1.menyusun rancangan lokasi program survei;
2.menyiapkan informasi dasar berupa batas administrasi, toponimi, dan batas alam lainnya pada lokasi survei;
3.melakukan pengisian data atribut pada data spasial hasil deliniasi untuk peta kerja;
4.melaksanakan kontrol kualitas peta kerja kategoriI, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
5.melakukan inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
6.melakukan inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategoriII, yaituluas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
7.melakukan inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategoriIII, yaitu>1000 ha (lebih dari seribu hektare);
8.menyusun simbol/legenda pada peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
9.menyusun simbol/legenda pada peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
10.menyusun simbol/legenda pada peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
11.menyusun layout peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
12.menyusun layout peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
13.menyusun pembagian area kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
14.menyusun desain rancangan survei lapang kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
15.melakukan ekspos hasil perencanaan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
16.melakukan pemilihan alat survei sesuai metode pelaksanaan survei;
17.melakukan verifikasi dan kalibrasi alat survei mekanik;
18.melakukan verifikasi dan kalibrasi alat survei optik;
19.menyusun rencana jalur terbang wahana nirawak/dronekategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
20.memverifikasi peta kerja survei dengan area sampel kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
21.melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait desa/kelurahan;
22.melakukan dokumentasi visual lokasi sampel survei kadastral;
23.mewawancara narasumber di lapang dalam rangka mencari data sekunder;
24.mengolah data mentah hasil survei kadastral;
25.mengolah data tabulasi sementara pasca survei lapangan data survei fisik bidang tanah;
26.mengolah data tabulasi sementara pasca survei lapangan data survei sosial masyarakat;
27.menginventarisasi susunan arsip kegiatan survei kadastral;
28.melakukan alih media arsip kegiatan survei kadastralelektronik;
29.melakukan alih media arsip kegiatan survei kadastral nonelektronik;
30.melakukan koordinasi dan sosialisasi program pengukuran bidang tanah dengan instansi lain, perangkat desa, dan masyarakat;
31.memverifikasi data fisik dan alas hak permohonan pengukuran bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
32.memverifikasi data fisik dan alas hak permohonan pengukuran bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
33.memverifikasi data fisik dan alas hak permohonan pengukuran bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
34.menginventarisasi sebaran titik pengikatan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
35.menginventarisasi sebaran titik pengikatan kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
36.menginventarisasi sebaran titik pengikatan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
37.menginventarisasi ketersediaan data pendukung;
38.menelaah penentuan alat sesuai jenis dan metode pengukuran bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
39.menelaah penentuan alat sesuai jenis dan metode pengukuran bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
40.menelaah penentuan alat sesuai jenis dan metode pengukuran bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
41.melakukan verifikasi dan kalibrasi alat ukur mekanik;
42.melakukan verifikasi dan kalibrasi alat ukur optik;
43.melakukan verifikasi dan kalibrasi alat ukur elektronik;
44.memverifikasi rencana jalur terbang wahana nirawak/drone untuk penunjang pengukuran kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
45.menyusun linimasa pelaksanaan pengukuran bidang tanah;
46.memvalidasi kualitas peta kerja prapengukuran bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
47.melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan asas kontradiktur delimitasi kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
48.mengoordinasikan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
49.mengoordinasikan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis kategori II, yaitu luas 10- 1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
50.mengoordinasikan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
51.melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
52.melaksanakan pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
53.melaksanakan pengukuran situasi dan detail kawasan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
54.melaksanakan pengukuran situasi dan detail kawasan kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
55.mengolah data hasil pengukuran batas bidang kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
56.mengolah data hasil pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah;
57.mengolah data hasil pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
58.mengolah data hasil pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
59.mengolah data hasil pengukuran situasi dan detail kawasan;
60.memvalidasi data informasi bidang tanah;
61.menyusun album kompilasi hasil foto udara skala kecil;
62.menyusun album kompilasi hasil foto udara skala sedang;
63.menyusun album kompilasi buku tugu batas bidang tanah;
64.menginventarisasi susunan arsip kegiatan pengukuran batas bidang tanah;
65.melakukan alih media arsip kegiatan pengukuran batas bidang tanah elektronik;
66.melakukan alih media arsip kegiatan pengukuran batas bidang tanah nonelektronik;
67.melakukan plotting hasil survei tematik;
68.mengolah data citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
69.mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data spasialkategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
70.mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data tekstual kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
71.memvalidasi penggabungan data spasial dengan data tekstual kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
72.melakukan layout kartografis kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
73.melakukan simbolisasi pada peta;
74.melakukan penggambaran peta bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
75.memvalidasi pemetaan hasil survei kadastralkategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
76.menginventarisasi susunan arsip kegiatan pemetaan kadastral;
77.melakukan alihmedia arsip kegiatan pemetaan kadastralelektronik; dan
78.melakukan alihmedia arsip kegiatan pemetaan kadastral nonelektronik;
1.menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan survei;
2.melaksanakan kontrol kualitas peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
3.melaksanakan kontrol kualitas peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
4.menyusun layout peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
5.menyusun pembagian area kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
6.menyusun desain rancangan survei lapang kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
7.melakukan ekspos hasil perencanaan kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
8.melakukan verifikasi dan kalibrasi alat survei elektronik;
9.menyusun rencana jalur terbang wahana nirawak/drone kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
10.menyusun rencana jalur terbang wahana nirawak/drone kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
11.memverifikasi peta kerja survei dengan area sampel kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
12.melakukan ekspos pelaksanaan survei kadastral;
13.melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait kabupaten/kota;
14.melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait provinsi;
15.menelaah data dan informasi bidang tanah pada lokasi sampel;
16.menelaah data dan informasi sosial masyarakat pada lokasi sampel;
17.memverifikasi rencana jalur terbang wahana nirawak/drone untuk penunjang pengukuran kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
18.memverifikasi rencana jalur terbang wahana nirawak/drone untuk penunjang pengukuran kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
19.memvalidasi kualitas peta kerja prapengukuran bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
20.memvalidasi kualitas peta kerja prapengukuran bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
21.melakukan ekspos perencanaan pengukuran bidang tanah;
22.melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan asas kontradiktur delimitasi kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
23.melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan asas kontradiktur delimitasi kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
24.melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
25.melaksanakan pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
26.melaksanakan pengukuran situasi dan detail kawasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
27.mengolah data hasil pengukuran batas bidang;
28.mengolah data hasil pengukuran batas bidang kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
29.mengolah data hasil pengukuran batas bidang kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
30.mengolah data hasil pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
31.menyusun album kompilasi hasil foto udara skala besar;
32.memvalidasi materi pertukaran data hasil pengukuran batas bidang tanah;
33.menyusun laporan kompilasi kegiatan pengukuran batas bidang tanah;
34.menyusun desain dan metode pelaksanaan pemetaan Kadastral;
35.melakukan plotting hasil survei nilai tanah;
36.melakukan proses kartografi dan koreksi hasil penggambaran peta;
37.memvalidasi penajaman dan mosaicing citra secara terkontrol;
38.memvalidasi sistem koordinat;
39.memvalidasi transformasi koordinat;
40.memvalidasi pembagian lembar dan penomoran peta;
41.memvalidasi proses rektifikasi dan ortorektifikasi;
42.memvalidasi penyuntingan data spasial;
43.memvalidasi desain simbol peta;
44.menganalisis spasial untuk penyusunan tipologi;
45.mengolah data citra satelit, foto udara, dan data lainnya kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
46.mengolah data citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
47.mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data spasialkategori II, yaitu luas 10- 1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
48.mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data tekstualkategori II, yaitu luas 10- 1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
49.memvalidasi penggabungan data spasial dengan data tekstual kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
50.melakukan layout kartografis kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
51.melakukan digitasi dan kompilasi peta;
52.menelaah topologi data;
53.melakukan penggambaran peta bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
54.melakukan penggambaran peta bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
55.memvalidasi pemetaan hasil survei kadastral kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
56.menyusun geo-database provinsi; dan
57.menyusun laporan kompilasi kegiatan pemetaan kadastral;
1.menyusun prosedur teknis pelaksanaan program survei tingkat nasional;
2.menyusun kebutuhan tema dan skala peta pada lokasi objek survei;
3.menyusun pembagian area kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
4.menyusun desain rancangan survei lapang kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
5.melakukan ekspos hasil perencanaan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
6.memverifikasi peta kerja survei dengan area sampel kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
7.melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait Instansi lainnya;
8.mengevaluasi standar perencanaan survei kadastral;
9.mengevaluasi standar pelaksanaan survei kadastral;
10.mengevaluasi standar pengolahan data survei kadastral;
11.merumuskan rancangan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian mutu survei kadastral;
12.merumuskan rancangan kebijakan terkait pembinaan survei kadastral;
13.melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei kadastral internal;
14.melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei kadastral eksternal;
15.melakukan perumusan kebijakan di bidang diseminasi informasi survei kadastral;
16.melaksanakan layanan konsultasi perencanaan survei kadastral pihak internal;
17.melaksanakan layanan konsultasi perencanaan survei kadastral pihak eksternal;
18.melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan survei kadastral pihak internal;
19.melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan survei kadastral pihak eksternal;
20.memvalidasi materi pertukaran data hasil survei kadastral antarinstansi;
21.menyusun laporan kompilasi kegiatan survei kadastral;
22.merumuskan rancangan prosedur teknis pelaksanaan program pengukuran bidang tanah;
23.melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare) dengan berpedoman pada data atau dokumen yuridis;
24.melaksanakan pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare) dengan berpedoman pada data atau dokumen yuridis;
25.mengevaluasi standar perencanaan pengukuran batas bidang tanah;
26.mengevaluasi standar pelaksanaan pengukuran batas bidang tanah;
27.mengevaluasi standar pengolahan data pengukuran batas bidang tanah;
28.merumuskan rancangan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian mutu pengukuran batas bidang tanah;
29.merumuskan rancangan kebijakan terkait pengukuran batas bidang tanah;
30.melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengukuran batas bidang tanah internal;
31.melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengukuran batas bidang tanah eksternal;
32.melakukan perumusan kebijakan diseminasi informasi di bidang pengukuran batas bidang tanah;
33.melaksanakan layanan konsultasi perencanaan pengukuran batas bidang tanah pihak internal;
34.melaksanakan layanan konsultasi perencanaan pengukuran batas bidang tanah pihak eksternal;
35.memverifikasi kebutuhan tema dan skala peta pada lokasi objek pemetaan kadastral;
36.memverifikasi informasi dasar pada objek lokasi pemetaan kadastral;
37.mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data spasialkategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
38.mengolah data spasial dan tekstual pasca surveianalisa data tekstualkategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
39.memverifikasi sinkronisasi lokasi, data tekstual, dan foto;
40.memvalidasi penggabungan data spasial dengan data tekstual kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
41.melakukan layout kartografis kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
42.memvalidasi pemetaan hasil survei kadastral kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
43.menyusun geo-database nasional;
44.mengevaluasi standar perencanaan pemetaan pertanahan;
45.mengevaluasi standar pelaksanaan pemetaan pertanahan;
46.merumuskan rancangan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian mutu pemetaan;
47.merumuskan rancangan kebijakan terkait pembinaan pemetaan Kadastral;
48.melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral internal;
49.melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral eksternal;
50.melakukan perumusan kebijakan di bidang diseminasi informasi pemetaan kadastral;
51.merumuskan rancangan prosedur teknis pelaksanaan program pemetaan kadastral;
52.melaksanakan layanan konsultasi perencanaan pemetaan kadastral pihak internal;
53.melaksanakan layanan konsultasi perencanaan pemetaan kadastral pihak eksternal;
54.melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan pemetaan kadastral pemetaan internal;
55.melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan pemetaan kadastral pihak eksternal; dan
56.memvalidasi materi pertukaran data hasil pemetaan kadastral antar instansi.