DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang: - pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu NegeriJawa Dwipa Klaten Jawa Tengah yang selanjutnya disebut STAHN Japa - Pendanaan penyelenggaraan STAHNJapa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban dari Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten dialihkan menjadi kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban STAHN Japa

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi keagamaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, danj atau seni dalam rumpun ilmu agama Hindu, perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Dwipa Klaten Jawa Tengah;
b.bahwa Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Dwipa Klaten Jawa Tengah telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor Bj276jM.KT.Olj2024 mengenai Usulan Penegerian Sekolah Tinggi Hindu Dharma (STHD) Klaten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagaaman Negeri, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama ten tang Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Dwipa Klaten Jawa Tengah; MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANMENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG SEKOLAHTINGGI AGAMAHINDU NEGERI JAWA DWIPA KLATENJAWA TENGAH Mengingat Menimbang Pasal 5

(1)Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua pegawai yang bekerja pada Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten tetap menjalankan tugas.
(2)Pengaturan mengenai pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa14 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban dari Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten dialihkan menjadi kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban STAHNJapa.

Pasal 3

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja, serta statuta diatur dengan Peraturan Menteri. Pasa12

(1)Pendanaan penyelenggaraan STAHNJapa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), STAHNJapa dapat menerima dana atau bantuan dari pemerintah daerah dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1

(1)Dengan Peraturan Menteri ini, didirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu NegeriJawa Dwipa Klaten Jawa Tengah yang selanjutnya disebut STAHNJapa.
(2)STAHNJapa berlokasi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI AGAMA TENTANG SEKOLAH TINGGI AGAMAHINDU NEGERI JAWA DWIPAKLATEN JAWATENGAH.

4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6263);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor21);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1257); Menetapkan Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Agama RJ Kepala Biro Hukum dan Kerja Sarna Luar Negeri bGL ASEP N. MULYANA DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2024 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, YAQJtIL QOUMAS Ditetapkan eli Jakarta pada tanggal 13 Mei 2024 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri mi dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal eliundangkan. 259BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 81 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 81 Tahun 2022