DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan peningkatan volume pelayanan pertanahan serta kesiapan sarana dan prasarana, Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Pertanahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/133/M.KT.01/2018 tanggal 22 Februari 2018, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
7.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1874); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON SELATAN DAN KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA, DAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal 1

Membentuk Kantor Pertanahan sebagai berikut:

a.Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan;
b.Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat; dan
c.Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah.

Pasal 2

Wilayah Kerja masing-masing Kantor Pertanahan sesuai dengan wilayah Kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Pembentukan Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 3

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka dalam lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdapat 461 (empat ratus enam puluh satu) Kantor Pertanahan.

Pasal 6

(1)Operasional tugas dan fungsi Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
(2)Sebelum pelaksanaan operasional tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), operasional Kantor Pertanahan dilaksanakan oleh Pejabat Perwakilan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1029);
2.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1030); dan
3.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2018 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Ttd. SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 688 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON SELATAN DAN KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA, DAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA SEKSI INFRASTRUKTUR PERTANAHAN SEKSI HUBUNGAN HUKUM PERTANAHAN SEKSI PENATAAN PERTANAHAN SEKSI PENGADAAN TANAH SUBBAGIAN TATA USAHA KANTOR PERTANAHAN Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat Subseksi Pendaftaran Hak Tanah Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Urusan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Urusan Umum dan Kepegawaian SEKSI PENANGANAN MASALAH DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Subseksi Pengendalian Pertanahan Kelompok Jabatan Fungsional Subseksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Urusan Keuangan dan BMN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Ttd. SOFYAN A. DJALIL

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…