DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian pensertipikatan tanah melalui Program Nasional Agraria, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Program Nasional Agraria (prona);
b.bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Agraria (prona) di beberapa daerah masih terdapat kendala, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional tentang Program Nasional Agraria (prona);

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA MENTER! AGRARIADAN TATARUANGj KEPALABADAN PERTANAHANNASIONAL, PERATURAN MENTERI AGRARIADAN TATARUANGj KEPALABADAN PERTANAHANNASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONALAGRARIA (PRONA) Mengingat Menimbang MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Pasal 3 ...

Pasal 2

(1)Prona bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.
(2)Sasaran Prona adalah bidang tanah yang belum bersertipikat yang dikuasai danj atau dimiliki oleh perorangan atau badan hukumjlembaga sosial dan keagamaan.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Program Nasional Agraria yang selanjutnya disebut Prona adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desajkelurahan atau sebutan lain atau bagian- bagiannya.
2.Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang rnasing-rnasing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGjKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANGPROGRAMNASIONALAGRARIA(PRONA). Menetapkan
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
8.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 ten tang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
9.Keputusan Presiden Nomor 121jP Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

Pasal 6

(1)Ruang lingkup kegiatan Prona meliputi:
1. a.penetapan lokasi;
2. b.penyuluhan;
3. c.pengumpulan dataj alat buktij alas hak;
4. d.pengukuran bidang tanah;
5. e.pemeriksaan tanah;
6. f.pengumuman, dalam hal bekas tanah milik adat;
7. g.penerbitan SK Hakj Pengesahan data fisik dan data yuridis;
8. h.penerbitan Sertipikat; dan
  1. 1.penyerahan Sertipikat.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Prona.

Pasal 5

Ruang lingkup Prona meliputi kegiatan legalisasi aset yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 3

Subyek hak yang dapat menjadi peserta Prona adalah Warga Negara Indonesia atau badan hukumjlembaga sosial dan keagamaan.

Pasal 4

(1)Tanah yang dapat menjadi obyek Prona adalah:
1. a.tanah bekas tanah milik adat;
2. b.tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; atau
3. c.tanah terletak dalam satu hamparan desajkelurahan.
(2)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanah non pertanian, tanah pertanian, tanah perkebunan, dan tanah milik badan hukumjlembaga sosial dan keagamaan.
(3)Untuk tanah non pertanian di ibukota kabupatenjkotajkota administratif di Pulau Jawa danj atau ibukota Provinsi, dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan luas tanah paling luas 200 m2 (dua ratus meter persegi).
(4)Untuk tanah pertanian yang dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan:
1. a.di Pulau Jawa, paling luas 1 ha (satu hektar); dan
2. b.di Luar Pulau .Jawa paling luas 2 ha (dua hektar).
(5)Untuk tanah perkebunan beserta bangunan atau rumah yang dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan:
1. a.di Pulau Jawa, paling luas 2 ha (dua hektar); dan
2. b.di Luar Pulau Jawa, paling luas 4 ha (empat hektar).
(6)Luasan tanah milik badan hukumjlembaga sosial dan keagamaan yang dapat menjadi obyek Prona paling luas 500 m2 (lima ratus meter persegi).

Pasal 9

(1)Untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian kegiatan Prona secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan oleh Tim Mobilisasi yang clibentuk oleh Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
(2)Pembentukan Tim Mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan tenaga teknis di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional danj atau Kantor Pertanahan untuk kegiatan sebagai berikut:
1. a.Pengumpulan data administrasij pemberkasan;
2. b.Pengumpul Data Fisik dan Yuridis;
3. c.Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah;
(3)Tim Mobilisasi juga bertindak sebagai Panitia Pemeriksa Tanah A.
(4)Tim Mobilisasi dalam melaksanakan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menggunakan surveyor berlisensi.
(5)Dalam hal pengukuran bidang tanahnya dilaksanakan oleh surveyor berlisensi, proses kegiatan baik administrasi, teknis dan keuangan clilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c wajib dilakukan dengan pemasangan tanda batas oleh pihak yang berhakj pemilik tanah atau kuasanya.
(2)Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak yang berhakjpemilik tanah atau kuasanya.
(3)Pihak yang berhakj pemilik tanah atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tanda batas yang ditunjuk.

Pasal 8

(1)Kegiatan Prona dilaksanakan dalam satu wilayah DesajKelurahan secara sistematis.
(2)Dalam hal pelaksanaan secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak terpenuhi, kegiatan Prona dilaksanakan secara sporadik.

Pasal 7

(1)Alas hak yang menjadi dasar dalam melaksanakan Prona adalah alas hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kebenaran formal dan material alas hak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi tanggung jawab peserta Prona baik secara perdata maupun pidana.
(3)Apabila dikemudian hari diketahui ternyata sertipikat yang diterbitkan berdasarkan alas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mengandung ketidakbenaran baik formal maupun material, maka pihak Kantor Pertanahan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 75 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 75 Tahun 2018