DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang www.peraturan.go.id 2018, No.538 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); www.peraturan.go.id 2018, No.538 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
2.Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan pelindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat umum.
3.Jemaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
5.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas haji yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan pelindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan di Arab Saudi.
6.Tim Pemandu Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TPHI adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan www.peraturan.go.id 2018, No.538 umum bagi Jemaah Haji sekaligus mengemban tanggung jawab sebagai ketua kelompok terbang.
7.Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TPIHI adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan bimbingan Ibadah Haji bagi Jemaah Haji.
8.Tim Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TKHI adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
9.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum.
10.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
11.Formulir Pendaftaran Haji adalah formulir yang berisi data Jemaah Haji untuk mendaftar sebagai Jemaah Haji.
12.Visa Haji adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada kantor perwakilan Pemerintah Arab Saudi di Indonesia yang memuat persetujuan untuk melakukan perjalanan Ibadah Haji ke wilayah kerajaan Arab Saudi.
13.Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan dan informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.
14.Kuota Haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi berdasarkan ketetapan organisasi konferensi Islam.
15.Nomor Validasi adalah nomor bukti transaksi setoran awal BPIH yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
16.Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.
17.Daftar Tunggu adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan Nomor Porsi dan menunggu www.peraturan.go.id 2018, No.538 keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji.
18.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
19.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
20.Akomodasi adalah tempat menginap yang disediakan bagi Jemaah Haji selama di asrama haji Embarkasi/Debarkasi dan di Arab Saudi.
21.Konsumsi adalah makanan yang diberikan kepada Jemaah Haji selama di asrama haji Embarkasi/Debarkasi dan di Arab Saudi.
22.Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
23.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank penerima setoran pembayaran BPIH yang ditunjuk oleh BPKH.
24.Taklimatul Hajj adalah peraturan Pemerintah Arab Saudi tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
25.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
26.Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
27.Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan haji dan umrah pada Kementerian Agama.
28.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agama pada tingkat daerah provinsi.
29.Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian Agama pada tingkat daerah kabupaten/kota.
30.Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
31.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. www.peraturan.go.id 2018, No.538

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.syarat dan prosedur pendaftaran haji;
b.Kuota Haji;
c.bimbingan Ibadah Haji;
d.PPIH;
e.petugas yang menyertai Jemaah Haji;
f.pelayanan dokumen dan identitas haji;
g.pelayanan transportasi Jemaah Haji;
h.pelayanan Akomodasi dan Konsumsi haji;
i.pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji;
j.pelindungan jemaah dan petugas haji; dan
k.koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB II

SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN HAJI

Pasal 3

(1)Pendaftaran haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun.
(2)Calon Jemaah Haji membayar setoran awal BPIH ke rekening BPKH sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BPS BPIH untuk mendapatkan Nomor Validasi.
(3)Pendaftaran haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili Jemaah Haji pada kartu tanda penduduk.
(4)Pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilakukan oleh calon jemaah untuk pengambilan foto dan sidik jari.
(5)Calon Jemaah Haji yang pernah menunaikan Ibadah Haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.
(6)Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)tidak berlaku bagi pembimbing ibadah. www.peraturan.go.id 2018, No.538
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bagi pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1)Persyaratan pendaftaran calon Jemaah Haji:
1. a.beragama Islam;
2. b.berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
3. c.memiliki kartu tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah;
4. d.memiliki kartu keluarga;
5. e.memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
6. f.memiliki tabungan atas nama calon Jemaah Haji yang bersangkutan pada BPS BPIH.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Jemaah Haji harus menyerahkan pasfoto terbaru ukuran 3X4 cm (tiga kali empat centimeter) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan ketentuan:
1. a.pasfoto berwarna dengan latar belakang warna putih;
2. b.warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi Jemaah Haji wanita menggunakan busana muslimah;
3. c.tidak menggunakan kaca mata; dan
4. d.tampak wajah paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dapat menambah persyaratan pendaftaran berupa surat keterangan domisili.

Pasal 5

(1)Warga negara asing yang tinggal di Indonesia dan memiliki hubungan hukum sebagai suami/istri atau www.peraturan.go.id 2018, No.538 anak yang sah (mahram) dengan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai Jemaah Haji, dapat mendaftar sebagai calon Jemaah Haji.
(2)Hubungan hukum sebagai suami/istri atau anak yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kutipan akta nikah, akta kelahiran, atau kartu keluarga.
(3)Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
1. a.beragama Islam;
2. b.memiliki paspor asli negara asal yang masih berlaku;
3. c.memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap di Indonesia yang masih berlaku;
4. d.tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan; dan
5. e.memiliki surat rekomendasi untuk menunaikan Ibadah Haji dari perwakilan negara yang bersangkutan.

Pasal 6

Pendaftaran Jemaah Haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan Nomor Porsi dari Kantor Kementerian Agama.

Pasal 7

Pendaftaran haji dilakukan melalui prosedur:

a.Jemaah Haji melakukan transfer ke rekening BPKH sebesar setoran awal BPIH;
b.BPS BPIH menerbitkan bukti transfer BPIH yang dicetak melalui aplikasi;
c.BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 (lima) lembar dengan rincian:
1. 1.lembar kesatu bermaterai untuk calon Jemaah Haji;
2. 2.lembar kedua untuk BPS BPIH;
3. 3.lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama; www.peraturan.go.id 2018, No.538
4. 4.lembar keempat untuk Kantor Wilayah; dan
5. 5.lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
d.bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud dalam huruf c, wajib mencantumkan Nomor Validasi, ditandatangani, dan dibubuhi stempel BPS BPIH, serta masing-masing diberi pasfoto 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter);
e.BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga, lembar keempat, dan lembar kelima bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH;
f.calon Jemaah Haji yang bersangkutan wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan salinan bukti transfer asli BPIH yang dicetak dari aplikasi serta bukti setoran awal BPIH kepada petugas Kantor Kementerian Agama untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH;
g.calon Jemaah Haji mengisi Formulir Pendaftaran Haji berupa surat pendaftaran pergi haji dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama untuk didaftarkan ke dalam SISKOHAT dan mendapatkan Nomor Porsi; dan
h.calon Jemaah Haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama.

Pasal 8

(1)Jemaah Haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan ditambah porsi cadangan yang berasal dari nomor urut porsi berikutnya, berhak melunasi BPIH dengan persyaratan:
1. a.belum pernah menunaikan Ibadah Haji; dan www.peraturan.go.id 2018, No.538
2. b.telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.
(2)Pelunasan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1)Dalam hal Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak melunasi BPIH, yang bersangkutan menjadi Jemaah Haji Daftar Tunggu untuk musim haji berikutnya.
(2)Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH dan tidak dapat berangkat pada musim haji tahun berjalan, yang bersangkutan menjadi Jemaah Haji Daftar Tunggu untuk musim haji berikutnya.
(3)Apabila setelah 2 (dua) kali musim haji, Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat berangkat, pendaftaran haji yang bersangkutan dapat dibatalkan dan BPIH dikembalikan ke rekening yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Jemaah Haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan dan sudah pernah menunaikan Ibadah Haji, berhak melunasi BPIH pada masa perpanjangan pelunasan musim haji tahun berjalan selama kuota masih tersedia.
(2)Dalam hal pada masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia kuota, yang bersangkutan menjadi Jemaah Haji Daftar Tunggu untuk musim haji berikutnya.

Pasal 11

(1)Pendaftaran haji dinyatakan batal apabila Jemaah Haji:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri; www.peraturan.go.id 2018, No.538
3. c.dibatalkan karena tidak dapat berangkat setelah 2 (dua) kali musim haji;
4. d.dilarang ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.tidak memenuhi persyaratan pendaftaran calon Jemaah Haji.
(2)Pembatalan pendaftaran haji karena Jemaah Haji meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan pemberitahuan dari ahli waris atau permohonan Jemaah Haji yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); www.peraturan.go.id 2018, No.538 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
2.Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan pelindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat umum.
3.Jemaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
5.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas haji yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan pelindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan di Arab Saudi.
6.Tim Pemandu Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TPHI adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan www.peraturan.go.id 2018, No.538 umum bagi Jemaah Haji sekaligus mengemban tanggung jawab sebagai ketua kelompok terbang.
7.Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TPIHI adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan bimbingan Ibadah Haji bagi Jemaah Haji.
8.Tim Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TKHI adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
9.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum.
10.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
11.Formulir Pendaftaran Haji adalah formulir yang berisi data Jemaah Haji untuk mendaftar sebagai Jemaah Haji.
12.Visa Haji adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada kantor perwakilan Pemerintah Arab Saudi di Indonesia yang memuat persetujuan untuk melakukan perjalanan Ibadah Haji ke wilayah kerajaan Arab Saudi.
13.Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan dan informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.
14.Kuota Haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi berdasarkan ketetapan organisasi konferensi Islam.
15.Nomor Validasi adalah nomor bukti transaksi setoran awal BPIH yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
16.Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.
17.Daftar Tunggu adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan Nomor Porsi dan menunggu www.peraturan.go.id 2018, No.538 keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji.
18.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
19.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
20.Akomodasi adalah tempat menginap yang disediakan bagi Jemaah Haji selama di asrama haji Embarkasi/Debarkasi dan di Arab Saudi.
21.Konsumsi adalah makanan yang diberikan kepada Jemaah Haji selama di asrama haji Embarkasi/Debarkasi dan di Arab Saudi.
22.Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
23.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank penerima setoran pembayaran BPIH yang ditunjuk oleh BPKH.
24.Taklimatul Hajj adalah peraturan Pemerintah Arab Saudi tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
25.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
26.Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
27.Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan haji dan umrah pada Kementerian Agama.
28.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agama pada tingkat daerah provinsi.
29.Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian Agama pada tingkat daerah kabupaten/kota.
30.Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
31.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. www.peraturan.go.id 2018, No.538

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.syarat dan prosedur pendaftaran haji;
b.Kuota Haji;
c.bimbingan Ibadah Haji;
d.PPIH;
e.petugas yang menyertai Jemaah Haji;
f.pelayanan dokumen dan identitas haji;
g.pelayanan transportasi Jemaah Haji;
h.pelayanan Akomodasi dan Konsumsi haji;
i.pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji;
j.pelindungan jemaah dan petugas haji; dan
k.koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB II

SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN HAJI

Pasal 3

(1)Pendaftaran haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun.
(2)Calon Jemaah Haji membayar setoran awal BPIH ke rekening BPKH sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BPS BPIH untuk mendapatkan Nomor Validasi.
(3)Pendaftaran haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili Jemaah Haji pada kartu tanda penduduk.
(4)Pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilakukan oleh calon jemaah untuk pengambilan foto dan sidik jari.
(5)Calon Jemaah Haji yang pernah menunaikan Ibadah Haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.
(6)Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)tidak berlaku bagi pembimbing ibadah. www.peraturan.go.id 2018, No.538
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bagi pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1)Persyaratan pendaftaran calon Jemaah Haji:
1. a.beragama Islam;
2. b.berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
3. c.memiliki kartu tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah;
4. d.memiliki kartu keluarga;
5. e.memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
6. f.memiliki tabungan atas nama calon Jemaah Haji yang bersangkutan pada BPS BPIH.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Jemaah Haji harus menyerahkan pasfoto terbaru ukuran 3X4 cm (tiga kali empat centimeter) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan ketentuan:
1. a.pasfoto berwarna dengan latar belakang warna putih;
2. b.warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi Jemaah Haji wanita menggunakan busana muslimah;
3. c.tidak menggunakan kaca mata; dan
4. d.tampak wajah paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dapat menambah persyaratan pendaftaran berupa surat keterangan domisili.

Pasal 5

(1)Warga negara asing yang tinggal di Indonesia dan memiliki hubungan hukum sebagai suami/istri atau www.peraturan.go.id 2018, No.538 anak yang sah (mahram) dengan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai Jemaah Haji, dapat mendaftar sebagai calon Jemaah Haji.
(2)Hubungan hukum sebagai suami/istri atau anak yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kutipan akta nikah, akta kelahiran, atau kartu keluarga.
(3)Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
1. a.beragama Islam;
2. b.memiliki paspor asli negara asal yang masih berlaku;
3. c.memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap di Indonesia yang masih berlaku;
4. d.tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan; dan
5. e.memiliki surat rekomendasi untuk menunaikan Ibadah Haji dari perwakilan negara yang bersangkutan.

Pasal 6

Pendaftaran Jemaah Haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan Nomor Porsi dari Kantor Kementerian Agama.

Pasal 7

Pendaftaran haji dilakukan melalui prosedur:

a.Jemaah Haji melakukan transfer ke rekening BPKH sebesar setoran awal BPIH;
b.BPS BPIH menerbitkan bukti transfer BPIH yang dicetak melalui aplikasi;
c.BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 (lima) lembar dengan rincian:
1. 1.lembar kesatu bermaterai untuk calon Jemaah Haji;
2. 2.lembar kedua untuk BPS BPIH;
3. 3.lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama; www.peraturan.go.id 2018, No.538
4. 4.lembar keempat untuk Kantor Wilayah; dan
5. 5.lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
d.bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud dalam huruf c, wajib mencantumkan Nomor Validasi, ditandatangani, dan dibubuhi stempel BPS BPIH, serta masing-masing diberi pasfoto 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter);
e.BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga, lembar keempat, dan lembar kelima bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH;
f.calon Jemaah Haji yang bersangkutan wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan salinan bukti transfer asli BPIH yang dicetak dari aplikasi serta bukti setoran awal BPIH kepada petugas Kantor Kementerian Agama untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH;
g.calon Jemaah Haji mengisi Formulir Pendaftaran Haji berupa surat pendaftaran pergi haji dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama untuk didaftarkan ke dalam SISKOHAT dan mendapatkan Nomor Porsi; dan
h.calon Jemaah Haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama.

Pasal 8

(1)Jemaah Haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan ditambah porsi cadangan yang berasal dari nomor urut porsi berikutnya, berhak melunasi BPIH dengan persyaratan:
1. a.belum pernah menunaikan Ibadah Haji; dan www.peraturan.go.id 2018, No.538
2. b.telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.
(2)Pelunasan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1)Dalam hal Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak melunasi BPIH, yang bersangkutan menjadi Jemaah Haji Daftar Tunggu untuk musim haji berikutnya.
(2)Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH dan tidak dapat berangkat pada musim haji tahun berjalan, yang bersangkutan menjadi Jemaah Haji Daftar Tunggu untuk musim haji berikutnya.
(3)Apabila setelah 2 (dua) kali musim haji, Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat berangkat, pendaftaran haji yang bersangkutan dapat dibatalkan dan BPIH dikembalikan ke rekening yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Jemaah Haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan dan sudah pernah menunaikan Ibadah Haji, berhak melunasi BPIH pada masa perpanjangan pelunasan musim haji tahun berjalan selama kuota masih tersedia.
(2)Dalam hal pada masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia kuota, yang bersangkutan menjadi Jemaah Haji Daftar Tunggu untuk musim haji berikutnya.

Pasal 11

(1)Pendaftaran haji dinyatakan batal apabila Jemaah Haji:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri; www.peraturan.go.id 2018, No.538
3. c.dibatalkan karena tidak dapat berangkat setelah 2 (dua) kali musim haji;
4. d.dilarang ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.tidak memenuhi persyaratan pendaftaran calon Jemaah Haji.
(2)Pembatalan pendaftaran haji karena Jemaah Haji meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan pemberitahuan dari ahli waris atau permohonan Jemaah Haji yang bersangkutan.