Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Peraruran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Program Nasional Agraria (PRONA); PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGI KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONALAGRARIA (PRONA) DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGI KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, Mengingat Menimbang MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Pasal 2 ... Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-rnasing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan .
RUANGjKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PROGRAM NASIONALAGRARIA (PRONA). TATADANAGRARlAMENTER!PERATURANMenctapkan MEMUTUSKAN :
Pasa16 Ruang lingkup PRONA meliputi kegiatan legalisasi asset yang dibiayai oleh APBNatau APBD. Pasa15
Pasal 3 Subyek hak yang dapat menjadi peserta PRONA adalah Warga Negara indonesia, Lembaga Sosial dan Lembaga Keagamaan.
(1), tidak terpenuhi maka dapat dilaksanakan secara sporadik.
(1), menjadi tanggung jawab peserta PRONA baik secara perdata maupun pidana.
Kepala Kantor Kabupaten /Kota melaporkan kegiatan PRONA dan hasil-hasil yang sudah selesai secara berjenjang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Provinsi.
Membuka PDF…