Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Menetapkan Memperhatikan Pasal 3 ...
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan atau sosial.
1) fotokopi akta perkawinan atau surat nikah; dan 2) fotokopi keputusan penetapanjpengangkatan dengan menunjukkan aslinya.
yanginstansidari diketahui oleh Lurah, Kepala Desa, atau nama lainnya.
1) fotokopi Anggaran Dasar dengan menunjukkan aslinya; dan 2) surat keterangan dansetempat RukunKetuaMampu dari Warga (RTj RW) Keterangan Tidak Tetanggaj Rukun
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(1)Pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 Peratuan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010, kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- 5 -_ Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ''') diisi dalam hal dikuasakan atau mewakili badan hukurn/jnstansi pemerintah . ....) diisidalam hal pemohon badan hukurn. ,...~) diisi sesuai dengan pilihan Pihak Tertentu (lihat pada halaman belakang) HH) Iingkari pada huruf sesuai dengan jenis pelayanan dan tarif yang dimohonkan ( {Ilamal· ,···.~···l rrd.. Pemohon Demikian surat perrnohonan ini kami. buat dengan sebenamya. (remparl· ~ , (tanggai) .. PERSY~T:i\N YANG·DILAMPlRKAN:
A.. DATA DIRl'PEMOHON
Halaman Depan FORMAT PERMOHONAN PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP PlHAK TERTENTU LAMPlRAN I PERATURAN MENTERl AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP PIHAK TERTENTU PUSAT HUKUM DAN HUMAS - KEMENTERIA AGRARTA DAN TATA RUANG/BPN .~~N TATA RUANGj ~."""'R~ 'IrANNASIONAL, ,1J "'J~,I RSY"~N BALDAN " Instansi Pemerintah Pegawai Negeri Sipil (PNS); prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI); anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia {POLRI}. veteran; suami/istri veteran, suarnl/Istri PNS, suami/istri prajurit TNI dan suami/Isrri anggota POLRI; pensiunan PNS, pumawirawan TNI/POLRI; janda/duda veteran, janda/duda PNS, janda/duda prajurit TNI dan janda/ dud a anggota POLRl; dan janda/duda pensiunan PNS, janda/duda purnawirawan TNl/POLRl. masyarakat tidak mampu; lnstansi Pernerintah: hadan hukum yang bergerak di bidang keagarnaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan. panti asuhan. dan panti jompo. a, Pelayanan Pendaftaran Rp. 0,00 Tanah berupa Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
masyarakat tidak mampu; hadan hukum yang bergerak di hidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo; veteran, Pegawai Negeri Sipil (pNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TN1) dan anggota Kepolisian Negara Repuhlik Indonesia (POLRI); suami/istri veteran, suamij istri PNS, suami/istri prajurit TNTdan suami/Istri anggota POLRl; pensiunan PNS, pumawirawan TNl/POLRI; jandaj'duda veteran, jandaj duda PNS, janda/duda prajurit TNI danjanda/duda anggota POLRI; dan janda/duda pensiunan PNS, jandaj'duda purnawirawan TNI/POLRI. +H) Pihak TertenruI No Jenis Layanan I Besaran I Tarif
oleh Panitia A; tarif PNBP b.
d. e. f. g.
Tanah unruk Pertama b. Kali c. 10% dari a, tarifPNBP b. c. d. e. 50% dari 11. tarif PNBP b. c. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21. Pasal 23, dan Pasal 24 Peraruran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang .Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Perlanahan Nasionnl terhadap Pihak Tertenru, sebagai berikut: DAFrAR PENOENA}\NTARIFTERHADAP PIHAKTERTENTU Halaman Belakang
Membuka PDF…