DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Januari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
b.bahwa dalam rangka pendaftaran tanah dan untuk membantu masyarakat yang berhak atas tanah dalam memperoleh tanda bukti hak atas tanahnya yang terletak dalam satu wilayah administrasi Desai Kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya, perlu dilaksanakan Program Nasional Agraria (PRONA);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraruran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Program Nasional Agraria (PRONA); PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGI KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONALAGRARIA (PRONA) DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGI KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, Mengingat Menimbang MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Pasal 2 ... Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Program Nasional Agraria selanjutnya disingkat PRONA adalah rangkaian kegiatan perisertipikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi DesajKelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya.
2.Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-rnasing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan .

Pasal 1

RUANGjKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PROGRAM NASIONALAGRARIA (PRONA). TATADANAGRARlAMENTER!PERATURANMenctapkan MEMUTUSKAN :

8.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ten tang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);

(2)Kegiatan ...
(1)Ruang lingkup Kegiatan PRONA meliputi :
1. a.penetapan lokasi;
2. b.Penyuluhan;
3. c.pengumpulan data (alat bukti Zalas hak);
4. d.pengukuran bidang tanah;
5. e.pemeriksaan tanah;
6. f.pengumuman (Bekas Tanah Milik Adat);
7. g.penerbitan SK Hak/ Pengesahan data fisik dan data yuridis;
8. h.penerbitan Sertipikat; dan
9. i.penyerahan Sertipikat. Pasa16 Ruang lingkup PRONA meliputi kegiatan legalisasi asset yang dibiayai oleh APBNatau APBD. Pasa15
(3)Luasan lanah yang menjadi obyek Prona untuk tanah yang berlokasi di Kelurahan dibatasi paling luas 200 m2 (dua ratus meter persegi).
(4)Luasan tanah obyek prona tanah milik bad an hukum/Iernbaga sosial dan keagamaan paling luas 500 m? (lima ratus meter persegi).
(1)Obyek yang dapat dijadikan PRONAadalah :
1. a.Bekas Tanah Milik Adat;
2. b.Tanah Yang dikuasai iangsung oleh Negara; dan
3. c.Tanah terletak dalam satu hamparan desa Zkelurahan.
(2)Luasan tanah yang menjadi obyek Prona untuk tanah yang berlokasi di Desa tidak ada pembatasan besaran luasan.

Pasal 4

Pasal 3 Subyek hak yang dapat menjadi peserta PRONA adalah Warga Negara indonesia, Lembaga Sosial dan Lembaga Keagamaan.

(1)PRONA bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.
(2)Sasaran PRONA adalah seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat yang dikuasai dany atau dimiliki oleh perorangan.

Pasal 2

(5)Dalam hal pengukuran bidang tanah dilaksanakan oleh surveyor berlisensi proses kegiatannya baik administrasi, teknis dan keuangan mengikuti kelentuan yang berlaku.
(3)Tim Mobilisasi juga bertindak sebagai Panitia A.
(4)Tim Mobilisasi dalam melaksanakan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menggunakan Surveyor Berlisensi.
(1)Untuk menjamm ketepatan waktu penyelesaian PRONA secara bertahap sebagaimana kegiatan dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan oleh Tim Mobilisasi yang dibentuk oleh Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional, atau Kepala Kantor Wilayah Provinsi.
(2)Pembentukan Tim Mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dapat menggunakan tenaga-tenaga teknis pada Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Provinsi danj atau Kantor KabupatenjKota untuk kegiatan sebagai berikut:
1. a.Pengurnpulan data administrasij pemberkasan;
2. b.Pengumpul Data Fisik dan Yuridis;
3. c.Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah;

Pasal 9

(2)Apabila pelaksanaan secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tidak terpenuhi maka dapat dilaksanakan secara sporadik.
(1)Kegiatan PRONAdilaksanakan dalam satu wilayah DesajKelurahan secara sistematis.

Pasal 8

(3)Apabila dikemudian hari diketahui temyata sertipikat yang diterbitkan berdasarkan alas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mengandung ketidakbenaran baik formal maupun material, pihak Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional, Kantor KabupatenjKota tidak bertanggungjawab atas hal tersebut.
(2)Kebenaran formal dan material alas hak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi tanggung jawab peserta PRONA baik secara perdata maupun pidana.
(1)Alas hak yang menjadi dasar dalam melaksanakan PRONAadalah alas hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(2)Kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan PRONA. Kepala Kantor Kabupaten /Kota melaporkan kegiatan PRONA dan hasil-hasil yang sudah selesai secara berjenjang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Provinsi.

Pasal 14

(2)Penyerahan hasil kegiatan PRONA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai hasil yang sudah selesai.
(1)Hasil dari kegiatan PRONA, harus diserahkan kepada pemilik tanah selarnbat-larnbatnya pada minggu keempat (4) bulan Desember Tahun Anggaran berjalan;

Pasal 13

(1)PRONA pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
(2)Kegiatan PRONA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Kantor Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(3)Selain pembiayaannya bersumber dari APBN, PRONA dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaterr/Kota dengan pendanaan dari APBD.

Pasal 12

(1)Pemeriksaan bidang tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah A dapat dilaksanakan secara kolektif atas bidang tanah yang terletak dalam satu harnparan lokasi obyek PRONA.
(2)Panita Pemeriksa Tanah A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) panitia dalam lokasi yang sarna.
(3)Panitia Pemeriksa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sesuai Keten tuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c wajib dilakukan dengan pemasangan tanda batas oleh Pihak yang berhak / pemilik tanah atau kuasanya.
(2)Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) yang tidak disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Pihak yang berhak/ pemilik tanah atau kuasanya.
(3)Pihak yang berhak/Pemilik tanah atau kuasanya bertanggung jawab atas tanda batas yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015