DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan ditetapkannya pemekaran wilayah di Kota Serang Provinsi Banten sebagai daerah otonomi baru, serta tingginya volume pelayanan pertanahan di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pertanahan serta guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan di daerah tersebut; www.peraturan.go.id 2020, No.1094
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Serang di Provinsi Banten dan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan www.peraturan.go.id 2020, No.1094 Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SERANG DI PROVINSI BANTEN DAN KABUPATEN BOGOR DI PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Serang dan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut Perwakilan Kantor Pertanahan adalah bagian dari Kantor Pertanahan Induk dan merupakan satu kesatuan organisasi, administrasi dan keuangan yang tidak terpisahkan keberadaannya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

(1)Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pertanahan, disamping Kantor Pertanahan Induk di Kabupaten Serang dan Kabupaten Bogor, dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan.
(2)Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Serang; dan
2. b.Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. www.peraturan.go.id 2020, No.1094
(3)Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang pejabat perwakilan dan dibantu oleh beberapa koordinator.
(4)Pejabat Perwakilan, Koordinator dan Staf Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan:
1. a.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, untuk Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; dan
2. b.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, untuk Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Serang.

Pasal 3

(1)Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa koordinator yang menangani urusan:
1. a.Tata Usaha;
2. b.Survei dan Pemetaan;
3. c.Penetapan Hak dan Pendaftaran;
4. d.Penataan dan Pemberdayaan;
5. e.Pengadaan Tanah dan Pengembangan; dan
6. f.Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator dibantu oleh staf.

Pasal 4

(1)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Perwakilan yaitu pejabat struktural paling rendah Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang setara Pejabat Pengawas di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
(2)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai koordinator yaitu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang memiliki www.peraturan.go.id 2020, No.1094 pangkat/golongan paling rendah Penata Muda (III/a), yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

BAB III

WILAYAH KERJA

Pasal 5

(1)Wilayah Kerja Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Serang sesuai dengan wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Serang.
(2)Wilayah Kerja Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, meliputi:
1. a.Kecamatan Gunung Putri;
2. b.Kecamatan Kelapanunggal
3. c.Kecamatan Jonggol;
4. d.Kecamatan Cariu;
5. e.Kecamatan Cileungsi;
6. f.Kecamatan Tanjungsari; dan
7. g.Kecamatan Sukamakmur.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Perwakilan Kantor Pertanahan melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Induk dalam lingkungan wilayah kerjanya, kecuali untuk urusan keuangan dan kepegawaian tetap menjadi tanggung jawab Kantor Pertanahan Induk.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Induk dan wajib menggunakan stempel Kantor Pertanahan Induk dan membuat laporan bulanan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor www.peraturan.go.id 2020, No.1094 Pertanahan Induk dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.

Pasal 8

(1)Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk.
(2)Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan Induk.
(3)Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional berwenang untuk:

a.memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Induk untuk menyiapkan peralihan dokumen atau warkah pendaftaran tanah yang termasuk wilayah kerja Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari Kantor Pertanahan Induk; dan
b.menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan. www.peraturan.go.id 2020, No.1094

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pertanahan Induk.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…