DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 April 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan, benda tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda, yang tidak terkena oleh Undang- Undang No. 86 tahun 1958 ten tang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda dikuasai oleh Pemerintah untuk diberikan kepada penerima hak melalui jual be1i;
b.bahwa sesuai dengan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/Tahun 1965 tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya, semua bangunan dan tanahnya dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia, dan dapat dijual kepada penerima hak yang memenuhi syarat. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA ATAU BADAN HUKUM MILIK BELANDA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 5/Prk/Tahun 1965 tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/ Pengurusnya;

Mengingat

4.Peraturan Pemerintah Nomor 223 Tahun 1961 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 278);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
6.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
7.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); NomorDwikoraKabinetPresidium3. Peraturan
1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2.Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 19);

c.bahwa pada kenyataannya, masih terdapat tanah kepunyaan Warga Negara Belanda sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang belum dimohonkan haknya dan telah dialihkan kepada pihak lain baik perorangan atau badan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyelesaian Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Atau Badan Hukum Milik Belanda; Mengingat pemerintahan di bidang agraria Zpertanahan dan tata ruang. yang urusanmenyelenggarakanKementerian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan yang selanjutnya disebut P3MB adalah tanah untuk rumah tinggal milik Warga Negara Belanda sesuai keten tuan Undang-Undang Nomor 3 Prp 1960.
2.Badan Hukum Milik Belanda yang selanjutnya disebut Prk5 adalah tanah badan hukum milik belanda berupa perkebunan sesuai ketentuan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/Tahun 1965.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerin tahan.
4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA ATAU BADAN HUKUM MILIK BELANDA.
8.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9.Peraturan Menteri Negara Agrariay Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Menetapkan Pasal 3

(1)Tanah P3MB dan Prk5 diberikan kepada penenma hak berdasarkan penunjukan dari Pemerintah dengan urutan pengutamaan, kepada:
1. a.PNS; danjatau
2. b.masyarakat.
(2)Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat mengajukan permohonan haknya dengan cara menyelesaikan pembayarannya kepada Pemerintah.
(3)Dalam hal tanah telah dialihkan kepada pihak lain dan belum dimohonkan haknya oleh pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang hak yang terakhir dapat mengajukan permohonan haknya kepada Pemerintah dengan menyelesaikan pembayarannya kepada Pemerintah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelesaian penguasaan benda-benda tetap milik perorangan Warga Negara Belanda atau badan hukum milik belanda.
(2)Peraturan Menteri In! bertujuan agar memberikan kepastian hukum bagi penerima hak atas tanah yang berasal dari tanah milik Warga Negara Belanda berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan atau Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5jPrkjTahun 1965 tentang Penegasan Status RumahjTanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan DireksijPengurusnya.

5.Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrariajpertanahan dan tata ruang. Pasa15

(1)Apabila berkas permohonan telah memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Pertanahan memerintah pegawai yang bertanggungjawab di bidang pengukuran untuk melakukan kegiatan pengukuran. Pasa14
(1)Permohonan hak tanah P3MB atau Prk5 diajukan kepada Menteri melalui Kantor Pertanahan setempat.
(2)Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fotokopi identitas pemohon atau kuasa apabila dikuasakan (KTP atau KK), yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
2. b.fotokopi anggaran dasar badan hukum, apabila pemohon badan hukum;
3. c.surat kuasa, apabila dikuasakan;
4. d.permohonan melalui Ketua P3MB/Prk.5;
5. e.Surat Keterangan Tanah;
6. f.Surat Ijin Penghunian (SIP)dari Dinas Perumahan;
7. g.keterangan dari Imigrasi tentang Kewarganegaraan Bekas Pemilik P3MB;
8. h.keterangan dari Kantor Wilayah Ditjen Pajak, dalam hal tanah Prk.5;
  1. 1.dasar peroleharr/penguasaan tanah;
9. j.bukti Pengumuman 1 (satu) kali di 2 (dua) dua Surat Kabar Harian yang beredar secara umum dengan masa tenggang 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan;
10. k.fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
  1. 1.Surat Pernyataan Kesanggupan membayar Nilai Taksiran atas tanah dan bangunan;
11. m.Surat Pernyataan belum pernah memperoleh tanab / rumah dari pemerintah; Pasa18
(1)Kepala Kantor Wilayah BPN menyampaikan Laporan kepada Menteri.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berkas permohonan, Risalah Pengolahan Data dan Risalah Penaksiran Harga. Pasa17
(1)Untuk menentukan harga penaksiran, Kepala Kantor Wilayah BPN membentuk panitia penaksir.
(2)Panitia penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.penilai (apraisab dari kemen terian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;dan
2. b.unsur dari pamongpraja, yang ditunjuk oleh Gubernur atau BupatifWalikota.
(3)Panitia penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menaksir harga tanah beserta bangunan.
(4)Hasil penaksiran harga tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat Risalah Penaksiran Harga. Pasa16
(1)Setelah berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diterima, Kepala Kantor Wilayah BPN memerintahkan Panitia A untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan dokumen.
(2)Hasil pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan dokumen dibuat Risalah Pengolahan Data.
(2)Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.
(3)Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah disertai berkas permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 10

(1)Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), pemohon menyerahkan bukti pembayaran disertai Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah P3MB atau Prk5 kepada Kantor Pertanahan untuk dilakukan pendaftaran hak.
(2)Berdasarkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah P3MB atau Prk5, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah.
(3)Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah P3MB atau Prk5 dan sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pemohon.

Pasal 9

(1)Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri memerintahkan Direktur Jenderal terkait untuk melaksanakan penelitian terhadap berkas permohonan, Risalah Pengolahan Data dan Risalah Penaksiran Harga.
(2)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:
1. a.Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah P3MB atau Prk5; atau
2. b.Keputusan Penolakan Atas Permohonan Tanah P3MB atau Prk5.
(3)Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah P3MB atau Prk5 atau Keputusan Penolakan Atas Permohonan Tanah P3MB atau Prk5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon.
(4)Dalam hal Menteri menetapkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah P3MB atau Prk5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepada pemohon diminta untuk melakukan pembayaran sesuai dengan hasil penaksiran.

Pasal 13

Dalam hal setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) masih terdapat tanah P3MB dan Prk5 yang belum dilakukan pendaftaran dan pemberian haknya, maka demi hukum tanah menjadi tanah Negara.

Pasal 12

(1)Panitia penyelesaian tanah P3MB dan Prk5 melaporkan hasil kegiatannya kepada Menteri.
(2)Dalam hal diketahui tanah P3MB atau Prk5 belum dimohonkan haknya dan tanah sudah dikuasai oleh pihak lain, Kepala Kantor Wilayah BPN membuat surat pemberitahuan kepada pihak terse but agar segera mengajukan permohonan.

Pasal 11

(1)Penyelesaian pendaftaran hak atas tanah P3MB dan Prk5 dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Dalam hal diperlukan, Menteri dapat membentuk panitia penyelesaian tanah P3MB dan Prk5.
(3)Panitia penyelesaian tanah P3MB dan Prk5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
1. a.Kepala Kantor Wilayah BPN, sebagai ketua merangkap anggota;
2. b.Kepala Kantor Pertanahan, sebagai anggota;
3. c.Unsur dari pamongpraja yang ditunjuk oleh Gubernur atau BupatijWalikota, sebagai anggota.
(4)Panitia penyelesaian tanah P3MB dan Prk5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menginventarisasi tanah P3MB dan Prk5;
2. b.memverifikasi dan mengidentifikasi tanah P3MB dan Prk5; dan
3. c.menyusun laporan tanah P3MB dan Prk5. EPUBLIK INDONESIA TAHUN:2016 NOMOR 728BERITA NEGA DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLI~INDONESIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2016 MENTERI AGRAR A AN TATA RUANGj KEPALA BADAN P RANAHAN NASIONAL, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 201 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 14

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 223 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 14

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 223 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2015