DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Februari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
b.bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka, secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan secara elektronik, maka ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 terkait bentuk dan isi sertifikat hak atas tanah, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat; MENTERI AGRARIADAN TATARUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURAN MENTERI AGRARIADAN TATARUANG/ KEPALABADAN PERTANAHANNASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG BENTUK DAN lSI SERTIFlKAT HAKATAS TANAH Menimbang MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
5.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
6.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
7.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121jP Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8.Peraturan Menteri Negara AgrariajKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional tentang Bentuk dan lsi Sertifikat Hak Atas Tanah; Mengingat terintegrasi dan dapat digunakan dengan atau tanpa jarmgan, serta dapat langsung tersinkronisasi secara otomatis. tersistem,aplikasiberbentukelektroniksistem Pasal 2

(1)Pendaftaran tanah dilakukan dengan menggunakan sistem KKP.
(2)KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
2.Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang selanjutnya disingkat KKP adalah aplikasi utama dalam menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas j fungsi Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibangunj dikembangkan mengacu pada alur, persyaratan, waktu, biaya dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pelayanan Secara Manual adalah pelayanan pendaftaran tanah yang dilaksanakan tanpa menggunakan sistem KKP.
4.Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrariajpertanahan dan tata ruang. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGj KEPALABADANPERTANAHANNASIONALTENTANGBENTUK DANlSI SERTIFlKATHAKATASTANAH. Menetapkan Pasal 4

(1)Untuk kepentingan pemegang hak at au pengelola tanah wakaf, diterbitkan Sertifikat hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan dan Sertifikat tanah wakaf.
(2)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak pada 1 (satu) lembar berdasarkan informasi yang diperoleh dari data fisik dan data yuridis.
(3)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
1. a.nama pemegang hak atas tanah;
2. b.jenis hak atas tanah;
3. c.nomor identifikasi bidang tanah;
4. d.nomor induk kependudukan Znomor identitas;
5. e.tanggal berakhir hak, untuk hak atas tanah dengan jangka waktu; Pasa13 Setiap Sertifikat untuk perorangan dilengkapi foto pemegang hak yang bersangkutan.
(3)Dalam hal sistem KKP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)karena sebab tertentu tidak dapat dilakukan, maka pendaftaran tanah dapat dilakukan secara manual.
(4)Sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.listrik mati, jaringan internet terganggu, sistem down; atau
2. b.Kantor Pertanahan yang bersangkutan belum dapat melaksanakan sistem KKP.
(5)Dalam hal sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, pelayanan dapat dilaksanakan manual dan setelah sistem KKP berfungsi pelayanan manual harus segera didaftarkan dalam sistem KKP.
(6)Pendaftaran secara manual karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.

Pasal 6

(1)Sertifikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama, dicetak sebanyak jumlah pemegang hak bersama.
(2)Masing-masing Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama pemegang hak bersama yang bersangkutan dan besarnya bagian dari hak bersama.
(3)Besarnya bagian dari hak bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditulis dalam bentuk pecahan bagian dari jumlah keseluruhan orang pemegang hak bersama.

Pasal 5

Kutipan peta pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, merupakan data spasial tervalidasi dari bidang tanah tersebut dan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang geometri, luas, dan letak tanah.

f.kutipan peta pendaftaran;
g.tanggal penerbitan; dan
h.pengesahan.

(4)Dalam hal terdapat catatan, pembebanan hak lain, tanggung jawab atau pembatasan, maka dicantumkan juga dalam Sertifikat.
(5)Untuk sertifikat tanah wakaf, informasi pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat informasi mengenai Nadzir dan Wakif.
(6)Untuk sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga memuat informasi mengenai satuan rumah susun, gambar pertelaan yang bersangku tan dan tanah bersama.
(7)Untuk Sertifikat Hak Tanggungan, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat juga informasi sesuai dengan Undang-Undang mengenai Hak Tanggungan.
(8)Lembar Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

(1)Sertifikat dalam bentuk, isi dan format sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap sah dan berlaku.
(2)Blanko Sertifikat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang masih tersedia di Kantor Pertanahan masih dapat dipergunakan sampai persediaan blanko terse but habis.
(3)Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai bentuk dan isi Sertifikat dalam Peraturan Menteri Negara AgrariajKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dieabut dan dinyatakan tidak berlaku, keeuali mengenai Blanko Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

(1)Penggantian bentuk dan isi Sertifikat dengan format sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang ada pada pemegang hak atas tanah ke bentuk dan isi Sertifikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan seeara bertahap, sesuai dengan kesiapan Kantor Pertanahan.
(2)Kantor Pertanahan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri III I , wajib menenma permohonan perubahan format Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BERITA NEG RA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 342 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ~ Diundangkan di Jakarta padatanggal 2 Maret 2016 N TATA RUANGj NAHAN NASIONAL,KEPALABADAN PE Ditetapkan di Jakarta padatanggal 15 Februari 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Pasa19 Peraturan Menteri irn mulai berlaku pada tanggal diundangkan. AN TATARUANGj NAHANNASIONAL, 35,5 em 21,S em ~-------- ~------~ ~ Lembar Sertifikat Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruangj Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Bentuk dan lsi Sertifikat Hak Atas Tanah

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1996

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2015

Peraturan Menteri Negara AgrariajKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1996

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2015

Peraturan Menteri Negara AgrariajKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997