Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
- Nomor
- 20
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA ATAU BADAN HUKUM MILIK BELANDA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 5/Prk/Tahun 1965 tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/ Pengurusnya;
NomorDwikoraKabinetPresidium3. Peraturan
menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyelesaian Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Atau Badan Hukum Milik Belanda; Mengingat pemerintahan di bidang agraria Zpertanahan dan tata ruang. yang urusanmenyelenggarakanKementerian
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA ATAU BADAN HUKUM MILIK BELANDA.
Menetapkan Pasal 3
BAB I
Pasa15
Pasa14
Pasa18
Pasa17
Pasa16
Dalam hal setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) masih terdapat tanah P3MB dan Prk5 yang belum dilakukan pendaftaran dan pemberian haknya, maka demi hukum tanah menjadi tanah Negara.
EPUBLIK INDONESIA TAHUN:2016 NOMOR 728BERITA NEGA DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLI~INDONESIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2016 MENTERI AGRAR A AN TATA RUANGj KEPALA BADAN P RANAHAN NASIONAL, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 201 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)