DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Badan Pengaturan BUMN; susunan organisasi BP BUMN yang terdiri atas a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Sekretariat Utama; d. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi; e. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan; f. Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara; g. Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan; dan h. Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; tata kerja; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;
b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2025 tentang Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;

1.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ten tang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162);
2.Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2025 tentang Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 167); MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN PENGATURANBADAN USAHA MILIK NEGARATENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA BADAN PENGATURANBADANUSAHAMILIKNEGARA. BABI KEDUDUKAN,TUGAS, DAN FUNGSI Pasall Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1.Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BP BUMN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara.
2.Kepala BP BUMNyang selanjutnya disebut Kepala adalah un sur pimpinan BP BUMN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BP BUMN.

Pasal 2

(1)BP BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BP BUMNdipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

BP BUMN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BP BUMNmenyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kebijakan dan strategi, sumber daya manusia dan keberlanjutan, hukum dan kepatuhan, fasilitasi dan sinergi pembangunan, serta peningkatan nilai badan usaha milik negara;
b.koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebijakan dan strategi, sumber daya manusia dan keberlanjutan, hukum dan kepatuhan, fasilitasi dan sinergi pembangunan, serta peningkatan nilai badan usaha milik negara;
c.pengelolaan dividen saham Seri A Dwiwarna badan usaha milik negara atas persetujuan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.koordinasi pelaksanaan tugas, pernbinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP BUMN;
e.pengelolaan barang milikjkekayaan negara yang rnenjadi tanggungjawab BP BUMN;
f.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP BUMN;
g.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BP BUMN; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

(1)Susunan organisasi BP BUMNterdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Wakil Kepala;
3. c.Sekretariat Utama;
4. d.Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi;
5. e.Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan;
6. f.Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara;
7. g.Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan; dan
8. h.Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan.
(2)Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. BABIII KEPALADANWAKILKEPALA Pasa16
(1)Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BP BUMN.
(2)Dalam memimpin BP BUMN, Kepala dapat dibantu oleh Wakil Kepala. Pasa17
(1)Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BP BUMN. BABIV SEKRETARIATUTAMA
(1)Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utarna. Pasa19 Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP BUMN.

BAB II

SUSUNANORGANISASI Pasal 5

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan BP BUMN;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BP BUMN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya mariusta, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BP BUMN;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang /jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 11

Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Keuangan;
b.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
c.Biro Administrasi dan Umum; dan
d.Biro Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan.

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas rnelaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan keuangan.

Pasal 13

Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana strategis, rencana program dan anggaran, pengelolaan manajemen kinerja, dan manajemen risiko internal BP BUMN;
b.pengelolaan keuangan; dan
c.pengelolaan administrasi atas penatausahaan penyertaan modal negara.

Pasal 14

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

a.Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja;
b.Bagian Keuangan dan Administrasi Penatausahaan Penyertaan Modal Negara; dan
c.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 15

Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas rnelaksanakan perencanaan program dan anggaran, rnanajernen kinerja, dan manajemen risiko internal BP BUMN.

Pasal 16

Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 15, Bagian Perencanaan dan Manajemen Kirierja rnenyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana strategis;
b.penyiapan koordinasi, penyusunan, pernantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana program dan anggaran;
c.penyiapan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rnanajernen kinerja; dan
d.penyiapan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rnanajernen risiko internal BP BUMN. Pasa117 Bagian Perencanaan dan Manajernen Kinerja terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 1 Tahun 2025

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNANORGANISASI Pasal 5

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNANORGANISASI Pasal 5

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2025