DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026

Nomor: 7
Tahun: 2026
Ditetapkan: 9 Juni 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai jabatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang terdiri atas: a. Jabatan Manajerial; dan b. Jabatan Nonmanajerial.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11);
5.Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
6.Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi.
4.Jabatan Manajerial adalah sekelompok Jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
5.Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok Jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
6.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
7.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.
9.Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Kementerian ATR adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
10.Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
12.Kepala adalah unsur pemimpin BPN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN.

Pasal 2

(1)Pegawai ASN wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatan.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Jabatan Manajerial; dan
2. b.Jabatan Nonmanajerial.

Pasal 3

(1)Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.JPT madya:
2. b.JPT pratama;
3. c.Jabatan administrator; dan
4. d.Jabatan pengawas.
(2)Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Jabatan fungsional; dan
2. b.Jabatan pelaksana.

Pasal 4

(1)Nomenklatur Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan berdasarkan syarat dan tugas Jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
(2)Kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun berdasarkan hasil analisis Jabatan dan analisis beban kerja.
(3)Pengisian Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial harus sesuai dengan informasi Jabatan, formasi Jabatan, dan peta Jabatan yang telah ditetapkan.
(4)Informasi Jabatan, formasi Jabatan, dan peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Ketentuan mengenai informasi Jabatan, formasi Jabatan, dan peta Jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 5

(1)Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki Kelas Jabatan sesuai dengan nomenklatur Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial.
(2)Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat manajerial dan pejabat nonmanajerial diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 7

(1)Tunjangan Kinerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagi pejabat manajerial dan pejabat nonmanajerial yang menduduki Jabatan penetapan pertama kali Jabatan baru sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak diangkat atau dilantik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
1. a.pejabat pelaksana yang telah memenuhi syarat Jabatan dan duduk di dalam Jabatan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dan memiliki Kelas Jabatan di atas Kelas Jabatan yang ditetapkan, diberikan Kelas Jabatan yang sama sesuai dengan Kelas Jabatan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini; dan
2. b.pejabat pelaksana yang belum memenuhi syarat Jabatan dan sudah duduk di dalam Jabatan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan diberikan Kelas Jabatan sesuai dengan Kelas Jabatan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini.
(2)Pejabat pelaksana yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi kualifikasi pendidikan paling lambat tanggal 16 Agustus 2031.
(3)Apabila kualifikasi pendidikan tidak terpenuhi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pejabat pelaksana diberhentikan dari Jabatan pelaksana dan diangkat kembali ke dalam Jabatan pelaksana sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1822);
b.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 345);
c.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1177);
d.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Analis Anggaran, Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Jabatan Fungsional Analis Hukum, Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Jabatan Fungsional Penerjemah, Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang, dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341); dan
e.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1049), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…