DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021

Nomor: 23
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pusat;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5952);
2. 3.Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. 9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat SPBE Kementerian adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antarsarana atau media.
3.Tata Kelola SPBE Kementerian adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE Kementerian secara terpadu.
4.Manajemen SPBE Kementerian adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Kementerian yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
5.Layanan SPBE Kementerian adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE Kementerian dan yang memiliki nilai manfaat.
6.Arsitektur SPBE Kementerian adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7.Peta Rencana SPBE Kementerian adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Kementerian yang terintegrasi.
8.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
9.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
10.Evaluasi SPBE Kementerian adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE Kementerian terhadap pelaksanaan SPBE Kementerian.
11.Interoperabilitas Data adalah koordinasi dan kolaborasi antarproses Bisnis dan antarsistem elektronik baik internal maupun eksternal dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Kementerian.
12.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antarsimpul jaringan unit kerja di lingkungan Kementerian.
13.Sistem Penghubung Layanan Kementerian adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE Kementerian.
14.Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
15.Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau pemerintah daerah lain.
16.Keamanan SPBE Kementerian adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE Kementerian.
17.Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
18.Pengguna SPBE Kementerian adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Kementerian.
19.Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
20.Kenirsangkalan (nonrepudiation) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
21.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
22.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 2

(1)SPBE Kementerian dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.interoperabilitas; dan
7. g.keamanan.
(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kementerian yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE Kementerian.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE Kementerian secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kementerian yang tepat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Kementerian.
(7)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar- Proses Bisnis dan antarsistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Kementerian.
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB II

RUANG LINGKUP SPBE KEMENTERIAN

Pasal 3

Ruang lingkup SPBE Kementerian meliputi:

a.Tata Kelola SPBE Kementerian;
b.Manajemen SPBE Kementerian;
c.Audit TIK;
d.penyelenggara SPBE Kementerian;
e.percepatan SPBE; dan
f.pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.

BAB III

TATA KELOLA SPBE KEMENTERIAN

Pasal 4

(1)Tata Kelola SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Kementerian secara terpadu.
(2)Unsur-Unsur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE Kementerian;
2. b.Peta Rencana SPBE Kementerian;
3. c.rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
4. d.Proses Bisnis;
5. e.data dan informasi;
6. f.infrastruktur SPBE Kementerian;
7. g.aplikasi SPBE Kementerian;
8. h.Keamanan SPBE Kementerian; dan
9. i.layanan SPBE Kementerian.

Pasal 5

(1)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE Kementerian, data dan informasi, infrastruktur SPBE Kementerian, aplikasi SPBE Kementerian, dan Keamanan SPBE Kementerian untuk menghasilkan layanan SPBE Kementerian yang terpadu.
(2)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur.
(3)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(4)Domain arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain arsitektur data dan informasi;
3. c.domain arsitektur infrastruktur SPBE Kementerian;
4. d.domain arsitektur aplikasi SPBE Kementerian;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE Kementerian; dan
6. f.domain arsitektur layanan SPBE Kementerian.

Pasal 6

(1)Arsitektur SPBE Kementerian disusun berdasarkan arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Kementerian.
(2)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Penyusunan Arsitektur SPBE Kementerian dikoordinasikan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE Kementerian dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
(2)Reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i;
4. d.perubahan pada Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4); dan/atau
5. e.perubahan Rencana Strategis Kementerian.
(3)Reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
(4)Hasil reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim koordinasi SPBE Kementerian.

Pasal 8

(1)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Kementerian.
(2)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Tata Kelola SPBE Kementerian;
2. b.Manajemen SPBE Kementerian;
3. c.Layanan SPBE Kementerian;
4. d.Infrastruktur SPBE Kementerian;
5. e.Aplikasi SPBE Kementerian;
6. f.Keamanan SPBE Kementerian; dan
7. g.Audit TIK.
(3)Peta Rencana SPBE Kementerian disusun oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK dengan berpedoman pada peta rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Kementerian, rencana strategis Kementerian.
(4)Peta Rencana SPBE Kementerian dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan:
1. a.perubahan peta rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana Strategis Kementerian;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE Kementerian; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.
(5)Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.
(6)Hasil reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Rencana dan anggaran SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Kementerian dan Peta Rencana SPBE Kementerian serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.
(2)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan bidang keuangan dan berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.

Pasal 10

(1)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf d disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta pembangunan, pengembangan, dan penerapan aplikasi SPBE Kementerian, Keamanan SPBE Kementerian, dan Layanan SPBE Kementerian.
(2)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian dan Layanan SPBE Kementerian yang terintegrasi.
(3)Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK serta dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
(4)Perubahan proses bisnis yang diakibatkan adanya inovasi baru harus melalui proses pengajuan usulan inovasi dan reviu kelayakan inovasi oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022