DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015

Nomor: 75
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Nasional Jangka Panjang Menengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id 2015, No.1919
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita www.peraturan.go.id 2015, No.1919 Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
11.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
12.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
13.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
14.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
15.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I;
16.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
17.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
18.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
19.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;
20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya; www.peraturan.go.id 2015, No.1919
21.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
22.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II;
23.Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1390); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi pegawai sesuai persyaratan jabatan masing-masing ada Kementerian Agama yang dilaksanakan paling sedikit 40 (empat puluh) jam pelajaran, dengan durasi tiap jam pelajaran adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh www.peraturan.go.id 2015, No.1919 pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS pada Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi yang selanjutnya disebut TSPDI adalah unsur Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan unsur lain yang terkait baik secara fungsional maupun profesional menjadi penyelenggara seleksi peserta Diklat Pimpinan tingkat tertentu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tentang PNS dan bertugas memberi masukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tentang PNS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan ditugaskan mengikuti Diklatpim Tingkat I, II, III, atau Diklatpim Tingkat IV.
8.Jabatan Pimpinan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam suatu satuan organisasi, yang terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.
9.Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan www.peraturan.go.id 2015, No.1919 publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10.Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11.Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12.Jabatan Teknis adalah jabatan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampiIan teknis tertentu, yang terdiri dari jabatan teknis administratif dan jabatan teknis substantif.
13.Jabatan Teknis Administratif adalah jabatan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan teknis administrasi tertentu.
14.Jabatan Teknis Substantif adalah jabatan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan teknis pendidikan ataukeagamaan tertentu.
15.Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat.
16.Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab atas pembinaan jabatan fungsional menurut peraturan perundang- undangan.
17.Instansi Pembina Jabatan Teknis adalah lembaga pemerintahan yang tugas dan fungsinya mengelola dan mengerjakan suatu bidang kegiatan teknis tertentu menurut peraturan perundang-undangan.
18.Tenaga kediklatan adalah unsur-unsur baik individu maupun tim yang menyelenggarakan Diklat.
19.Widyaiswara adalah ASN yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, www.peraturan.go.id 2015, No.1919 tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih serta melaksanakan pengembangan kediklatan.
20.Pakar/Praktisi/Narasumber adalah seseorang yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu.
21.Mentor/Coach adalah ASN yang diberi tugas untuk membimbing peserta selama pelaksanaan Diklat.
22.Pengelola Diklat adalah ASN yang bertugas mengelola program Diklat pada Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan.
23.Penyelenggara Diklat adalah ASN yang bertugas pada lembaga Diklat pemerintah yang secara fungsional melaksanakan tugas-tugas untuk mendukung penyelenggaraan Diklat sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Teknis.
24.Lembaga Diklat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, dan Balai Diklat Keagamaan.
25.Sertifikat Akreditasi adalah pernyataan tertulis tentang kewenangan Lembaga Diklat untuk menyelenggarakan jenis, jenjang, dan program Diklat tertentu.
26.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Administrasi adalah Lembaga Diklat pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan Diklat Administrasi, mengembangkan sistem kediklatan administrasi, dan pembinaan unit pelaksana teknis dibidang pelaksanaan Diklat administrasi.
27.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan adalah Lembaga Diklat pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, mengembangkan sistem kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, dan pembinaan unit pelaksana teknis www.peraturan.go.id 2015, No.1919 dibidang pelaksanaan Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.
28.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang selanjutnya disebut Balai Diklat Keagamaan adalah Unit Pelaksana Teknis Diklat Kementerian Agama yang berkedudukan di daerah dan mempunyai tugas melaksanakan Diklat Administrasi, Diklat Teknis Pendidikan dan Diklat Teknis Keagamaan bagi pegawai di wilayah kerja masing-masing dengan berpedoman kepada kebijakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
29.Satuan organisasi pusat adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, serta Badan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
30.Satuan organisasi di daerah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Perguruan Tinggi Keagamaan, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
31.Badan Litbang dan Diklat adalah Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
32.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
33.Kepala Pusdiklat adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Diklat bertujuan:

a.Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap pegawai untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara professional yang dilandasi kepribadian dan kode etik pegawai sesuai dengan kebutuhan Kementerian Agama; www.peraturan.go.id 2015, No.1919
b.Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
c.Memantapkan orientasi sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; dan
d.Menciptakan pegawai yang berkualitas, professional, berintegritas, dan bertanggungjawab.

BAB II

JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 3

Jenis Diklat terdiri dari:

a.Diklat Prajabatan; dan
b.Diklat Dalam Jabatan.

Pasal 4

(1)Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
(2)Diklat Prajabatan terdiri dari Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III sebagai syarat untuk menjadi PNS Golongan I, II, dan III.
(3)CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS.

Pasal 5

(1)Diklat Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. www.peraturan.go.id 2015, No.1919
(2)Diklat Dalam Jabatan terdiri dari:
1. a.Diklat Kepemimpinan;
2. b.Diklat Fungsional; dan
3. c.Dikat Teknis.

Pasal 6

(1)Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan sebagai prasyarat untuk menduduki jenjang jabatan struktural.
(2)Diklatpim terdiri dari:
1. a.Diklatpim Tingkat I untuk Jabatan Struktural Eselon I;
2. b.Diklatpim Tingkat II untuk Jabatan Struktural Eselon II;
3. c.Diklatpim Tingkat III untuk Jabatan Struktural Eselon III; dan
4. d.Diklatpim Tingkat IV untuk Jabatan Struktural Eselon IV.

Pasal 7

(1)Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan sesuai jabatan fungsional masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
(2)Diklat Fungsional terdiri atas:
1. a.Diklat Fungsional Pembentukan; dan
2. b.Diklat Fungsional Berjenjang.
(3)Diklat Fungsional Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari Diklat Fungsional Administrasi, Fungsional Pendidikan, dan Fungsional Keagamaan.
(4)Diklat Fungsional Berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk setiap jenis Jabatan Fungsional mengikuti ketentuan mengenai jenjang jabatan fungsional masing-masing. www.peraturan.go.id 2015, No.1919
(5)Kepala Badan dapat menentukan jenis Diklat untuk Jabatan Fungsional yang tidak mempersyaratkan Diklat berjenjang dalam proses kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan fungsionalnya.

Pasal 8

(1)Diklat Teknis merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi standar kompetensi teknis pegawai sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing- masing.
(2)Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri dan/atau mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Diklat Teknis terdiri dari:
1. a.Diklat Teknis Substantif; dan
2. b.Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen.
(4)Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Diklat yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi yang terkait dengan pekerjaan yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional.
(5)Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Diklat yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen dalam rangka pencapaian kompetensi yang terkait dengan pekerjaan yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
(6)Jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan standar kompetensi teknis.
(7)Jenjang Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan setelah berkoordinasi dengan instansi pembina masing- masing. www.peraturan.go.id 2015, No.1919
(8)Jenjang Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengikuti instansi pembina masing-masing.

BAB III

PERENCANAAN DIKLAT

Pasal 9

(1)Perencanaan pelaksanaan Diklat dilaksanakan oleh Pusdiklat dan Balai Diklat berdasarkan hasil analisis kebutuhan Diklat sesuai dengan jenjang dan kewenangan masing-masing.
(2)Dalam pelaksanaan analisis kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusdiklat dan Balai Diklat berkoordinasi dengan satuan organisasi di wilayah kerja masing-masing.
(3)Badan Litbang dan Diklat menyelenggarakan koordinasi Perencanaan Program Diklat untuk menyusun prioritas kebutuhan Diklat masing-masing satuan organisasi pada Kementerian Agama.

Pasal 10

(1)Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)dikonsultasikan kepada Kepala Badan.
(2)Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan dengan satuan organisasi terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id 2015, No.1919
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita www.peraturan.go.id 2015, No.1919 Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
11.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
12.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
13.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
14.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
15.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I;
16.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
17.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
18.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
19.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;
20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya; www.peraturan.go.id 2015, No.1919
21.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
22.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II;
23.Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1390); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi pegawai sesuai persyaratan jabatan masing-masing ada Kementerian Agama yang dilaksanakan paling sedikit 40 (empat puluh) jam pelajaran, dengan durasi tiap jam pelajaran adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh www.peraturan.go.id 2015, No.1919 pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS pada Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi yang selanjutnya disebut TSPDI adalah unsur Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan unsur lain yang terkait baik secara fungsional maupun profesional menjadi penyelenggara seleksi peserta Diklat Pimpinan tingkat tertentu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tentang PNS dan bertugas memberi masukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tentang PNS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan ditugaskan mengikuti Diklatpim Tingkat I, II, III, atau Diklatpim Tingkat IV.
8.Jabatan Pimpinan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam suatu satuan organisasi, yang terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.
9.Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan www.peraturan.go.id 2015, No.1919 publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10.Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11.Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12.Jabatan Teknis adalah jabatan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampiIan teknis tertentu, yang terdiri dari jabatan teknis administratif dan jabatan teknis substantif.
13.Jabatan Teknis Administratif adalah jabatan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan teknis administrasi tertentu.
14.Jabatan Teknis Substantif adalah jabatan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan teknis pendidikan ataukeagamaan tertentu.
15.Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat.
16.Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab atas pembinaan jabatan fungsional menurut peraturan perundang- undangan.
17.Instansi Pembina Jabatan Teknis adalah lembaga pemerintahan yang tugas dan fungsinya mengelola dan mengerjakan suatu bidang kegiatan teknis tertentu menurut peraturan perundang-undangan.
18.Tenaga kediklatan adalah unsur-unsur baik individu maupun tim yang menyelenggarakan Diklat.
19.Widyaiswara adalah ASN yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, www.peraturan.go.id 2015, No.1919 tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih serta melaksanakan pengembangan kediklatan.
20.Pakar/Praktisi/Narasumber adalah seseorang yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu.
21.Mentor/Coach adalah ASN yang diberi tugas untuk membimbing peserta selama pelaksanaan Diklat.
22.Pengelola Diklat adalah ASN yang bertugas mengelola program Diklat pada Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan.
23.Penyelenggara Diklat adalah ASN yang bertugas pada lembaga Diklat pemerintah yang secara fungsional melaksanakan tugas-tugas untuk mendukung penyelenggaraan Diklat sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Teknis.
24.Lembaga Diklat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, dan Balai Diklat Keagamaan.
25.Sertifikat Akreditasi adalah pernyataan tertulis tentang kewenangan Lembaga Diklat untuk menyelenggarakan jenis, jenjang, dan program Diklat tertentu.
26.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Administrasi adalah Lembaga Diklat pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan Diklat Administrasi, mengembangkan sistem kediklatan administrasi, dan pembinaan unit pelaksana teknis dibidang pelaksanaan Diklat administrasi.
27.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan adalah Lembaga Diklat pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, mengembangkan sistem kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, dan pembinaan unit pelaksana teknis www.peraturan.go.id 2015, No.1919 dibidang pelaksanaan Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.
28.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang selanjutnya disebut Balai Diklat Keagamaan adalah Unit Pelaksana Teknis Diklat Kementerian Agama yang berkedudukan di daerah dan mempunyai tugas melaksanakan Diklat Administrasi, Diklat Teknis Pendidikan dan Diklat Teknis Keagamaan bagi pegawai di wilayah kerja masing-masing dengan berpedoman kepada kebijakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
29.Satuan organisasi pusat adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, serta Badan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
30.Satuan organisasi di daerah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Perguruan Tinggi Keagamaan, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
31.Badan Litbang dan Diklat adalah Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
32.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
33.Kepala Pusdiklat adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Diklat bertujuan:

a.Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap pegawai untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara professional yang dilandasi kepribadian dan kode etik pegawai sesuai dengan kebutuhan Kementerian Agama; www.peraturan.go.id 2015, No.1919
b.Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
c.Memantapkan orientasi sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; dan
d.Menciptakan pegawai yang berkualitas, professional, berintegritas, dan bertanggungjawab.

BAB II

JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 3

Jenis Diklat terdiri dari:

a.Diklat Prajabatan; dan
b.Diklat Dalam Jabatan.

Pasal 4

(1)Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
(2)Diklat Prajabatan terdiri dari Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III sebagai syarat untuk menjadi PNS Golongan I, II, dan III.
(3)CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS.

Pasal 5

(1)Diklat Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. www.peraturan.go.id 2015, No.1919
(2)Diklat Dalam Jabatan terdiri dari:
1. a.Diklat Kepemimpinan;
2. b.Diklat Fungsional; dan
3. c.Dikat Teknis.

Pasal 6

(1)Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan sebagai prasyarat untuk menduduki jenjang jabatan struktural.
(2)Diklatpim terdiri dari:
1. a.Diklatpim Tingkat I untuk Jabatan Struktural Eselon I;
2. b.Diklatpim Tingkat II untuk Jabatan Struktural Eselon II;
3. c.Diklatpim Tingkat III untuk Jabatan Struktural Eselon III; dan
4. d.Diklatpim Tingkat IV untuk Jabatan Struktural Eselon IV.

Pasal 7

(1)Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan sesuai jabatan fungsional masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
(2)Diklat Fungsional terdiri atas:
1. a.Diklat Fungsional Pembentukan; dan
2. b.Diklat Fungsional Berjenjang.
(3)Diklat Fungsional Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari Diklat Fungsional Administrasi, Fungsional Pendidikan, dan Fungsional Keagamaan.
(4)Diklat Fungsional Berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk setiap jenis Jabatan Fungsional mengikuti ketentuan mengenai jenjang jabatan fungsional masing-masing. www.peraturan.go.id 2015, No.1919
(5)Kepala Badan dapat menentukan jenis Diklat untuk Jabatan Fungsional yang tidak mempersyaratkan Diklat berjenjang dalam proses kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan fungsionalnya.

Pasal 8

(1)Diklat Teknis merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi standar kompetensi teknis pegawai sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing- masing.
(2)Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri dan/atau mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Diklat Teknis terdiri dari:
1. a.Diklat Teknis Substantif; dan
2. b.Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen.
(4)Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Diklat yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi yang terkait dengan pekerjaan yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional.
(5)Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Diklat yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen dalam rangka pencapaian kompetensi yang terkait dengan pekerjaan yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
(6)Jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan standar kompetensi teknis.
(7)Jenjang Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan setelah berkoordinasi dengan instansi pembina masing- masing. www.peraturan.go.id 2015, No.1919
(8)Jenjang Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengikuti instansi pembina masing-masing.

BAB III

PERENCANAAN DIKLAT

Pasal 9

(1)Perencanaan pelaksanaan Diklat dilaksanakan oleh Pusdiklat dan Balai Diklat berdasarkan hasil analisis kebutuhan Diklat sesuai dengan jenjang dan kewenangan masing-masing.
(2)Dalam pelaksanaan analisis kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusdiklat dan Balai Diklat berkoordinasi dengan satuan organisasi di wilayah kerja masing-masing.
(3)Badan Litbang dan Diklat menyelenggarakan koordinasi Perencanaan Program Diklat untuk menyusun prioritas kebutuhan Diklat masing-masing satuan organisasi pada Kementerian Agama.

Pasal 10

(1)Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)dikonsultasikan kepada Kepala Badan.
(2)Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan dengan satuan organisasi terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PERENCANAAN DIKLAT

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PERENCANAAN DIKLAT

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020