DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Agustus 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menghapuskan beban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penghapusan Dokumen Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda- Benda yang Berkaitan dengan Tanah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Mengingat

2.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
3.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
4.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DOKUMEN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH.

Pasal 1

(1)Dokumen Hak Tanggungan atas tanah beserta benda- benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, merupakan dokumen sementara yang penggunaannya berlaku sampai dilakukannya penghapusan (roya) Hak Tanggungan.
(2)Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen Hak Tanggungan tidak atau bukan termasuk ke dalam kategori arsip pendaftaran tanah.

Pasal 2

(1)Dalam hal Hak Tanggungan telah diroya, maka Kepala Kantor Pertanahan melakukan penghapusan terhadap dokumen Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
(2)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Berita Acara Penghapusan Dokumen Hak Tanggungan.
(3)Kepala Kantor Pertanahan harus membuat daftar penghapusan dokumen Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk setiap tahunnya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sepanjang yang mengatur mengenai dokumen hak tanggungan atau dokumen pembebanan hak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2017 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Ttd. SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1131

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2015