DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022

Nomor: 18
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 November 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang jabatan dan kelas jabatan fungsional bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Jabatan Fungsional bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, meliputi: 1) Jabatan Fungsional Penata Ruang; 2) Jabatan Fungsional Penata Pertanahan; 3) Jabatan Fungsional Penata Kadastral; dan 4) Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk membangun profesionalisme jabatan fungsional bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, perlu ditetapkan kelas Jabatan Fungsional Penata Ruang, Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, Jabatan Fungsional Penata Kadastral dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2022, No.1177 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kadastral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 421);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 422);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1399);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1400); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL BIDANG AGRARIA/ PERTANAHAN DAN TATA RUANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan www.peraturan.go.id 2022, No.1177 keterampilan tertentu.
2.Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya, dengan pelaksanaan tugas utama meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
3.Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih, dengan pelaksanaan tugas utama meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.
4.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
5.Jabatan Fungsional Penata Ruang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
6.Jabatan Fungsional Penata Pertanahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.
7.Jabatan Fungsional Penata Kadastral adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan Kadastral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. www.peraturan.go.id 2022, No.1177

Pasal 2

(1)Jabatan Fungsional bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, meliputi:
1. a.Jabatan Fungsional Penata Ruang;
2. b.Jabatan Fungsional Penata Pertanahan;
3. c.Jabatan Fungsional Penata Kadastral; dan
4. d.Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.
(2)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c merupakan Jabatan Fungsional Keahlian.
(3)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Jabatan Fungsional Keterampilan.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memiliki Kelas Jabatan.
(2)Kelas Jabatan pada Jabatan Fungsional Penata Ruang terdiri atas:
1. a.Penata Ruang Ahli Utama memiliki Kelas Jabatan 14;
2. b.Penata Ruang Ahli Madya memiliki Kelas Jabatan 12;
3. c.Penata Ruang Ahli Muda memiliki Kelas Jabatan 10; dan
4. d.Penata Ruang Ahli Pertama memiliki Kelas Jabatan 8.
(3)Kelas Jabatan pada Jabatan Fungsional Penata Pertanahan terdiri atas:
1. a.Penata Pertanahan Ahli Utama memiliki Kelas Jabatan 13;
2. b.Penata Pertanahan Ahli Madya memiliki Kelas Jabatan 12;
3. c.Penata Pertanahan Ahli Muda memiliki Kelas Jabatan 10; dan
4. d.Penata Pertanahan Ahli Pertama memiliki Kelas Jabatan 8.
(4)Kelas Jabatan pada Jabatan Fungsional Penata Kadastral terdiri atas:
1. a.Penata Kadastral Ahli Madya memiliki Kelas Jabatan 12;
2. b.Penata Kadastral Ahli Muda memiliki Kelas Jabatan 10; dan
3. c.Penata Kadastral Ahli Pertama memiliki Kelas Jabatan 8.
(5)Kelas Jabatan pada Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral terdiri atas:
1. a.Asisten Penata Kadastral Penyelia memiliki Kelas Jabatan 8;
2. b.Asisten Penata Kadastral Mahir memiliki Kelas Jabatan 7;
3. c.Asisten Penata Kadastral Terampil memiliki Kelas Jabatan 6; dan
4. d.Asisten Penata Kadastral Pemula memiliki Kelas Jabatan 5. www.peraturan.go.id 2022, No.1177

Pasal 4

Selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan tunjangan kinerja setiap bulannya.

Pasal 5

(1)Tunjangan kinerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Besarnya tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Tunjangan Kinerja diberikan terhitung sejak dilantik untuk:
1. a.Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Utama;
2. b.Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Ahli Utama, Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Ahli Madya, Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Ahli Muda dan Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Ahli Pertama;
3. c.Jabatan Fungsional Penata Kadastral Ahli Madya, Jabatan Fungsional Penata Kadastral Ahli Muda dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral Ahli Pertama; dan
4. d.Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Penyelia, Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Mahir, Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Terampil dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Pemula.
(2)Tunjangan Kinerja diberikan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan untuk Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Madya, Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2022, No.1177 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2022 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd HADI TJAHJANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…