenaga ahli.
(4)Kurikulum pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat.
(5)Balai Diklat dapat mengusulkan pengembangan kurikulum untuk pelatihan sesuai dengan kebutuhan melalui Pusdiklat. pelatihandandasarpelatihan(1) Kurikulum Pasa123 Paragraf6 Kurikulum Pasa122 Dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan belum tersedia sesuai dengan kriteria standar pelayanan minimal, dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dari pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. f.laboratorium;
2. g.tempat ibadah; dan
3. h.fasilitas olah raga.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia pada Kementerian Agama yang memiliki integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan, perlu diselenggarakan pelatihan secara terencana dan berjenjang;
b.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada Kementerian Agama sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Mentifi Agama tentang Penyelenggaraan Pe1atihan Sumber Daya Manusia pada Kernen terian Agama; MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAANPELATIHANSUMBER DAYAMANUSIA PADA KEMENTERIANAGAMA

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6264);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127); Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai nonpegawai aparatur sipil negara, dan masyarakat.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PN-PASNadalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh pimpinan satuan kerja untuk membantu melaksanakan tugas tertentu.
5.Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memenuhi syarat tertentu, yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama.
6.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikapyperilaku seorang yang dapat diamati, diukur, BABI KETENTUANUMUM

Menetapkan

9.Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah instansi pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang- undangan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
11.Tim Seleksi Peserta Pelatihan Instansi yang selanjutnya disingkat TSPPI adalah un sur badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan serta unsur terkait lain yang menjadi pelaksana seleksi peserta pelatihan kepemimpinan.
12.Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, darr/atau melatih, serta melaksanakan pengembangan pelatihan.
13.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Administrasi adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan administrasi, mengembangkan sistem pelatihan aministrasi, dan pembinaan unit pelaksana teknis di bidang pelaksanaan pelatihan administrasi.
14.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan lembagaadalah dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatan.
7.Pengembangan Kompetensi adalah sebuah proses untuk memenuhi kebutuhan Kompetensi SDM sesuai dengan tuntutan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
8.Instansi Pembina Pelatihan adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan, mengembangkan sistem pelatihanan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan, dan pembinaan unit pelaksana teknis di bidang pelaksanaan pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.
15.Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Pusdiklat adalah Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.
16.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang selanjutnya disebut Balai Diklat Keagamaan adalah unit pelaksana teknis pelatihan Kementerian Agama yang berkedudukan di daerah dan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan administrasi, pelatihan teknis pendidikan dan pelatihan teknis keagamaan bagi SDM di wilayah kerja masing-masing dengan berpedoman kepada kebijakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan KementerianAgama.
17.Lembaga Pelatihan adalah Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan.
18.Penyelenggara Pelatihan adalah aparatur sipil negara pada lembaga pelatihan pemerintah yang bertugas melaksanakan teknis operasional pelatihan.
19.Pengelola Pelatihan adalah aparatur sipil negara yang bertugas mengelola program pelatihan pada Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan.
20.Kepala Pusdiklat adalah pemimpin Pusdiklat.
21.Badan Penelitian dan Pengernbangan, dan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Litbang dan Diklat adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan. Pasa16 Pelatihan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 huruf b terdiri atas:

a.pelatihan kepemimpinan;
b.pelatihan fungsional; dan
c.pelatihan teknis. Pasa15 Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa14 Penyelenggaraan pelatihan SDM terdiri atas:
a.pelatihan dasar; dan
b.pelatihan dalam jabatan.

BAB II

JENIS DANJENJANG PELATIHAN

Pasal 3

Penyelenggaraan pelatihan SDM ditujukan bagi: mengembangkan Kompetensi SOM, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikapjperilaku. bertujuanSOM Pasa12 pelatihanPenyelenggaraan

22.Kepala Badan Litbang dan Diklat adalah pemimpin Badan Litbang dan Diklat.

Pasal 10

(1)Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
1. a.pelatihan teknis tenaga administrasi; Pasa19 Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasa18 untuk setiap jenis jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenjang jabatan pada Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Pasa18
(1)Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan jabatan fungsional untuk pelaksanaan tugas jabatan.
(2)Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.pelatihan fungsional pembentukan; dan
2. b.pelatihan fungsionalberjenjang.
(3)Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.pelatihan fungsionaladministrasi;
2. b.pelatihan fungsionalpendidikan; dan
3. c.pelatihan fungsional keagamaan. mengembangkanKompetensijabatan.
(2)Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
1. a.pelatihan kepemimpinannasional tingkat I;
2. b.pelatihan kepemimpinannasional tingkat II;
3. c.pelatihan kepemimpinanadministrator; dan
4. d.pelatihan kepemimpinanpengawas. sebagaimana dimaksud a dilaksanakan un tuk Pelatihan kepemimpinan dalam Pasal 6 huruf
(1)Pasa17 Pasa112
(1)Pusdiklat menyusun perencanaan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan.
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pemantauan dan evaluasi; dan
4. d.pelaporan.
(2)Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat pusat dan daerah.

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan melalui tahapan: Umum BAS III PENYELENGGARAAN PELATIHAN
1. b.pelatihan teknis tenaga pendidikan; dan
2. c.pelatihan teknis tenaga keagamaan.
(2)Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berjenjang atau tidak berjenjang.
(3)Ketentuan mengenai jenis dan jenjang pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat.

Pasal 13

(1)Badan Litbang dan Diklat bertanggung jawab dan berwenang menyelenggarakan pelatihan SDM.
(2)Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Pusdiklat Tenaga Administrasi;
2. b.Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; dan
3. c.Balai Diklat Keagamaan.
(2)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.inventarisasi Kompetensi;
2. b.rencana Pengembangan Kompetensi; dan
3. c.penyusunan kebutuhan pelatihan.
(3)Inventarisasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat paling sedikit:
1. a.profil PNS, PPPK, PN-PASN, dan Masyarakat;
2. b.data hasil analisis kesenjangan kompetensi; dan
3. c.data hasil analisis penilaian kinerja.
(4)Rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat paling sedikit:
1. a.rencana Pengembangan Kompetensi jangka pendek atau 1 (satu) tahun; dan
2. b.rencana Pengembangan Kompetensi jangka menengah atau 5 (lima) tahun.
(5)Penyusunan kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat paling sedikit:
1. a.kebutuhan pelatihan setiap ·unit kerja;
2. b.kebutuhan pelatihan setiap jenis jabatan; dan
3. c.kebutuhan pelatihan setiap SDM. danjatau keagamaan berjenjang tingkat pertama dan muda;
4. e.pelatihan teknis substantif tenaga pendidikan pendidikanfungsionaljabatand. pelatihan negen;
5. e.pelatihan untuk pengajar darr/ atau fasilitator pelatihan tenaga administrasi;
6. f.pelatihan untuk Pengelola Pelatihan; dan
7. g.pelatihan untuk Penyelenggara Pelatihan.
(2)Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b melaksanakan:
1. a.pelatihan pembentukan jabatan fungsional tenaga pendidikan dan keagamaan;
2. b.pelatihan fungsional tenaga pendidikan dan keagamaan tingkat madya dan utama;
3. c.pelatihan teknis substantif tenaga pendidikan dan keagamaan berjenjang tingkat lanjutan/tinggi; dan
4. d.pelatihan untuk pengajar darr/ atau fasilitator pelatihan tenaga pendidikan dan keagamaan.
(3)Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)huruf c melaksanakan:
1. a.pelatihan dasar;
2. b.pelatihan kepemimpinan pengawas;
3. c.pelatihan teknis administrasi untuk SDM pada kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;

Pasal 14

(1)Pusdiklat Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a melaksanakan:
1. a.pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II;
2. b.pelatihan kepemimpinan administrator;
3. c.pelatihan fungsional tenaga administrasi;
4. d.pelatihan teknis administrasi untuk SDM pada eselon I pusat, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan perguruan tinggi keagamaan

Pasal 17

(1)Pelatihan dasar diikuti oleh calon PNSdan calon PPPK.
(2)Pelatihan dalam jabatan diikuti oleh PNS, PPPK,
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. denganpelatihanmelaksanakansama Pasal 16
(1)Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan dapat bekerja

Pasal 15

(1)Balai Diklat Keagamaan dapat melaksanakan pelatihan yang menjadi kewenangan Pusdiklat setelah mendapatkan persetujuan atau mendapat penugasan dari KepalaPusdiklat.
(2)Dalam hal tidak tersedia program pelatihan, Balai Diklat Keagamaan dapat mengusulkan pelaksanaan pelatihan bagi pegawai yang berada di wilayah kerjanya kepada Balai Diklat Keagamaanlain.
(3)Pusdiklat dapat melaksanakan pelatihan yang menjadi kewenangan Balai Diklat Keagamaan, apabila jumlah calon peserta pada Balai Diklat Keagamaan tersebut kurang dari 20 (dua puluh) orang. dan keagamaan; dan
1. f.pelatihan teknis substantif tenaga pendidikan dan keagamaan berjenjang tingkat pertama/ dasar.

Pasal 18

(1)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), bagi peserta pelatihan kepemimpinan harus 1010sseleksi yang dilaksanakan oleh TSPPI.
(2)TSPPI sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.
(3)TSPPI terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(4)TSPPI untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II, dan pelatihan kepemimpinan administrator terdiri atas un sur Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Litbang dan Diklat.
(5)TSPPI untuk pelatihan kepemimpinan pengawas terdiri atas unsur Balai Diklat Keagamaan dan pembina kepegawaian pada satuan kerja di wilayah kerja. PN-PASN, dan Masyarakat.
(3)Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan/ atau teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat.
1. a.kantor;
2. b.ruang belajar;
3. c.aula;
4. d.asrama;
5. e.perpustakaan; Pasa121 Sarana dan prasarana pelatihan pada Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan paling sedikit terdiri atas:

Pasal 19

(1)Tenaga pelatihan terdiri atas:
1. a.tenaga pengajar;
2. b.Pengelola Pelatihan; dan
3. c.Penyelenggara Pelatihan.
(2). Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Widyaiswara, pakar, praktisi, dan narasumber lain yang memiliki kompetensi.
(3)Pengelola Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas pada Lembaga Pelatihan.
(4)Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan panitiaj tim yang ditetapkan oleh kepala Lembaga Pelatihan.
(2)Kurikulum pelatihan fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
(3)Penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan yang belum ditetapkan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pusdiklat dengan melibatkan pemangku kepentingan, penyelenggara pelatihan, Widyaiswara, alumni pelatihan, dan tenaga ahli.
(4)Kurikulum pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat.
(5)Balai Diklat dapat mengusulkan pengembangan kurikulum untuk pelatihan sesuai dengan kebutuhan melalui Pusdiklat. pelatihandandasarpelatihan(1) Kurikulum Pasa123 Paragraf6 Kurikulum Pasa122 Dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan belum tersedia sesuai dengan kriteria standar pelayanan minimal, dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dari pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. f.laboratorium;
2. g.tempat ibadah; dan
3. h.fasilitas olah raga.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016

PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2020

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016

PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2020

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018