DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014

Nomor: 44
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2058/M.PAN- RB/05/2014 tanggal 20 Mei 2014 telah memberikan persetujuan Peningkatan Status Asrama Haji menjadi Unit Pelaksana Teknis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, No.1739 2 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir Nomor 21 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); 2014, No.1739 3
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS ASRAMA HAJI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Asrama Haji merupakan unit pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
(2)Asrama Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Asrama Haji Embarkasi;
2. b.Asrama Haji Embarkasi Antara; dan
3. c.Asrama Haji Transit.
(3)Asrama Haji Embarkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
(4)Asrama Haji Embarkasi dan Asrama Haji Embarkasi Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b secara teknis dibina oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
(5)Asrama Haji Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c secara teknis dan administratif dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 2

Asrama Haji Embarkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari:

a.Asrama Haji Aceh;
b.Asrama Haji Medan;
c.Asrama Haji Padang;
d.Asrama Haji Jakarta;
e.Asrama Haji Surabaya; 2014, No.1739 4
f.Asrama Haji Banjarmasin;
g.Asrama Haji Balikpapan;
h.Asrama Haji Makassar; dan
i.Asrama Haji Lombok.

Pasal 3

Asrama Haji Embarkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan asrama haji dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji serta pelayanan lain untuk masyarakat luas.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Asrama Haji Embarkasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang pelayanan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan usaha;
b.fasilitasi layanan ibadah dan bimbingan manasik haji;
c.pelaksanaan layanan informasi, publikasi dan penyediaan akomodasi, serta konsumsi pelaksanaan ibadah haji;
d.fasilitasi dan koordinasi pelayanan bea cukai, imigrasi, karantina, kesehatan, keamanan, transportasi, dan city check in bekerjasama dengan instansi terkait;
e.pelaksanaan administrasi, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, dan kerumahtanggaan; dan
f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Asrama Haji Embarkasi juga menyelenggarakan fungsi koordinasi Asrama Haji Embarkasi Antara, Asrama Haji Transit, dan Asrama Haji Embarkasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Asrama Haji Embarkasi Antara dan Asrama Haji Transit ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Asrama Haji Embarkasi terdiri atas:
1. a.Kepala; 2014, No.1739 5
2. b.Subbagian Administrasi dan Keuangan;
3. c.Seksi Pelayanan Asrama;
4. d.Seksi Kerja Sama; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi Asrama Haji Embarkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.
(3)Susunan organisasi Asrama Haji Embarkasi Antara dan Asrama Haji Transit ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 8

(1)Kepala Asrama Haji Embarkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
(2)Kepala Asrama Haji Embarkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengelolaan asrama haji embarkasi, serta bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 9

Subbagian Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan, barang milik negara, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, informasi dan publikasi serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Seksi Pelayanan Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyediaan akomodasi, konsumsi, ibadah, kesehatan, keamanan, kebersihan, dan pelayanan lainnya di asrama haji.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2058/M.PAN- RB/05/2014 tanggal 20 Mei 2014 telah memberikan persetujuan Peningkatan Status Asrama Haji menjadi Unit Pelaksana Teknis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir Nomor 21 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); 2014, No.1739 3
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS ASRAMA HAJI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Asrama Haji merupakan unit pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
(2)Asrama Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Asrama Haji Embarkasi;
2. b.Asrama Haji Embarkasi Antara; dan
3. c.Asrama Haji Transit.
(3)Asrama Haji Embarkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
(4)Asrama Haji Embarkasi dan Asrama Haji Embarkasi Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b secara teknis dibina oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
(5)Asrama Haji Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c secara teknis dan administratif dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 2

Asrama Haji Embarkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari:

a.Asrama Haji Aceh;
b.Asrama Haji Medan;
c.Asrama Haji Padang;
d.Asrama Haji Jakarta;
e.Asrama Haji Surabaya; 2014, No.1739 4
f.Asrama Haji Banjarmasin;
g.Asrama Haji Balikpapan;
h.Asrama Haji Makassar; dan
i.Asrama Haji Lombok.

Pasal 3

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Asrama Haji Embarkasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang pelayanan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan usaha;
b.fasilitasi layanan ibadah dan bimbingan manasik haji;
c.pelaksanaan layanan informasi, publikasi dan penyediaan akomodasi, serta konsumsi pelaksanaan ibadah haji;
d.fasilitasi dan koordinasi pelayanan bea cukai, imigrasi, karantina, kesehatan, keamanan, transportasi, dan city check in bekerjasama dengan instansi terkait;
e.pelaksanaan administrasi, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, dan kerumahtanggaan; dan
f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Asrama Haji Embarkasi Antara dan Asrama Haji Transit ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Asrama Haji Embarkasi terdiri atas:
1. a.Kepala; 2014, No.1739 5
2. b.Subbagian Administrasi dan Keuangan;
3. c.Seksi Pelayanan Asrama;
4. d.Seksi Kerja Sama; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi Asrama Haji Embarkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.
(3)Susunan organisasi Asrama Haji Embarkasi Antara dan Asrama Haji Transit ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 8

(1)Kepala Asrama Haji Embarkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
(2)Kepala Asrama Haji Embarkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengelolaan asrama haji embarkasi, serta bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2017

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2017

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2022