DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013

Nomor: 80
Tahun: 2013
Ditetapkan: 4 Oktober 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1202 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 692); Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/2449/M.PAN-RB/7/2013, tanggal 30 Juli 2013; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1202 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 692); diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 245 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 245

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri atas:

a.Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
b.Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah;
c.Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri;
d.Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri; dan
e.Direktorat Pengelolaan Dana Haji.
1. 2.Ketentuan pada Bagian Kelima diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
2. 3.Ketentuan dalam Pasal 285 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 285

Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan haji di dalam negeri.

4.Ketentuan dalam Pasal 286 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1202 4

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang pendaftaran, pengelolaan dokumen dan perlengkapan, pelayanan asrama haji, transportasi udara, transportasi darat dan laut, serta perlindungan jemaah haji di dalam negeri;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran, pengelolaan dokumen dan perlengkapan, pelayanan asrama haji, transportasi udara, transportasi darat dan laut, serta perlindungan jemaah haji di dalam negeri;
c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran, pengelolaan dokumen dan perlengkapan, pelayanan asrama haji, transportasi udara, transportasi darat dan laut, serta perlindungan jemaah haji di dalam negeri;
d.pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendaftaran, pengelolaan dokumen dan perlengkapan, pelayanan asrama haji, transportasi udara, transportasi darat dan laut, serta perlindungan jemaah haji di dalam negeri; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
1. 5.Ketentuan dalam Pasal 287 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 287

Susunan organisasi Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri terdiri atas:

a.Subdirektorat Pendaftaran Haji;
b.Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji;
c.Subdirektorat Asrama Haji;
d.Subdirektorat Transportasi Udara dan Perlindungan Haji; dan
e.Subbagian Tata Usaha Direktorat.
1. 6.Ketentuan dalam Pasal 288 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 288

Subdirektorat Pendaftaran Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran serta pembatalan pendaftaran haji reguler dan haji khusus. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1202 5

7.Ketentuan dalam Pasal 289 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Subdirektorat Pendaftaran Haji menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran serta pembatalan pendaftaran haji reguler dan haji khusus;
b.penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran serta pembatalan pendaftaran haji reguler dan haji khusus;
c.penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran serta pembatalan pendaftaran haji reguler dan haji khusus; dan
d.penyiapan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran serta pembatalan pendaftaran haji reguler dan haji khusus.
1. 8.Ketentuan dalam Pasal 291 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 291

(1)Seksi Pendaftaran Haji Reguler mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pendaftaran haji reguler.
(2)Seksi Pendaftaran Haji Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pendaftaran haji khusus.
(3)Seksi Pembatalan Pendaftaran Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pembatalan pendaftaran haji reguler dan haji khusus.

9.Ketentuan dalam Pasal 292 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 292

Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang dokumen, pemvisaan, dan perlengkapan haji. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1202 6

10.Ketentuan dalam Pasal 293 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang dokumen, pemvisaan, dan perlengkapan haji;
b.penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang dokumen, pemvisaan, dan perlengkapan haji;
c.penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dokumen, pemvisaan dan perlengkapan haji; dan
d.penyiapan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang dokumen, pemvisaan, dan perlengkapan haji.
1. 11.Ketentuan dalam Pasal 294 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 294

Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji terdiri atas:

a.Seksi Dokumen Haji;
b.Seksi Pemvisaan Haji;
c.Seksi Perlengkapan Haji.
1. 12.Ketentuan dalam Pasal 295 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 295

(1)Seksi Dokumen Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan dokumen jemaah haji dan petugas haji.
(2)Seksi Pemvisaan mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pemvisaan jemaah haji dan petugas haji.
(3)Seksi Perlengkapan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelayanan perlengkapan jemaah haji dan petugas haji.

13.Ketentuan dalam Pasal 296 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1202 7

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 692); Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/2449/M.PAN-RB/7/2013, tanggal 30 Juli 2013; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1202 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 692); diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 245 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 245

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri atas:

a.Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
b.Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah;
c.Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri;
d.Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri; dan
e.Direktorat Pengelolaan Dana Haji.
1. 2.Ketentuan pada Bagian Kelima diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
2. 3.Ketentuan dalam Pasal 285 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 285

Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan haji di dalam negeri.

4.Ketentuan dalam Pasal 286 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1202 4

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang pendaftaran, pengelolaan dokumen dan perlengkapan, pelayanan asrama haji, transportasi udara, transportasi darat dan laut, serta perlindungan jemaah haji di dalam negeri;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran, pengelolaan dokumen dan perlengkapan, pelayanan asrama haji, transportasi udara, transportasi darat dan laut, serta perlindungan jemaah haji di dalam negeri;
c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran, pengelolaan dokumen dan perlengkapan, pelayanan asrama haji, transportasi udara, transportasi darat dan laut, serta perlindungan jemaah haji di dalam negeri;
d.pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendaftaran, pengelolaan dokumen dan perlengkapan, pelayanan asrama haji, transportasi udara, transportasi darat dan laut, serta perlindungan jemaah haji di dalam negeri; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
1. 5.Ketentuan dalam Pasal 287 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 287

Susunan organisasi Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri terdiri atas:

a.Subdirektorat Pendaftaran Haji;
b.Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji;
c.Subdirektorat Asrama Haji;
d.Subdirektorat Transportasi Udara dan Perlindungan Haji; dan
e.Subbagian Tata Usaha Direktorat.
1. 6.Ketentuan dalam Pasal 288 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 288

7.Ketentuan dalam Pasal 289 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Subdirektorat Pendaftaran Haji menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran serta pembatalan pendaftaran haji reguler dan haji khusus;
b.penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran serta pembatalan pendaftaran haji reguler dan haji khusus;
c.penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran serta pembatalan pendaftaran haji reguler dan haji khusus; dan
d.penyiapan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran serta pembatalan pendaftaran haji reguler dan haji khusus.
1. 8.Ketentuan dalam Pasal 291 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 291

(1)Seksi Pendaftaran Haji Reguler mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pendaftaran haji reguler.
(2)Seksi Pendaftaran Haji Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pendaftaran haji khusus.
(3)Seksi Pembatalan Pendaftaran Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pembatalan pendaftaran haji reguler dan haji khusus.

9.Ketentuan dalam Pasal 292 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 292

10.Ketentuan dalam Pasal 293 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang dokumen, pemvisaan, dan perlengkapan haji;
b.penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang dokumen, pemvisaan, dan perlengkapan haji;
c.penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dokumen, pemvisaan dan perlengkapan haji; dan
d.penyiapan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang dokumen, pemvisaan, dan perlengkapan haji.
1. 11.Ketentuan dalam Pasal 294 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 294

Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji terdiri atas:

a.Seksi Dokumen Haji;
b.Seksi Pemvisaan Haji;
c.Seksi Perlengkapan Haji.
1. 12.Ketentuan dalam Pasal 295 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 295

(1)Seksi Dokumen Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan dokumen jemaah haji dan petugas haji.
(2)Seksi Pemvisaan mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pemvisaan jemaah haji dan petugas haji.
(3)Seksi Perlengkapan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelayanan perlengkapan jemaah haji dan petugas haji.

13.Ketentuan dalam Pasal 296 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1202 7

Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 245

Pasal 285

Pasal 286

Pasal 287

Pasal 288

Pasal 289

Pasal 291

Pasal 292

Pasal 293

Pasal 294

Pasal 295

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 245

Pasal 285

Pasal 286

Pasal 287

Pasal 288

Pasal 289

Pasal 291

Pasal 292

Pasal 293

Pasal 294

Pasal 295

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2021