Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2016
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor ... Tanggal ... perihal Persetujuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PNBP TERHADAP PIHAK TERTENTU.
Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
dan/atau
Kriteria pengenaan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) bagi pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
1) untuk pertanian, di Pulau Jawa paling luas 1 ha (satu hektar), dan diluar Pulau Jawa paling luas 2 ha (dua hektar); 2) untuk perkebunan, di Pulau Jawa paling luas 2 ha (dua hektar), dan diluar Pulau Jawa paling luas 4 ha (empat hektar); 3) untuk rumah tempat tinggal, di Pulau Jawa paling luas 200 m 2 (meter persegi), dan di luar Pulau Jawa 600 m 2 (meter persegi).
1) fotokopi Anggaran Dasar dengan menunjukan aslinya; dan 2) surat keterangan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan dan sosial.
1) fotokopi keputusan penetapan/pengangkatan dengan menunjukan aslinya; dan/atau 2) fotokopi akta perkawinan atau surat nikah bagi Suami/Istri/Janda/Duda.
dan/atau
(1), meliputi:
1) fotokopi keputusan penetapan/pengangkatan dengan menunjukan aslinya; dan/atau 2) fotokopi akta perkawinan atau surat nikah.
(1), melampirkan surat keterangan dari pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Ttd. FERRY MURSYIDAN BALDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR TAHUN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PNBP TERHADAP PIHAK TERTENTU FORMAT PERMOHONAN PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PNBP TERHADAP PIHAK TERTENTU (tempat) ……..(tanggal) …… Nomor : Kepada Yth Lampiran : Kepala Kantor Pertanahan Perihal : Pengenaan Tarif atas Jenis ………………………… Penerimaan Negara Bukan Pajak di - Terhadap Pihak Tertentu ….…………………….. Yang bertanda tangan dibawah ini, nama ....................alamat ....................................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *) ................., dengan ini mengajukan permohonan Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu dengan keterangan sebagai berikut: A. DATA DIRI PEMOHON
(Tanggal/Nomor Akta) **)
B. MENGENAI JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF ****) No. Jenis Pelayanan Besaran Tarif
(tempat) ........., (tanggal) ......... Pemohon ttd (...(nama)...) *) diisi dalam hal dikuasakan atau mewakili badan hukum/instansi pemeritah **) diisi dalam hak pemohon badan hukum ***) diisi sesuai dengan pilihan Pihak Tertentu (lihat pada halaman belakang) ****) lingkari pada huruf sesuai dengan jenis pelayanan dan tarif yang dimohonkan Halaman Depan Materai DAFTAR PENGENAAN TARIF TERHADAP PIHAK TERTENTU Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap Pihak Tertentu, sebagai berikut: No Jenis Layanan Besaran Tarif Pihak Tertentu ***)
5 a. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Ttd. FERRY MURSYIDAN BALDAN Halaman Belakang
Membuka PDF…