DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan The fjh TAFISA World Sport For All Games 2016;

b.bahwa berdasarkan General Assembly The Association For International Sport For All (TAFISA),eli Antalya, Turki, tanggal 11 November 2011, Indonesia telah elitetapkan scbagai tuan rurnah penyelenggaraThe 6th TAFISA World Sport For All Games 2016; Menimbang : a. bahwa untuk rnelestarikan dan mempromosikan olahraga dan permainan tradisional yang menjaeli jati diri dan warisan budaya bangsa, perlu menyeJenggarakan kegiatan festival olahraga rekreasi tingkat internasional; PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHA ESA PANITIANASIONALPENYELENGGARAAN THE (j71l TAFISA WORLDSPORTFORALL GAMES2016 TENTANG KEPUTUSANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA NOMOR4 TAHUN 2015

(2)Penyclenggaraan ...
(1)Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam rasa! I mcmpunyru tugas:
1. a.menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penyelenggaraan The 60) TAFISA World Sport For All Games 2016;
2. b.menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan The 6'h TAFISA World Sport For All Cames 2016; dan
3. c.menyiapkan dan menyclcnggarakan The 611'TAF/SA World Sport For All Games 2016 di Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta. Pasa12
(1)Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan The 6'h TAFISA World Sport For All Games 2016, yang sclanjutnya dalam Keputusan Presidcn ini disebui Panitia Nasional.
(2)Panitia Nasional berkedudukan di lbukota Ncgara Republik Indonesia.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGCARAAN THE (jI'H TAFISA WORLD SPORT FOR ALL GAMES2016.

3.Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2009 tcntang Kepariwisataan (Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor II, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penataan Organisasi Kemcnterian Ncgara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Pasal 4

(1)Panitia Nasional tcrdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara,
(2)Panitia Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sckaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.

Pasal 3

Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerjasama, darr/atau berkoordinasi dengan kernenterian/Iembaga/daerah darr/ atau pihak lain yang dianggap perlu.

(2)Penyelenggaraan kcgiatan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016 sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.upacara pembukaan dan penutupan;
2. b.kompetisi, festival dan pertunjukkan olahraga dan perrnainan tradisiorial;
3. c.olahraga penyandang cacat;
4. d.olahraga massal;
5. e.olahraga khusus:
6. f.festival kebugaran jasrnani intemasional;
7. g.kongres dan forum intemasional;
8. h.festival dan pertunjukkan budaya internasional;
9. i.promosi budaya, pariwisata, dan kuliner Indonesia; dan J. pameran sarana dan prasarana olahraga rekrcasi. Wakil... Rekrcasi Masyarakat Indonesia; Wakil Kctua II : Ketua Umum Federasi Olahraga
10. a.Ketua : Mentcri Pemuda dan Olahraga.
11. b.Wakil Ketua I : Menteri Pariwisata; B. Panitia Pcnyelenggara terdiri dari: Indonesia; Pembangunan Nasional; dan 9) Kepala Kepolisian Negara Republik Nasional/Kepala Badan Percncanaan 8) Mentcri Perencanaan Pembangunan 6) Mentcri Sosial; 7) Mentcri Keschatan; 5) Menteri Perhubungan; 1) Mentcri Sekretaris Ncgara; 2) Merueri Dalam Negeri; 3) Mcnteri Luar Ncgeri; 4) Mcnteri Pendidikan dan Kcbudayaan;
12. b.Anggota Kcbudayaan. ManusiaPernbangunan I<oordinator Bidang dan Mentcria. Ketua A. Panitia Pengarah
(1)Susunan Panitia Nasional sebagai bcrikut :

Pasal 5

5) Direktur ... Konsuler, Kementerian Luar Negcri; 4) Dircktur Jenderal Protokol dan 3) Sckretaris Jendcral Kcmentcrian Pendidikan dan Kcbudayaan; Dalam Ncgeri; 2) Sekretans Jenderal Kementcrian Manusia dan Kebudayaan; Koordinator Bidang Pembangunan KementerianKcbudayaan, Bidang Koordinasi: 1) Dcputid. Anggota Sekrctaris 111 : Sekrctaris Jenderal Fcderasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Pariwisata; dan Kementerian: Sekrctaris JenderalSckretaris II Olahraga; : Sekrctaris Kcmenterian Pemuda danc. Sekretaris I Rekreasi Indonesia. dan Program, Fcderasi Olahraga Wakil Ketua IV : Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan lbukota Jakarta; dan \Vakil Ketua III : Gubcrnur Provinsi Daerah Khusus 5 - 14) Sckretaris ... NasionaJ; Nasional/Badan Pembangunan Pcmbangunan Perencanaan Kcmenterian Kcbudayaan, Percncanaan danManusia 13) Deputi Sidang Sumbcr Daya dan Olahraga; Kementerian Pemuda Pe mbudayaanBidang12) Dcputi Olahraga, 11) Dircktur Jenderal Inforrnasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika; 10)Direktur Jenderal Layanan Khusus, Kcmenterian Sosial; 9) Direktur Jcnderal Pcrhubungan Darat, Kerncnterian Hubungan; 8) Direktur Jcnderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan; 7) Direktur Jcnderal Sea dan Cukai, Kementerian Keuangan; Kementerian Keuangan; Anggaran,Jenderal6) Direktur Manusia; Kcmenterian Hukum dan Hak Asasi Imigrasi,Jenderal5) Dircktur Pasal 7... dimaksud pada ayai (1) ditetapkan olch (etua Panitia Penyelenggara. keanggotaan, dan lata kcrja Panitia Pelaksana scbagaimana (I) Untuk mcmbantu tugas Panitia Nasional, Ketua Panitia Penyelenggara mernberuuk Panitia Pelaksana.

(2)Ketentuan lebih lanjut mcngenai tugas, susunan organisasi, Pasal 6 Rencana Induk Pcnyelenggaraan The 6'h TAFlSA World Sport For All Garnes 20 J 6. perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan berdasarkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-rnasing melaJui keanggotaan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membcrikan dukungan teknis dan administrasi dalammasukyang(2) Kementerian/ Iernbaga/ daerah Ibukota Jakarta. 16)Sekretaris Provinsi Daerah Khusus 15) Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Usaha Milik Negara; 8adanKernerucrian14)Sekretaris PRESIOEN Pasal 11... PasallO Ketcntuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara setelah mendapat persetujuan Ketua Panitia Nasional. pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
(2)Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana drmaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2016. laporanmenyarnpaikanNasionalPanitia(1)Ketua Pasal 9 Pasal 8 Ketua Panitia Penyelenggara rnelaporkan persiapan dan penyelenggaraan The 6'11TAFISA World Sport For All Games 2016 seeara berkala dari/atau sewaktu-waktu jika diperlukan, kepada Kctua Panitia Nasional. Segala pcmbiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyclenggaraan The 6,h TAF1SA World Sport For All Games 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi DK!Jakarta, serta surnber-surnber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

Pasal 7

Surat Indrsjarso ~-' Salinan scsuai dengan aslinya SEKRETARlAT """BINET RI Deputi Bidang KesejahLeraanRakyat, JOKO WIDODO Ltd. PRESJDENREPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Fcbruari 2015 Pasalll Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Peraturan turunan (87)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.010/1/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2018

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 08 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 02 Tahun 2017

Qanun Kota Langsa No. 12 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2016

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2017