DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Februari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan Memperhatikan Pasal 3 ...

(3)Pihak tertentu sesuai Pasal 24 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah instansi Pemerintah.
(2)Pihak tertentu sesuai Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.masyarakat tidak marnpu;
2. b.instansi Pemerintah;
3. c.badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo;
4. d.veteran, pegawai negeri sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
5. e.s'uamiy istri veteran, suarni/Istri PNS, suamiy istri prajurit TNI, suamir istri anggota POLRI;
6. f.pensiunan PNS, pumawirawan TNI/POLRI;
7. g.janda/ duda veteran, janda/ duda PNS, janda ' duda prajurit TNI,janda./ duda anggota POLRI;
8. h.janda/ duda pensiunan PNS, janda/ duda purnawirawan TNI/POLRI.

Pasal 2

(1)Pihak tertentu sesuai Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.masyarakat tidak mampu;
2. b.badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo;
3. c.veteran, pegawai negeri sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
4. d.suami/istri veteran, suami/istri PNS, suami Zistri prajurit TNI, suami/istri anggota POLRI;
5. e.pensiunan PNS, pumawirawan TNI/POLRI;
6. f.janda/ duda veteran, janda / duda PNS, janda/ duda prajurit TNI,janda/ duda anggota POLRI;
7. g.janda/ duda pensiunan PNS, janda / duda purnawirawan TNI/POLRI.
8. g.janda ... menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan atau sosial.
9. c.veteran, PNS, prajurit TNI, anggota POLRI, melampirkan fotokopi keputusan penetapanj pengangkatan dengan menunjukkan aslinya.
10. d.suamijistri veteran, suamijistri PNS, suamijistri prajurit TNI, suamijistri anggota POLRI, melampirkan: 1) fotokopi akta perkawinan atau surat nikah; dan 2) fotokopi keputusan penetapanjpengangkatan dengan menunjukkan aslinya.
11. e.pensiunan PNS, purnawirawan TNI dan POLRI, melampirkan fotokopi keputusan pensiun PNS atau keputusan purna tugas TNIjPOLRI yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya.
12. f.jandaj duda veteran, jandaj dud a PNS, jandaj duda prajurit TNI, dan jandaj dud a anggota POLRI, melampirkan fotokopi keputusan jandaj duda veteranjPNSjPOLRI yang meninggal dunia saat masih bekerja dan masih dalam hubungan perkawinan dan tidak termasuk pasangan yang bercerai ketika masih hidup, dengan menunjukkan aslinya. yanginstansidari diketahui oleh Lurah, Kepala Desa, atau nama lainnya.
13. b.badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jornpo, melampirkan: 1) fotokopi Anggaran Dasar dengan menunjukkan aslinya; dan 2) surat keterangan dansetempat RukunKetuaMampu dari Warga (RTj RW) Keterangan Tidak Tetanggaj Rukun

Pasal 3

(1)Persyaratan dalam mengajukan permohonan pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, bagi:
1. a.Masyarakat tidak mampu, melampirkan Surat Agar ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 4

(1)Pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 Peratuan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010, kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
(2)Permohonan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
1. g.janda/ duda pensiunan PNS,janda/ duda purnawirawan TNI/POLRI, melampirkan keputusan janday duda dari PNS/TNI/POLRI yang meninggal dunia setelah pensiun /purna tugas yang masih dalam hubungan perkawinan dan tidak termasuk pasangan yang bercerai ketika masih hidup, dengan menunjukkan aslinya.
2. h.instansi Pemerintah, melampirkan surat keterangan dari pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Dalam hal tidak dapat menunjukkan bukti asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. - 5 -_ Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ''') diisi dalam hal dikuasakan atau mewakili badan hukurn/jnstansi pemerintah . ....) diisidalam hal pemohon badan hukurn. ,...~) diisi sesuai dengan pilihan Pihak Tertentu (lihat pada halaman belakang) HH) Iingkari pada huruf sesuai dengan jenis pelayanan dan tarif yang dimohonkan ( {Ilamal· ,···.~···l rrd.. Pemohon Demikian surat perrnohonan ini kami. buat dengan sebenamya. (remparl· ~ , (tanggai) .. PERSY~T:i\N YANG·DILAMPlRKAN:

1.Fotokopi kartu identitas
2.Salinan Akta Pendirian Baden .Hukurn yang dilegalisir "")
3.Persysraran lain sesuai kerenruan Peraturan Kepala BPN RI Nornor 3 Tahun 2015 renrang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Terteriru , Mq. .Jenis Pelayanan Besaran Tarif
1.a. PemeriksaenTanah oleh.PanitiaA 50% (lima puluh persen] dar] tafifPJ'JBP

b.Pemeriksaan Tarrah oleh Petugas Konsratasi 50°1, (lima puluhpersen] dari tarif PNBP
1. 2.Pendaftaran Tanah Vntuk, Pertama Kali. {pasa! 15 a. TarifRp 0,00 (nol rupiah) hnruf a jo. PCf$ftl16 a,yar (II PP No 13 Talmn 2010) b. 10% {sepuluh persen] dari rarilPNBP
c.50% (lima puluh per-sen) dari tarif PNBP
1. 3.a. ·pelayanan Pendaftamn Tanab berupa Pe1ayanan Tarif Rp 0.00 (nol rupiah) Pemeliharaarr Data Pendaftaran Tanah
b.Pelayanan Informasi Pertanahan Tarif Rp 0,00 (nol rupiah) c.' Pelayanan Penerapan Tanah Objek Penguasaan Tarif Rp 0,00 [nol.rupiah] Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga NegEU'!l Belanda (PSMB)/P.e'faruran Presidium Kabinet Ol'ikora Nomor 5/Prk/1965 B MENGENAI JENIS PELAYANANDAN BESARAi'~TARIF '~H) Yang bertanda tangan di bawah ini, namn alamat ................................................ , dalarn hal ini benindak umuk dan atas nanra*) ....." "........................................ dengan ini. mengajukan perrnohonan Pengenaan Tarif Atas Jenis Peaerimaan Negara Bukan P~ak pada Pihak Terrentu dengan kererangan sebagai. berikut : A.. DATA DIRl'PEMOHON
1. 1.Nama
2. 2.Tempar/TanggalLahir 3'. .Nomor.Identitas
3. 4.Tempat<finggal/Kedudol,an -5'. Ak-r3Peridirian Badan aukum (Tg1/NolnQl'Akta) **}
4. 6.Pernohon termasuk Pihak Tertentu ~'1 di- : Pengerraan TMilAtas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak ~ertentu Nomor Ll:Unpiran Petihal Kepada Yth Kepala Kantor Pertanahan (tempat) (.1cmggaij ........•................... :.. Halaman Depan FORMAT PERMOHONAN PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP PlHAK TERTENTU LAMPlRAN I PERATURAN MENTERl AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP PIHAK TERTENTU PUSAT HUKUM DAN HUMAS - KEMENTERIA AGRARTA DAN TATA RUANG/BPN .~~N TATA RUANGj ~."""'R~ 'IrANNASIONAL, ,1J "'J~,I RSY"~N BALDAN " Instansi Pemerintah Pegawai Negeri Sipil (PNS); prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI); anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia {POLRI}. veteran; suami/istri veteran, suarnl/Istri PNS, suami/istri prajurit TNI dan suami/Isrri anggota POLRI; pensiunan PNS, pumawirawan TNI/POLRI; janda/duda veteran, janda/duda PNS, janda/duda prajurit TNI dan janda/ dud a anggota POLRl; dan janda/duda pensiunan PNS, janda/duda purnawirawan TNl/POLRl. masyarakat tidak mampu; lnstansi Pernerintah: hadan hukum yang bergerak di bidang keagarnaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan. panti asuhan. dan panti jompo. a, Pelayanan Pendaftaran Rp. 0,00 Tanah berupa Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
h.Pelayanan Informasi Pertanahan;
c.Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MS,/ Peraruran Presidium Kahinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 3. masyarakat tidak mampu; hadan hukum yang bergerak di hidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo; veteran, Pegawai Negeri Sipil (pNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TN1) dan anggota Kepolisian Negara Repuhlik Indonesia (POLRI); suami/istri veteran, suamij istri PNS, suami/istri prajurit TNTdan suami/Istri anggota POLRl; pensiunan PNS, pumawirawan TNl/POLRI; jandaj'duda veteran, jandaj duda PNS, janda/duda prajurit TNI danjanda/duda anggota POLRI; dan janda/duda pensiunan PNS, jandaj'duda purnawirawan TNI/POLRI. +H) Pihak TertenruI No Jenis Layanan I Besaran I Tarif
1. 1.a. Pemcriksaan Tanah 50 % dari a. oleh Panitia A; tarif PNBP b.
b.Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi c. d. e. f. g.
1. 2.Pelayanan Pendaftaran Rp.O.OO a. Tanah unruk Pertama b. Kali c. 10% dari a, tarifPNBP b. c. d. e. 50% dari 11. tarif PNBP b. c. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21. Pasal 23, dan Pasal 24 Peraruran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang .Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Perlanahan Nasionnl terhadap Pihak Tertenru, sebagai berikut: DAFrAR PENOENA}\NTARIFTERHADAP PIHAKTERTENTU Halaman Belakang

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…