DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024

Nomor: 19
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Desember 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai klasifikasi dan nomenklatur jabatan pelaksana yang terdiri atas: Klerek dan Operator serta tunjangan kinerja

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan kelas jabatan bagi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11);
5.Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
6.Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi Jabatan.
5.Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak ASN dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
6.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
7.Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.
8.Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum.
9.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk menentukan tingkatan jabatan berupa kelas jabatan.
10.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang aktif sesuai dengan Kelas Jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja.
12.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
13.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB II

KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

(1)Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
(2)Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.
(3)Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kedudukan, ruang lingkup Tugas Jabatan, serta jenis dan tanggung jawab pekerjaan.
(4)Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses dan cara kerja dalam menjalankan Tugas Jabatan.

Pasal 3

(1)Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas:
1. a.Klerek; dan
2. b.Operator.
(2)Nomenklatur Jabatan Pelaksana klasifikasi Klerek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.penelaah teknis kebijakan;
2. b.pengolah data dan informasi; dan
3. c.pengadministrasi perkantoran.
(3)Nomenklatur Jabatan Pelaksana klasifikasi Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.penata layanan operasional;
2. b.pengelola layanan operasional;
3. c.penata laksana agraria dan tata ruang;
4. d.operator layanan operasional; dan
5. e.pengelola umum operasional.

Pasal 4

(1)Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan syarat dan tugas jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
(2)Kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(3)Pengisian Jabatan Pelaksana ASN harus sesuai dengan informasi jabatan, formasi jabatan dan peta jabatan yang telah ditetapkan.
(4)Informasi jabatan, formasi jabatan dan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian atau sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan mengenai informasi jabatan, formasi jabatan dan peta jabatan di lingkungan Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki Kelas Jabatan sesuai dengan nomenklatur Jabatan Pelaksana.
(2)Daftar nomenklatur Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 6

Selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 7

(1)Tunjangan Kinerja Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Pemberian dan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
1. a.Pejabat pelaksana yang telah memenuhi syarat jabatan dan duduk di dalam jabatan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan memiliki kelas jabatan di atas kelas jabatan yang ditetapkan, diberikan kelas jabatan yang sama sesuai dengan kelas jabatan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini; dan
2. b.Pejabat pelaksana yang belum memenuhi syarat jabatan dan sudah duduk di dalam jabatan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku diberikan kelas jabatan sesuai dengan kelas jabatan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.
(2)Pejabat pelaksana yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi kualifikasi pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun sejak tanggal 16 Agustus 2024.
(3)Apabila kualifikasi pendidikan tidak terpenuhi sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, pejabat pelaksana diberhentikan dari jabatan pelaksananya dan diangkat kembali ke dalam Jabatan Pelaksana sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2024 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Œ NUSRON WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA NO. NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA KELAS JABATAN TUGAS JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

1.Klasifikasi Klerek

a.Penelaah Teknis Kebijakan 7 Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)
b.Pengolah Data dan Informasi 6 Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional D-3 (Diploma-Tiga)
c.Pengadministrasi Perkantoran 5 Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service) SLTA Sederajat
1. 2.Klasifikasi Operator
a.Penata Layanan Operasional 7 Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan NO. NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA KELAS JABATAN TUGAS JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
b.Pengelola Layanan Operasional 6 Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis D-III bidang yang relevan dengan tugas jabatan
c.Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang 6 Melakukan kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan inventarisasi data agraria /pertanahan dan tata ruang D-III (Diploma-Tiga) bidang hukum, administrasi negara, manajemen, geografi, geomatika, geodesi, planologi/ perencanaan wilayah kota, pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi pembangunan dan manajemen, survei, pengukuran, pemetaan, bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan
d.Operator Layanan Operasional 5 Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis SLTA Sederajat
e.Pengelola Umum Operasional 3 Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum SD sederajat/SLTP sederajat MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd NUSRON WAHID

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…