DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) Menambah ketentuan pasal 16 ayat (2) dan (3) Menghapus ketentuan Pasal 13

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang- www.peraturan.go.id 2019, No. 392 Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538); www.peraturan.go.id 2019, No. 392 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pendaftaran calon jemaah haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan Nomor Porsi dari Kantor Kementerian Agama.

2.Ketentuan huruf a dan huruf c Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pendaftaran haji dilakukan melalui prosedur:

a.calon jemaah haji melakukan transfer ke rekening BPKH sebesar setoran awal BPIH;
b.BPS BPIH menerbitkan bukti transfer BPIH yang dicetak melalui aplikasi;
c.BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 6 (enam) lembar dengan rincian:
1. 1.lembar kesatu bermaterai untuk calon Jemaah Haji;
2. 2.lembar kedua untuk BPS BPIH;
3. 3.lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama;
4. 4.lembar keempat untuk Kantor Wilayah;
5. 5.lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah; dan www.peraturan.go.id 2019, No. 392
6. 6.lembar keenam untuk BPKH.
d.bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud dalam huruf c, wajib mencantumkan Nomor Validasi, ditandatangani, dan dibubuhi stempel BPS BPIH, serta masing-masing diberi pasfoto 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter);
e.BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga dan lembar keempat bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama, lembar kelima ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan lembar keenam ke BPKH paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH;
f.calon jemaah haji yang bersangkutan wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan salinan bukti transfer asli BPIH yang dicetak dari aplikasi serta bukti setoran awal BPIH kepada petugas Kantor Kementerian Agama untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH;
g.calon jemaah haji mengisi Formulir Pendaftaran Haji berupa surat pendaftaran pergi haji dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama untuk didaftarkan ke dalam SISKOHAT dan mendapatkan Nomor Porsi; dan
h.calon jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama.
1. 3.Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Dalam hal Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak melunasi BPIH, yang bersangkutan menjadi Jemaah Haji Daftar Tunggu www.peraturan.go.id 2019, No. 392 untuk musim haji berikutnya.
(2)Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH dan tidak dapat berangkat pada musim haji tahun berjalan, yang bersangkutan menjadi Jemaah Haji Daftar Tunggu untuk musim haji berikutnya.
(3)Apabila setelah 3 (tiga) kali musim haji, Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat berangkat, pendaftaran haji yang bersangkutan dapat dibatalkan dan BPIH dikembalikan ke rekening yang bersangkutan.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Setoran BPIH Jemaah Haji yang pendaftarannya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikembalikan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan pendaftaran haji dan pengembalian setoran BPIH ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

5.Ketentuan Pasal 13 dihapus.
6.Ketentuan ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Nomor Porsi bagi Jemaah Haji yang telah ditetapkan untuk melunasi BPIH pada tahun berjalan yang meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, dapat dilimpahkan kepada suami, istri, anak kandung, saudara kandung atau menantu yang disepakati keluarga.
(2)Pelimpahan Nomor Porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berdasarkan perkiraan www.peraturan.go.id 2019, No. 392 keberangkatan pada tahun berjalan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengisian sisa kuota Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e, serta ayat (4).
(4)Pelimpahan Nomor Porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali kesempatan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan Nomor Porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No. 392 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2019 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…