DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bu ton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara; : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ten tang Kemeriterian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563); Mengingat Menimbang MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGjKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG NOMOR 14 TAHUN 2015 PERATURAN MENTER! AGRARIA DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

(2)Perwakilan ... Pasal 2
(1)Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pertanahan disamping Kantor Pertanahan Induk, dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! AGRARIA DAN TATA RUANGjKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON SELATANPROVINSI SULAWESITENGGARA.

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
6.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21)
7.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694); Menetapkan

d.Kecamatan ... Wilayah kerja Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi:
a.Kecamatan Batauga;
b.Kecamatan Sampolawa;
c.Kecamatan Lapandewa;

Pasal 5

(1)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Perwakilan adalah pejabat struktural serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
(2)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
1. a.Tata Usaha;
2. b.Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
3. c.Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
4. d.Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
5. e.Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
6. f.Sengketa, Konflik dan Perkara.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator dapat dibantu oleh beberapa staf sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

WILAYAH KERJA Pasal 4

Pasal 3

(1)Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa koordinator yang menangani urusan:
(2)Perwakilan Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang pejabat serendah-rendahnya setingkat Pejabat Eselon IV dan dibantu oleh beberapa koordinator.
(3)Pejabat Perwakilan, Koordinator dan Staf Perwakilan Kantor Pertanahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya minggu pertama bulan berikutnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Induk dan wajib menggunakan stempel Kantor Pertanahan Induk dan membuat laporan bulanan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Tugas dan fungsi di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, serta tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan kepegawaian, tetap menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Induk.

Pasal 7

Perwakilan Kantor Pertanahan melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Induk dalam lingkungan wilayah kerjanya, kecuali untuk urusan keuangan dan kepegawaian.

Pasal 6

d.Kecamatan Batu Atas;
e.Kecamatan Siompu Barat;
f.Kecamatan Siompu; dan
g.Kecamatan Kadatua.

(1)Kepala Kantor Pertanahan Induk berkewajiban membimbing dan mengawasi setiap kegiatan yang dilimpahkan kepada Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan.
(2)Pengalihan penyelenggaraan kegiatan pelayanan pertanahan dari Kantor Pertanahan Induk ke Perwakilan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.
(3)Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Kantor Pertanahan Induk, baik secara sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.

BAB IV

TUGAS,FUNGSIDANKEWENANGAN

Pasal 13

Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan mi dibebankan pad a Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Kantor Pertanahan Induk.

Pasal 11

Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Induk.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang:

a.Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Induk untuk menyiapkan peralihan dokumen atau warkah-warkah tanah yang termasuk wilayah administrasi Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari Kantor Pertanahan Induk.
b.Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan. REPUBLIK INDONESIATAHUN 2015 NOMOR 1029 I MANUSIAMENTER! HUKUM DAN REPUBLIK IND ~ Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2015 FERRY M RSYIDANBALDAN DANTATARUANGj KEPALABADAN P TANAHANNASIONAL, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 n i 201 5

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

WILAYAH KERJA Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

TUGAS,FUNGSIDANKEWENANGAN

Pasal 13

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

WILAYAH KERJA Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

TUGAS,FUNGSIDANKEWENANGAN

Pasal 13

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2014