DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan peningkatan volume pelayanan pertanahan serta kesiapan sarana dan prasarana, perwakilan kantor pertanahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Pertanahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemecahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
4.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
6.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMECAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Melakukan pemecahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menjadi 2 (dua) yaitu:

a.Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; dan
b.Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II.

Pasal 2

(1)Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, meliputi:
1. a.Kecamatan Cibinong;
2. b.Kecamatan Citeureup;
3. c.Kecamatan Sukaraja;
4. d.Kecamatan Babakan Madang;
5. e.Kecamatan Ciseeng;
6. f.Kecamatan Kemang;
7. g.Kecamatan Rancabungur;
8. h.Kecamatan Gunung Sindur;
9. i.Kecamatan Bojonggede;
10. j.Kecamatan Tajurhalang;
11. k.Kecamatan Jasinga;
12. l.Kecamatan Nanggung;
13. m.Kecamatan Ciawi;
14. n.Kecamatan Tenjo;
15. o.Kecamatan Cigudeg;
16. p.Kecamatan Sukajaya;
17. q.Kecamatan Leuwiliang;
18. r.Kecamatan Leuwisaden;
19. s.Kecamatan Ciampea;
20. t.Kecamatan Tenjolaya;
21. u.Kecamatan Cibungbulan;
22. v.Kecamatan Pamijahan;
23. w.Kecamatan Rumpin;
24. x.Kecamatan Cisarua;
25. y.Kecamatan Ciomas;
26. z.Kecamatan Tamansari; aa. Kecamatan Cijeruk; bb. Kecamatan Cigombong; cc. Kecamatan Caringin; dd. Kecamatan Dramaga; ee. Kecamatan Megamendung; ff. Kecamatan Parung Panjang; dan gg. Kecamatan Parung.
(2)Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, meliputi:
1. a.Kecamatan Gunung Putri;
2. b.Kecamatan Kelapanunggal;
3. c.Kecamatan Jonggol;
4. d.Kecamatan Cariu;
5. e.Kecamatan Cileungsi;
6. f.Kecamatan Tanjungsari; dan
7. g.Kecamatan Sukamakmur.

Pasal 3

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mulai menjalankan tugas dan fungsi paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
(2)Dalam hal Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menjalankan tugas dan fungsi, pelaksanaan tugas dan fungsi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986), yang mengatur mengenai Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; dan
b.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Serang di Provinsi Banten dan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1094), yang mengatur mengenai Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2022 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 600 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Joko Subagyo, S.H., M.T. NIP. 19690822 199403 1 002 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMECAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN SEKSI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN SEKSI PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, ttd. SOFYAN A. DJALIL

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…