Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5563); Mengingat Menimbang MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGjKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG NOMOR 14 TAHUN 2015 PERATURAN MENTER! AGRARIA DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Pasal 2
BAB II ORGANISASI Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan yang selanjutnya disebut Perwakilan Kantor Pertanahan adalah bagian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buton sebagai Kantor Pertanahan Induk dan merupakan satu kesatuan organisasi, administrasi dan keuangan yang tidak terpisahkan keberadaannya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Pasal 1 BAB I KETENTUANUMUM
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! AGRARIA DAN TATA RUANGjKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON SELATANPROVINSI SULAWESITENGGARA.
Menetapkan
Wilayah kerja Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi:
BAB III WILAYAH KERJA Pasal 4
BAB III
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Induk dan wajib menggunakan stempel Kantor Pertanahan Induk dan membuat laporan bulanan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Tugas dan fungsi di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, serta tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan kepegawaian, tetap menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Induk.
Perwakilan Kantor Pertanahan melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Induk dalam lingkungan wilayah kerjanya, kecuali untuk urusan keuangan dan kepegawaian.
BAB IV TUGAS,FUNGSIDANKEWENANGAN
BAB IV
Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan mi dibebankan pad a Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Kantor Pertanahan Induk. BABV KETENTUANLAIN-LAIN
Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Induk.
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang:
REPUBLIK INDONESIATAHUN 2015 NOMOR 1029 I MANUSIAMENTER! HUKUM DAN REPUBLIK IND ~ Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2015 FERRY M RSYIDANBALDAN DANTATARUANGj KEPALABADAN P TANAHANNASIONAL, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 n i 201 5
Membuka PDF…