DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
4.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
5.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor ... Tanggal ... perihal Persetujuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PNBP TERHADAP PIHAK TERTENTU.

Pasal 1

Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 2

(1)Pihak tertentu sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, terdiri atas:
1. a.masyarakat tidak mampu;
2. b.masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana;
3. c.badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs/tempat ziarah;
4. d.Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/ Purnawirawan POLRI;
5. e.Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit;
6. f.Wakif; atau
7. g.Masyarakat Hukum Adat.
(2)Terhadap pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pelayanan pertanahan berupa:
1. a.Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah;
2. b.Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A, Petugas Konstatasi atau Tim Peneliti Tanah; dan/atau
3. c.Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali.
(3)Terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b yang akan menjaminkan tanah dan bangunan atau rumah susun yang berasal dari Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana, dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan/Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan Nilai Hak Tanggungan sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.
(4)Terhadap Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang akan menyusun Rencana Tata Ruang, dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pelayanan informasi pertanahan.

Pasal 3

Kriteria pengenaan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) bagi pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:

a.masyarakat tidak mampu, untuk pemilikan yang pertama kali, dengan ketentuan: 1) untuk pertanian, di Pulau Jawa paling luas 1 ha (satu hektar), dan diluar Pulau Jawa paling luas 2 ha (dua hektar); 2) untuk perkebunan, di Pulau Jawa paling luas 2 ha (dua hektar), dan diluar Pulau Jawa paling luas 4 ha (empat hektar); 3) untuk rumah tempat tinggal, di Pulau Jawa paling luas 200 m 2 (meter persegi), dan di luar Pulau Jawa 600 m 2 (meter persegi).
b.masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana, tidak dibatasi luasan;
c.badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs/tempat ziarah, beserta penunjangnya, dengan ketentuan paling luas 500 m 2 (lima ratus meter persegi);
d.Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/ Purnawirawan POLRI, untuk pemilikan yang pertama kali, dengan ketentuan paling luas 600 m 2 (enam ratus meter persegi) untuk perkotaan dan paling luas 2.000 m 2 (dua ribu meter persegi) untuk pedesaan;
e.Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit, tidak dibatasi luasan;
f.Wakif/Nazhir, tidak dibatasi luasan; atau
g.Masyarakat Hukum Adat, yang telah ditetapkan keberadaannya oleh Pemerintah Daerah, tidak dibatasi luasan.

Pasal 4

(1)Persyaratan dalam mengajukan permohonan pengenaan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
1. a.masyarakat tidak mampu, perorangan yang besar penghasilannya per bulan dibawah Upah Minimum yang berlaku pada masing-masing Kabupaten/Kota, melampirkan surat keterangan dari Ketua RT/RW setempat dan diketahui oleh Lurah, Kepala Desa, atau nama lainnya;
2. b.masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana, melampirkan keterangan/keputusan mengenai kepesertaan yang bersangkutan dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana dari Kementerian yang membidangi Perumahan;
3. c.badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs/tempat ziarah, beserta penunjangnya, melampirkan: 1) fotokopi Anggaran Dasar dengan menunjukan aslinya; dan 2) surat keterangan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan dan sosial.
4. d.Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/ Purnawirawan POLRI, melampirkan: 1) fotokopi keputusan penetapan/pengangkatan dengan menunjukan aslinya; dan/atau 2) fotokopi akta perkawinan atau surat nikah bagi Suami/Istri/Janda/Duda.
5. e.Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit, melampirkan surat keterangan dari pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk;
6. f.Wakif/Nazhir, melampirkan fotokopi Akta Ikrar Wakaf; dan
7. g.Masyarakat Hukum Adat, melampirkan penetapan keberadaannya dari Pemerintah Daerah.
(2)Dalam hal tidak dapat menunjukan bukti asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 5

(1)Pihak tertentu sesuai Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan tarif 50% (lima puluh persen) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, terdiri atas:
1. a.PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI dan Suami/Istri PNS/TNI/POLRI;
2. b.BUMN/BUMD;
3. c.badan yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah; dan
4. d.badan hukum swasta selaku pengelola maupun pengguna Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus.
(2)Terhadap pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pelayanan pertanahan berupa:
1. a.Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah;
2. b.Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A, Petugas Konstatasi atau Tim Peneliti Tanah; dan/atau
3. c.Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali.

Pasal 6

(1)Persyaratan dalam mengajukan permohonan pengenaan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1), meliputi:
1. a.PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI dan Suami/Istri PNS/TNI/POLRI, melampirkan: 1) fotokopi keputusan penetapan/pengangkatan dengan menunjukan aslinya; dan/atau 2) fotokopi akta perkawinan atau surat nikah.
2. b.BUMN/BUMD, melampirkan surat keterangan dari pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk;
3. c.badan hukum yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, melampirkan keterangan dari pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk; dan
4. d.badan hukum swasta selaku pengelola maupun pengguna Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus, melampirkan keterangan dari pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Dalam hal tidak dapat menunjukan bukti asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 7

(1)Instansi Pemerintah sesuai Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(2)Terhadap instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pelayanan pertanahan berupa:
1. a.Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
2. b.Pelayanan Informasi Pertanahan; dan/atau
3. c.Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965.
(3)Persyaratan dalam mengajukan permohonan pengenaan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), melampirkan surat keterangan dari pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

(1)Pihak tertentu mengajukan permohonan pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Permohonan pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pengenaan tarif terhadap pihak tertentu yang berupa Pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dan Pelayanan pemeriksaan tanah oleh Panitia A, Petugas Konstatasi atau Tim Peneliti Tanah, tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.
(2)Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Ttd. FERRY MURSYIDAN BALDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR TAHUN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PNBP TERHADAP PIHAK TERTENTU FORMAT PERMOHONAN PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PNBP TERHADAP PIHAK TERTENTU (tempat) ……..(tanggal) …… Nomor : Kepada Yth Lampiran : Kepala Kantor Pertanahan Perihal : Pengenaan Tarif atas Jenis ………………………… Penerimaan Negara Bukan Pajak di - Terhadap Pihak Tertentu ….…………………….. Yang bertanda tangan dibawah ini, nama ....................alamat ....................................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *) ................., dengan ini mengajukan permohonan Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu dengan keterangan sebagai berikut: A. DATA DIRI PEMOHON

1.Nama :
2.Tempat/Tanggal Lahir :
3.Nomor Identitas :
4.Tempat tinggal/Keduduakan :
5.Akta Pendirian Badan Hukum : (Tanggal/Nomor Akta) **)
6.Pemohon Termasuk Pihak Tertentu ***) : B. MENGENAI JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF ****) No. Jenis Pelayanan Besaran Tarif
1.a. Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah

b.Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A/Petugas Konstatasi/Tim Peneliti Tanah
c.Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali Tarif Rp.0,00 (nol rupiah) Tarif Rp.0,00 (nol rupiah) Tarif Rp.0,00 (nol rupiah)
1. 2.Pendaftaran Hak Tanggungan/Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan nilai Hak tanggungan s.d Rp.250.000.000,- Tarif Rp.0,00 (nol rupiah)
2. 3.Pelayanan Informasi Pertanahan Tarif Rp.0,00 (nol rupiah)
3. 4.a. Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah
b.Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A/Petugas Konstatasi/Tim Peneliti Tanah
c.Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali Tarif 50% dari tarif PNBP Tarif 50% dari tarif PNBP Tarif 50% dari tarif PNBP
1. 5.a. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah
b.Pelayanan Informasi Pertanahan
c.Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 Tarif Rp.0,00 (nol rupiah) Tarif Rp.0,00 (nol rupiah) Tarif Rp.0,00 (nol rupiah) C. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN
1. 1.Fotokopi kartu identitas
2. 2.Salinan akta pendirian badan hukum yang dilegalisir **)
3. 3.Dokumen persyaratan lainnya (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif PNBP terhadap pihak tertentu serta peraturan perundang- undangan mengenai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan) Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya. (tempat) ........., (tanggal) ......... Pemohon ttd (...(nama)...) *) diisi dalam hal dikuasakan atau mewakili badan hukum/instansi pemeritah **) diisi dalam hak pemohon badan hukum ***) diisi sesuai dengan pilihan Pihak Tertentu (lihat pada halaman belakang) ****) lingkari pada huruf sesuai dengan jenis pelayanan dan tarif yang dimohonkan Halaman Depan Materai DAFTAR PENGENAAN TARIF TERHADAP PIHAK TERTENTU Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap Pihak Tertentu, sebagai berikut: No Jenis Layanan Besaran Tarif Pihak Tertentu ***)
4. 1.a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah
b.Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A/Petugas Konstatasi/Tim Peneliti Tanah
c.Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Tarif Rp.0,00 (nol rupiah)
a.masyarakat tidak mampu;
b.masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana;
c.badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs/tempat ziarah beserta penunjangnya;
d.Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/ Purnawirawan POLRI;
e.Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit;
f.Wakif/Nadzir; atau
g.Masyarakat Hukum Adat.
1. 2.Pendaftaran Hak Tanggungan/Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan nilai Hak tanggungan s.d Rp.250.000.000,- Tarif Rp.0,00 (nol rupiah) masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana.
2. 3.Pelayanan Informasi Pertanahan Tarif Rp.0,00 (nol rupiah) Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun Rencana Tata Ruang.
3. 4.a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah
b.Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A/Petugas Konstatasi/Tim Peneliti Tanah
c.Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali 50% dari tarif PNBP
a.PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI dan Suami/Istri PNS/TNI/POLRI;
b.BUMN/BUMD;
c.badan yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah; dan
d.badan hukum swasta selaku pengelola maupun pengguna Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus. 5 a. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah
b.Pelayanan Informasi Pertanahan
c.Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda- benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 Tarif Rp.0,00 (nol rupiah) Instansi Pemerintah. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Ttd. FERRY MURSYIDAN BALDAN Halaman Belakang

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…