DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015

Nomor: 65
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B-2674/M.PAN- RB/08/2014, tanggal 20 Agustus 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara; www.peraturan.go.id 2015, No.1735 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Kementerian Agama;
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348); www.peraturan.go.id No.1735, 2015 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Membentuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
(2)Kanwil Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Provinsi Kalimantan Utara, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Pasal 2

Kanwil Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kanwil Kementerian Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
b.pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
c.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
d.pembinaan kerukunan umat beragama;
e.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; www.peraturan.go.id 2015, No.1735
f.pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
g.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian di Provinsi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Bagian Tata Usaha;
2. b.Bidang Pendidikan Islam;
3. c.Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
4. d.Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen;
5. e.Pembimbing Masyarakat Katolik;
6. f.Pembimbing Masyarakat Buddha; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan susunan organisasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan, bimbingan administrasi keuangan dan barang milik negara pada kantor wilayah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: www.peraturan.go.id No.1735, 2015

a.koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta laporan;
b.pelaksanaan urusan keuangan;
c.penyusunan organisasi dan tata laksana;
d.pengelolaan urusan kepegawaian;
e.penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f.pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama;
g.pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; dan
h.pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Pasal 7

Susunan Organisasi Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayuat (1) huruf a terdiri dari:

a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b.Subbagian Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Hukum;
c.Subbagian Kerukunan Umat Beragama, Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Umum; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

(1)Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan laporan, serta pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan.
(2)Subbagian Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan administrasi kepegawaian serta hukum. www.peraturan.go.id 2015, No.1735
(3)Subbagian Kerukunan Umat Beragama, Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerukunan umat beragama dan pelayanan masyarakat Khonghucu, pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat serta urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 9

Bidang Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan Islam;
b.pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan raudhatul athfal dan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan Islam; dan
c.evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan Islam.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B-2674/M.PAN- RB/08/2014, tanggal 20 Agustus 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Kementerian Agama;
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348); www.peraturan.go.id No.1735, 2015 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Membentuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
(2)Kanwil Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Provinsi Kalimantan Utara, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kanwil Kementerian Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
b.pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
c.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
d.pembinaan kerukunan umat beragama;
e.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; www.peraturan.go.id 2015, No.1735
f.pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
g.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian di Provinsi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Bagian Tata Usaha;
2. b.Bidang Pendidikan Islam;
3. c.Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
4. d.Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen;
5. e.Pembimbing Masyarakat Katolik;
6. f.Pembimbing Masyarakat Buddha; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan susunan organisasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan, bimbingan administrasi keuangan dan barang milik negara pada kantor wilayah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: www.peraturan.go.id No.1735, 2015

a.koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta laporan;
b.pelaksanaan urusan keuangan;
c.penyusunan organisasi dan tata laksana;
d.pengelolaan urusan kepegawaian;
e.penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f.pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama;
g.pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; dan
h.pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Pasal 7

Susunan Organisasi Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayuat (1) huruf a terdiri dari:

a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b.Subbagian Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Hukum;
c.Subbagian Kerukunan Umat Beragama, Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Umum; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

(1)Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan laporan, serta pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan.
(2)Subbagian Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan administrasi kepegawaian serta hukum. www.peraturan.go.id 2015, No.1735
(3)Subbagian Kerukunan Umat Beragama, Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerukunan umat beragama dan pelayanan masyarakat Khonghucu, pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat serta urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan Islam;
b.pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan raudhatul athfal dan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan Islam; dan
c.evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan Islam.