Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 210
menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL − 2 −
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN HAK PENGELOLAAN DAN HAK ATAS TANAH.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
− 3 −
− 4 −
− 5 −
− 6 −
− 7 −
− 8 −
BAB II PERSIAPAN PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN DAN HAK ATAS TANAH Bagian Kesatu Perolehan Tanah
BAB II
− 9 −
Tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat berasal dari:
− 10 −
Tanah Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan tanah hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh orang, badan hukum atau Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut pandang lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase.
Tanah timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan/atau pulau timbul.
Tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan tanah yang dilepaskan atau diserahkan kepada Negara oleh pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah untuk menjadi Tanah Negara.
Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan tanah yang berasal dari kawasan hutan negara yang dilepaskan statusnya dari kawasan hutan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. − 11 −
Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar berdasarkan keputusan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tanah Hak yang jangka waktunya berakhir serta tidak dimohon Perpanjangan dan/atau Pembaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan tanah yang berasal dari Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang telah berakhir haknya dan tidak diajukan Perpanjangan dan/atau Pembaruan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen