DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015

Nomor: 43
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Pasal 1

. . .

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3.Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
4.Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.
5.Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
6.Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
7.Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
8.Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a.Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b.Transaksi . . .
b.Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
c.Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d.Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
1. 9.Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
2. 10.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 2

(1)Pihak Pelapor meliputi:
1. a.penyedia jasa keuangan:
  1. 1.bank;
  2. 2.perusahaan pembiayaan;
  3. 3.perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
  4. 4.dana pensiun lembaga keuangan;
  5. 5.perusahaan efek;
  6. 6.manajer investasi;
  7. 7.kustodian . . .
  8. 7.kustodian;
  9. 8.wali amanat;
  10. 9.perposan sebagai penyedia jasa giro;
  11. 10.pedagang valuta asing;
  12. 11.penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
  13. 12.penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
  14. 13.koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
  15. 14.pegadaian;
  16. 15.perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
  17. 16.penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
2. b.penyedia barang dan/atau jasa lain:
  1. 1.perusahaan properti/agen properti;
  2. 2.pedagang kendaraan bermotor;
  3. 3.pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
  4. 4.pedagang barang seni dan antik; atau
  5. 5.balai lelang.
(2)Pihak Pelapor penyedia jasa keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup juga:
1. a.perusahaan modal ventura;
2. b.perusahaan pembiayaan infrastruktur;
3. c.lembaga keuangan mikro; dan
4. d.lembaga pembiayaan ekspor.

Pasal 3

Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:

a.advokat;
b.notaris . . .
b.notaris;
c.pejabat pembuat akta tanah;
d.akuntan;
e.akuntan publik; dan
f.perencana keuangan.

Pasal 4

Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.

Pasal 5

Ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3.

Pasal 6

(1)Ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur.
(2)Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Pasal 7

. . .

Pasal 7

(1)Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang.
(2)Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang.

Pasal 8

(1)Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
1. a.pembelian dan penjualan properti;
2. b.pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. c.pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4. d.pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
5. e.pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi advokat yang bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dalam rangka:
1. a.memastikan posisi hukum Pengguna Jasa; dan
2. b.penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 9

. . .

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Pasal 1

. . .

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3.Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
4.Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.
5.Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
6.Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
7.Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
8.Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a.Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b.Transaksi . . .
b.Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
c.Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d.Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
1. 9.Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
2. 10.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 2

(1)Pihak Pelapor meliputi:
1. a.penyedia jasa keuangan:
  1. 1.bank;
  2. 2.perusahaan pembiayaan;
  3. 3.perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
  4. 4.dana pensiun lembaga keuangan;
  5. 5.perusahaan efek;
  6. 6.manajer investasi;
  7. 7.kustodian . . .
  8. 7.kustodian;
  9. 8.wali amanat;
  10. 9.perposan sebagai penyedia jasa giro;
  11. 10.pedagang valuta asing;
  12. 11.penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
  13. 12.penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
  14. 13.koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
  15. 14.pegadaian;
  16. 15.perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
  17. 16.penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
2. b.penyedia barang dan/atau jasa lain:
  1. 1.perusahaan properti/agen properti;
  2. 2.pedagang kendaraan bermotor;
  3. 3.pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
  4. 4.pedagang barang seni dan antik; atau
  5. 5.balai lelang.
(2)Pihak Pelapor penyedia jasa keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup juga:
1. a.perusahaan modal ventura;
2. b.perusahaan pembiayaan infrastruktur;
3. c.lembaga keuangan mikro; dan
4. d.lembaga pembiayaan ekspor.

Pasal 3

Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:

a.advokat;
b.notaris . . .
b.notaris;
c.pejabat pembuat akta tanah;
d.akuntan;
e.akuntan publik; dan
f.perencana keuangan.

Pasal 4

Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur.
(2)Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Pasal 7

. . .

Pasal 7

(1)Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang.
(2)Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang.

Pasal 8

(1)Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
1. a.pembelian dan penjualan properti;
2. b.pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. c.pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4. d.pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
5. e.pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi advokat yang bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dalam rangka:
1. a.memastikan posisi hukum Pengguna Jasa; dan
2. b.penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 9

. . .

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022