DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022

Nomor: 21
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai salah satu pihak pelapor perlu menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa;
b.bahwa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah, perlu diatur kembali oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 ten tang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6680);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEJABAT PEMBUATAKTATANAH. DAN TATA RUANGj NASIONAL TENTANG PENGGUNA JASA BAGI

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
2.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATKadalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
3.Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak danl atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum an tara dua pihak atau lebih.
4.Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penernpatan, penyetoran, penarikan, pernindahbukuan, pentransferan, pernbayaran, hibah, surnbangan, penitipan, danl atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan darr/ atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
5.Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a.Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
b.Transaksi Keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
c.Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d.Transaksi Kcuangan yang diminta oleh PPATKuntuk dilaporkan oleh PPAT karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
1. 6.Pengguna Jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa PPAT.
2. 7.Prinsip Mengcnali Pengguna Jasa adalah prinsip yang diterapkan PPAT dalam rangka mengetahui profil dan Transaksi Pengguna Jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana dilcntukan dalam Peraturan Menteri ini.
3. 8.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
4. 9.Korporasi adalah kumpulan orang darr/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. 10.Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah Setiap Orang yang:
a.memiliki hak atas danj atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
b.merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa;
c.mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
d.memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
e.mengendalikan Korporasi; danj atau
f.merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
1. 11.Orang yang Populer secara Politis (Politically Exposed Person) yang selanjutnya disingkat PEP adalah orang perseorangan yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik pada:
a.lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif;
b.negara asingjyurisdiksi asing; atau
c.organisasi internasional.
1. 12.Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, danj atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a.tulisan, suara, atau gambar;
b.peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan
c.huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
1. 13.Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrariajpertanahan dan tata ruang.
2. 14.Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrariajpertanahan dan tata ruang. Umum BABII PRINSIPMENGENALIPENGGUNAJASA Pasa12

(1)PPAT wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa secara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(2)Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identifikasi Pengguna Jasa;
2. b.verifikasi Pengguna J asa; dan
3. c.pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
(3)Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPATpad a saat:
1. a.melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
2. b.terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah danj atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,OO (seratus juta rupiah);
3. c.terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang danjatau tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. d.pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
(4)PPAT yang melakukan hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib memahami profil, maksud dan tujuan hu bungan usaha, dan Transaksi yang dilakukan Pengguna J asa dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) melalui identifikasi dan verifikasi.
(5)Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) berlaku bagi PPAT dalam memberikan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan untuk dan atas nama Pengguna Jasa.

Pasal 3

(I) Dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, PPATwajib:

a.memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang danjatau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko; dan
b.melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang danj atau tindak pidana pendanaan terorisme.

(2)Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.rendah;
2. b.sedang;dan
3. c.tinggi.
(3)Pengelompokan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan analisis terhadap:
1. a.profil;
2. b.bisnis;
3. c.negara; dan
4. d.produk. Pasa14
(1)PPAT dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
(2)Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bukti hubungan usaha an tara PPAT dengan Pengguna Jasa. Umum Pasa15
(1)PPAT melakukan identifikasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a melalui pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa.
(2)Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengguna Jasa:
1. a.orang perseorangan;
2. b.Korporasi; dan
3. c.perikatan lainnya (legal arrangements).

Pasal 6

(1)Informasi mengenai Pengguna Jasa orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a memuat:
1. a.identitas Pengguna Jasa:
  1. 1.nama lengkap;
  2. 2.nomor identitas kependudukanj surat izin mengemudi / paspor;
  3. 3.kewarganegaraan;
  4. 4.alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
  5. 5.alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan
  6. 6.alamat di negara asal dalam hal warga negara asing.
2. b.pekerjaan;
3. c.sumber dana;
4. d.hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna J asa dengan PPAT;
5. e.nomor pokok wajib pajak; dan
6. f.informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Informasi mengenai Pengguna Jasa Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memuat:
1. a.identitas Pengguna Jasa:
  1. 1.nama Korporasi;
  2. 2.nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;
  3. 3.bentuk Korporasi;
  4. 4.bidang usaha;
  5. 5.nomor izin usaha dari instansi berwenang; dan
  6. 6.alamat Korporasi dan nomor telepon.
2. b.sumber dana;
3. c.hubungan usaha atau tujuan yang akan dilakukan Pengguna J asa dengan PPAT;
4. d.informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi;
5. e.informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi;
6. f.nomor pokok wajib pajak; dan
7. g.informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)lnformasi mengenai Pengguna Jasa perikatan lainnya (legal arrangements) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c memuat:
1. a.identitas Pengguna Jasa:
  1. 1.nama;
  2. 2.nomor izin atau izin usaha dari instansi yang berwenang [jika ada); dan
  3. 3.alamat kedudukan;
2. b.sumber dana;
3. c.hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan PPAT;
4. d.informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas perikatan lainnya (legal arrangements);
5. e.nomor pokok wajib pajak;
6. f.jenis perikatan lainnya (legal arrangements);
7. g.informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya; dan
8. h.informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa17
(1)PPAT wajib memperoleh inforrnasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e melalui pengumpulan informasi atas orang perseorangan yang mengendalikan dan/ atau menerima manfaat dari Korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
(2)Dalarn hal PPAT meragukan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPAT wajib melakukan upaya lain dalam rangka memperoleh informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi.
(3)Dalam hal PPAT tidak memperoleh informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi melalui pengumpulan informasi dan upaya lain sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPAT menetapkan orang perseorangan yang memiliki jabatan sebagai direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan direksi pada Korporasi sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi.

Pasal 8

PPATwajib memperoleh informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas perikatan lainnya (legal arrangements) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d melalui pengumpulan informasi terhadap:

a.Setiap Orang yang merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), pengelola harta kekayaan, penjamin, dan penerima manfaat dari perikatan lainnya (legal arrangements) ;
b.orang perseorangan yang mengendalikan danjatau menerima manfaat dari perikatan lainnya (legal arrangements), baik secara langsung maupun tidak langsung; danj atau
c.Setiap Orang yang memiliki kesamaan posisi dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), pengelola harta kekayaan, penjamin, dan penerima manfaat dari perikatan lainnya (legal arrangements) sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 9

(1)Dalam pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPAT wajib meneliti kebenaran formil Dokumen Pengguna Jasa.
(2)Dalam rangka meyakini kebenaran formil Dokumen Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATwajib bertemu dengan Pengguna Jasa secara dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring).

Pasal 10

Untuk Pengguna Jasa orang perseorangan, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus didukung dengan:

a.Dokumen identitas Pengguna Jasa;
b.fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak; dan
c.spesimen tanda tangan.

Pasal 11

(1)Untuk Pengguna Jasa Korporasi, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus didukung dengan Dokumen identitas Korporasi untuk:
1. a.Pengguna Jasa Korporasi yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan:
  1. 1.akta pendirian beserta perubahannya, pengesahanj persetujuan Korporasi;
  2. 2.spesimen tanda tangan dan fotokopi surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PPAT;
  3. 3.fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak;
  4. 4.Surat Izin Tempat Usaha (SITU)atau Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;dan
  5. 5.identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PPAT.
2. b.Pengguna Jasa yayasan disertai Dokumen pendukung berupa:
  1. 1.izin bidang kegiatan yayasan;
  2. 2.akta pendirian beserta perubahannya, pengesahanj persetujuan yayasan;
  3. 3.nomor pokok wajib pajak; dan
  4. 4.identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan PPAT.
3. c.Pengguna Jasa perkumpulan yang berbadan hukum disertai Dokumen pendukung berupa:
  1. 1.bukti pengesahan pada instansi yang berwenang;
  2. 2.nama penyelenggara; dan
  3. 3.identitas pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan PPAT.
4. d.Pengguna Jasa Korporasi yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil wajib disertai Dokumen:
  1. 1.spesimen tanda tangan dan fotokopi surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PPAT;
  2. 2.fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak;
  3. 3.Surat Izin Tempat Usaha (SITU)atau Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;
  4. 4.struktur manajemen Korporasi;
  5. 5.struktur kepemilikan Korporasi; dan
  6. 6.identitas pihak yang berwenang mewakili Korporasi untuk melakukan hubungan usaha dengan PPAT.
(2)Untuk Pengguna Jasa Korporasi berupa penyedia jasa keuangan, Dokumen yang disampaikan berupa:
1. a.akta pendirian / anggaran dasar penyedia jasa keuangan;
2. b.izin usaha dari instansi yang berwenang; dan C. spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama penyedia jasa keuangan.

Pasal 12

PPAT wajib meminta Dokumen pendukung informasi untuk Pengguna Jasa berupa perikatan lainnya (legal arrangements) paling sedikit berupa:

a.bukti pendirian dan pendaftaran pada instansi yang berwenang;
b.spesimen tanda tangan dan fotokopi surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (legal arrangements) dalam melakukan hu bungan usaha dengan PPAT;
c.identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (legal arrangements); dan
d.identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya (legal arrangements) dalam melakukan hubungan usaha dengan PPAT.

Pasal 13

(1)Untuk Pengguna Jasa berupa lembaga yang memiliki kewenangan di bidang ekseku tif, yudikatif, legislatif, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, PPAT wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi atau perwakilan.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan Dokumen berupa:
1. a.surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan PPAT;dan
2. b.spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan PPAT.

Pasal 14

(1)PPAT wajib mengetahui Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan PPAT bertindak untuk diri sendiri, untuk dan atas nama pihak lain, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner} atas Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa.
(2)Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PPAT wajib melakukan iden tifikasi.
(3)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengumpulan informasi mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner} yang bersumber dari:
1. a.pernyataan Pengguna Jasa dany atau Setiap Orang yang berwenang mewakili Pengguna Jasa;
2. b.informasi otoritas yang berwenang; dan/ atau C. informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
(4)Pengumpulan informasi mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner} sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
1. a.bagi pihak lain atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner} orang perseorangan:
  1. 1.identitas pihak lain atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) orang perseorangan yang memuat: a) nama lengkap; b) nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; c) tempat dan tanggal lahir; d) kewarganegaraan; e) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; f) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan g) alamat di negara asal dalam hal warga negara asing.
  2. 2.pekerjaan;
  3. 3.sumber dana;
  4. 4.hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan PPAT;
  5. 5.nomor pokok wajib pajak; dan
  6. 6.informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.bagi pihak lain atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Korporasi:
  1. 1.identitas pihak lain atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Korporasi yang memuat: a) nama Korporasi; b) nomor keputusan pengesahan Korporasi dalam hal berbadan hukum; c) bentuk Korporasi; d) bidang usaha; e) nomor izin usaha dari instansi berwenang; dan f) alamat Korporasi dan nomor telepon.
  2. 2.sumber dana;
  3. 3.hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan PPAT;
  4. 4.informasi pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi;
  5. 5.informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi;
  6. 6.nomor pokok wajib pajak; dan
  7. 7.informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. c.bagi pihak lain atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) perikatan lainnya (legal arrangements):
  1. 1.identitas pihak lain atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) perikatan lainnya (legal arrangements) yang memuat: a) nama; b) nomor izin atau izin usaha dari instansi berwenang; dan c) alamat kedudukan.
  2. 2.sumber dana;
  3. 3.hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna J asa dengan PPAT;
  4. 4.informasi pihak-pihak yang tercantum dalam perikatan lainnya (legal arrangements);
  5. 5.nomor pokok wajib pajak;
  6. 6.jenis perikatan lainnya (legal arrangements);
  7. 7.informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (legal arrangements); dan
  8. 8.informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna J asa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015