DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, instansi pembina memiliki tugas menyusun pedoman kebutuhan jabatan fungsional; www.peraturan.go.id 2021, No.144
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kadastral, instansi pembina bertugas menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyusunan Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kadastral; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); www.peraturan.go.id 2021, No.144
6.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kadastral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 421); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan www.peraturan.go.id 2021, No.144 manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
3.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
5.Jabatan Fungsional Penata Kadastral selanjutnya disebut JF Penata Kadastral adalah JF yang mempunyai keahlian yang meliputi ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan kadastral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Pejabat Fungsional Penata Kadastral yang selanjutnya disebut Penata Kadastral, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk melaksanakan pekerjaan JF Penata Kadastral.
7.Kebutuhan JF Penata Kadastral adalah jumlah dan jenjang JF Penata Kadastral yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
8.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Penata Kadastral untuk pembinaan karier yang bersangkutan.
9.Kegiatan adalah unsur, sub unsur, dan butir-butir kegiatan JF Penata Kadastral.
10.Unit Pengguna adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di bawah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi survei dan pemetaan di Kementerian, pejabat pimpinan tinggi pratama di Kantor Wilayah dan www.peraturan.go.id 2021, No.144 pejabat administrator di Kantor Pertanahan.
11.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
12.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
13.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal.
14.Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka menyusun, mengusulkan, dan menetapkan Kebutuhan JF Penata Kadastral.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dalam penyusunan, pengusulan, dan penetapan Kebutuhan JF Penata Kadastral. www.peraturan.go.id 2021, No.144

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN JF PENATA KADASTRAL

Pasal 4

(1)Penyusunan Kebutuhan JF Penata Kadastral wajib dilakukan oleh setiap Unit Pengguna JF Penata Kadastral berdasarkan kebutuhan.
(2)Penyusunan kebutuhan JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam:
1. a.pengangkatan PNS dalam JF Penata Kadastral; dan
2. b.pembinaan karier Pejabat Fungsional Penata Kadastral.

Pasal 5

(1)Pengangkatan PNS dalam JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan jika terdapat lowongan Kebutuhan JF Penata Kadastral pada Unit Pengguna.
(2)Pengangkatan PNS dalam JF Penata Kadastral dilakukan melalui:
1. a.pengangkatan pertama;
2. b.pengangkatan karena perpindahan jabatan;
3. c.pengangkatan karena penyesuaian/inpassing; atau
4. d.pengangkatan promosi.
(3)Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengangkatan PNS pertama kali ke dalam JF Penata Kadastral untuk mengisi lowongan Kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.
(4)Pengangkatan karena perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam JF Penata www.peraturan.go.id 2021, No.144 Kadastral untuk memenuhi Kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pengangkatan karena penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengangkatan PNS dalam JF Penata Kadastral untuk memenuhi Kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
(6)Pengangkatan karena promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d:
1. a.PNS yang belum menduduki JF Penata Kadastral; atau
2. b.kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi dalam JF Penata Kadastral.

Pasal 6

Pembinaan karier Pejabat Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.kenaikan jenjang jabatan; dan
b.penataan Penata Kadastral dalam lingkup Unit Pengguna.

Pasal 7

Kebutuhan JF Penata Kadastral pada Unit Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dihitung apabila:

a.terdapat Penata Kadastral yang berhenti, diberhentikan, mutasi dan/atau pensiun;
b.peningkatan volume beban kerja; dan/atau
c.pembentukan unit kerja baru.

Pasal 8

Jenjang JF Penata Kadastral meliputi:

a.Penata Kadastral Ahli Pertama;
b.Penata Kadastral Ahli Muda; dan
c.Penata Kadastral Ahli Madya. www.peraturan.go.id 2021, No.144

Pasal 9

(1)JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang bertugas di Kementerian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di unit JF Penata Kadastral.
(2)JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang bertugas di Kantor Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di unit JF Penata Kadastral.
(3)JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang bertugas di Kantor Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator di unit JF Penata Kadastral.

Pasal 10

Penyusunan Kebutuhan JF Penata Kadastral dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a.inventarisasi;
b.penghitungan; dan
c.pemetaan jabatan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYUSUNAN KEBUTUHAN JF PENATA KADASTRAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYUSUNAN KEBUTUHAN JF PENATA KADASTRAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2020