DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Mei 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan se oagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomoi 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 23); Mengingat Menimbang KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONALREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PEMBENTUKAN PERWAKILANKANTORPERTANAHAN KABUPATEN KOLAKATIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG NOMOR 7 TAHUN 2014 PERATURAN KEPALABADANPERTANAHANNASIONAL KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BAB I ... PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESITENGGARA PERTANAHAN NASIONAL PERWAKILAN KANTOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : PERATURAN KEPALA BADAN TENTANG PEMBENTUKAN

5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
7.Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8.Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209);
9.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
10.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
11.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;
12.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Menetapkan

(2)Persyaratan ...

Pasal 4

(1)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Perwakilan adalah pejabat struktural serendah-rendahnya pejabat eselon IV di Jingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
(3)Pejabat Perwakilan, Koordinator dan Staf Perwakilan Kantor Pertanahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Pasa13
(1)Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa koordinator yang menangani urusan:
1. a.Tata Usaha;
2. b.Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
3. c.Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. d.Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan;
5. e.Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; dan
6. f.Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator dapat dibantu oleh beberapa staf sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

(1)Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pertanahan disamping Kantor Pertanahan Induk, dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan.
(2)Perwakilan Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang pejabat serendah- rendahnya setingkat pejabat eselon IV dan dibantu oleh beberapa koordinator.
(1)Perwakilan Kantor Pertanahan dalam Peraturan ini adalah Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan bagian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka sebagai Kantor Pertanahan Induk dan merupakan satu kesatuan organisasi, administrasi dan keuangan yang tidak terpisahkan keberadaannya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
(2)Kantor Pertanahan Induk adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka.

BAB II

ORGANISASJ

Pasal 1

(2)Laporan ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Induk dan wajib menggunakan stempel Kantor Pertanahan Induk dan membuat laporan bulanan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 8

Tugas dan fungsi di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, serta tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan kepegawaian, tetap menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Induk.

Pasal 7

Perwakilan Kantor Pertanahan melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Induk dalam lingkungan wilayah kerjanya, kecuali untuk urusan keuangan dan kepegawaian. BABIV TUGAS, FUNGSI DANKEWENANGAN

Pasal 6

a.Kecamatan Tirawuta;
b.Kecamatan Loea;
c.Kecamatan Ladongi;
d.Kecamatan Poli Polia;
e.Kecamatan Lambandia;
f.Kecamatan Lalolae;
g.Kecamatan Mowewe;
h.Kecamatan Uluiwoi;
l.Kecamatan Tinondo. Wilayah kerja Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi:

Pasal 5

(2)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
(2)Pengalihan penyelenggaraan kegiatan pelayanan pertanahan dari Kantor Pertanahan Induk ke Perwakilan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.
(3)Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Kantor Pertanahan Induk, baik secara sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.
(1)Kepala Kantor Pertanahan Induk berkewajiban membimbing dan mengawasi setiap kegiatan yang dilimpahkan kepada Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan.

BAB III

WILAYAHKERJA

Pasal 13

Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Induk.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 2

ORGANISASJ

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

WILAYAHKERJA

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 2

ORGANISASJ

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

WILAYAHKERJA

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960