DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020

Nomor: 26
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan ditetapkannya pemekaran wilayah Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah otonomi baru, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pertanahan, serta guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk perwakilan kantor pertanahan di masing-masing kabupaten tersebut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
10.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
11.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
12.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATU BARA, KABUPATEN PADANG LAWAS, KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, DAN KABUAPTEN NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara, Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Lawas, Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Utara yang selanjutnya disebut Perwakilan Kantor Pertanahan adalah bagian dari Kantor Pertanahan Induk dan merupakan satu kesatuan organisasi, administrasi dan keuangan yang tidak terpisahkan keberadaannya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Pasal 2

(1)Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pertanahan, di samping Kantor Pertanahan Induk, dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan.
(2)Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan sebagai pimpinan;
2. b.koordinator; dan
3. c.staf Perwakilan Kantor Pertanahan.
(3)Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan, koordinator dan staf Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

(1)Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh koordinator yang menangani urusan:
1. a.tata usaha;
2. b.survei dan pemetaan;
3. c.penetapan hak dan pendaftaran;
4. d.penataan dan pemberdayaan;
5. e.pengadaan tanah dan pengembangan; dan
6. f.pengendalian dan penanganan sengketa.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator dibantu oleh staf.

Pasal 4

(1)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Perwakilan yaitu pejabat struktural paling rendah Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang setara Pejabat Pengawas di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
(2)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda (III/a), yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Wilayah Kerja masing-masing Perwakilan Kantor Pertanahan sesuai dengan wilayah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 6

Perwakilan Kantor Pertanahan melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Induk dalam lingkungan wilayah tetap menjadi tanggung jawab Kantor Pertanahan Induk.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Induk dan wajib menggunakan stempel Kantor Pertanahan Induk dan membuat laporan bulanan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.

Pasal 8

(1)Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk.
(2)Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan Induk.
(3)Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional berwenang untuk:

a.memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Induk untuk menyiapkan peralihan dokumen atau warkah pendaftaran tanah yang menjadi bagian wilayah kerja Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari Kantor Pertanahan Induk; dan
b.menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan.

Pasal 10

Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pertanahan Induk.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2025

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2025

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2021