Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, diubah sebagai berikut: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum
ULP mempunyai tugas dan kewenangan yang meliputi:
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum
Tugas Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat
Pokja ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok dan wewenang:
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum
1) Perubahan HPS; dan/atau 2) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum
dan
Pasal II Dengan berlakunya Peraturan Menteri, ini:
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2016 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Ttd. FERRY MURSYIDAN BALDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 402
Membuka PDF…