DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; meliputi: ketentuan umum; asas dan tujuan; lokaso dan pendirian; perlindungan dan pemberdayaan apsar rakyat; penetapan zonasi dan lokasi, jam operasional kemitraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; perizinan ; pembinaan dan pengawasan; kewajiban dan larangan; sanksi administratif; ketentuan pidana;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dunia investasi terus berkembang pesat dengan muncul pusat perberlanjaan dan toko swalayan diberbagai wilayah di Kabupaten Sampang;
c.bahwa perlu melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
15.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 4742);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
17.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagagngan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 36/M- DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
18.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Sampang.
2.Daerah adalah Kabupaten Sampang.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
4.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5.Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
6.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari satu penjual
7.Toko Swalayan adalah Toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
9.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
10.Usaha Mikro, Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupung tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
12.Persyaratan perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara toko swalayan dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang diperdagangkan dalam toko swalayan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

a.kemanusian;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan;
d.kemitraan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kelestarian lingkungan;
g.kejujuran usaha; dan
h.persaingan sehat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pasar Rakyat, Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan, yaitu:

a.memberikan kepastian hukum kepada para pelaku Pasar rakyat, Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan;
b.memberikan perlindungan kepada UMK-M dan koperasi, pasar rakyat, pusat perbelanjaan serta took swalayan;
c.memberdayakan pengusaha UMK-M dan koperasi serta pasar rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
d.memberdayakan pasar rakyat yang memiliki nilai historis sebagai aset pariwisata;
e.menata dan mengendalikan pendirian pada disuatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat dan UMK-M yang telah ada;
f.menjamin terselenggaranya kemitraan antara pasar rakyat dan toko modern dengan UMK-M dan koperasi local sebagai pemasok barang;
g.mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan public serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Rakyat, Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan; dan
h.mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perberlanjaan, Toko Swalayan, UMK-M dan Koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

BAB III

PASAR RAKYAT

Pasal 4

Lokasi Pendirian Pasar Rakyat mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.

Pasal 5

Pendirian dan penyelenggaraan Pasar Rakyat memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.memperhitungkan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
b.menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
c.menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
d.menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
e.kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
f.kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya;
g.ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar; dan
h.perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui instansi terkait bertanggungjawab memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Rakyat dan pelaku- pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
(2)Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Usaha Mikro, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah melalui instansi terkait bertanggungjawab memberikan perlindungan dalam aspek :
1. a.lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat;
2. b.kepastian hukum dan jaminan usaha di Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya
3. c.kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan
(3)Dalam upaya pemberdayaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah melalui instansi terkait berkewajiban melakukan:
1. a.pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Usaha Mikro, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
2. b.pemberian subsidi kepada Pasar Rakyat, Usaha Mikro, dan Koperasi serta pelaku usaha yang ada didalamnya;
3. c.peningkatan kualitas dan sarana Pasar Rakyat, Usaha Mikro, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
4. d.pengembangan Pasar Rakyat, pelaku usaha yang ada didalamnya;
5. e.fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang
(4)Pasar Rakyat yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
(5)Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, dan Koperasi, Pemerintah Daerah melalui instansi terkait mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat.

BAB IV

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 7

(1)Lokasi pendirian Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada:
1. a.rencana tata ruang wilayah kabupaten; atau
2. b.rencana detail tata ruang kabupaten.
(2)Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang kabupaten.
(3)Dalam hal rencana detail tata ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 8

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2)dan ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
2. b.pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan;
3. c.jarak antara Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisonal; dan
4. d.standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
c.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
d.potensi Kemitraan dengan UMK-M;
e.potensi penyerapan tenaga kerja;
f.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagaisaranabagi UMK-M;
g.ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
h.dampak positif dan negatif atas Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisonal yang telah ada sebelumnya.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2012

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2012

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021