DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 Tahun 2010

Nomor: PER-02/MBU/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 23 Juli 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Ringkasan

Ketentuan Umum; Penghapusbukuan; Pemindahtanganan; Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan; Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan; Tata Cara Pemindahtanganan Rumah Dinas; Pelaksanaan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan; Penaksiran Harga Minimum; Pembiayaan; Laporan Pelaksanaan Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penghapusbukuan dan pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan, maka pelaksanaannya hams dilakukan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance);
c.bahwa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara jo Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 01-MBUMN/2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang Pedoman Kebijakan Pelepasan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara dan Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 02/M.MBU/2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Berupa Rumah Dinas Badan Usaha Milik Negara, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan BUMN, oleh karena itu perlu diperbaharui;
d.bahwa berdasarkan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, ketentuan mengenai tata cara penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset BUMN diatur dengan Peraturan Menteri;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara; Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2.Undang-Undang /2 40 MENTERI NEGARA BADAN USAF1A Ml N[;GARA
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini yang dimaksud dengan :

1.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2.Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3.Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4.Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
5.Organ Persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
6.Organ /3 /tie MENTERI NEGAIZA 13ADAN USAHA MILIK NEGARA
6.Organ Perum adalah Menteri, Dewan Pengawas dan Direksi.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar Perseroan.
8.Dewan Komisaris adalah Organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi .
9.Dewan Pengawas adalah Organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum. 10.Direksi adalah Organ Persero atau Organ Perum yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero atau Perum untuk kepentingan Persero atau Perum, sesuai dengan maksud dan tujuan Persero atau Perum serta mewakili Persero atau Perum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 11.Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi BUMN tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun . 12.Penghapusbukuan adalah setiap tindakan menghapuskan Aktiva Tetap BUMN dari pembukuan atau neraca BUMN. 13.Pemindahtanganan adalah setiap tindakan mengalihkan Aktiva Tetap BUMN yang mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan atas Aktiva Tetap dimaksud kepada pihak lain. 14.Penjualan adalah setiap tindakan Pemindahtanganan dengan menerima pembayaran dalam bentuk uang. 15.Tukar-menukar adalah setiap tindakan Pemindahtanganan dengan menerima penggantian utama/pokok dalam bentuk barang. 16.Ganti Rugi adalah setiap tindakan Pemindahtanganan dengan menerima penggantian dalam bentuk uang dan/atau barang. 17.Penawaran Umum adalah penjualan Aktiva Tetap yang ditawarkan secara terbuka kepada masyarakat dan/atau badan hukum sebagai calon pembeli. 18.Penawaran Terbatas adalah penjualan Aktiva Tetap yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas sekurang-kurangnya dua calon pembeli potensial. 19.Penunjukan Langsung adalah penjualan Aktiva Tetap yang dilakukan secara langsung kepada satu calon pembeli.
20.Rumah Dinas adalah rumah milik BUMN yang ditetapkan peruntukannya untuk ditempati oleh karyawan BUMN yang bersangkutan sebagai penghuni sah.
21.Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik BUMN yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional BUMN oleh karyawan sebagai pemakai sah.
22.Penghuni Sah adalah penghuni yang dalam hal penghuniannya atas Rumah Dinas milik BUMN telah seizin atau memiliki surat penghunian dari BUMN yang bersangkutan atau instansi yang berwenang pada saat izin tersebut diberikan.
23.Pemakai Sah adalah pemakai yang dalam hal pemakaiannya atas Kendaraan Dinas milik BUMN telah seizin atau memiliki surat pemakaian dari BUMN yang bersangkutan atau instansi yang berwenang pada saat izin tersebut diberikan.
24.Kepentingan /4 MENTERI NEGARA RAI)AN USAHA MILIK NEGARA 24.Kepentingan Umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang pembangunan untuk kepentingan umum. 25.Tim Penaksir Harga adalah tim yang dibentuk oleh Direksi atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Direksi, untuk menetapkan taksiran harga minimum Aktiva Tetap yang akan dijadikan dasar penetapan harga jual, nilai tukar, dan nilai ganti rugi Aktiva Tetap. 26.Tim Penjualan adalah tim yang dibentuk oleh Direksi atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Direksi, untuk melakukan Penjualan.

Pasal 2

(1)RUPS/Menteri dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan anggaran dasar, memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan atau penolakan hanya terhadap usul Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan Aktiva Tetap yang disampaikan oleh Direksi.
(2)Selain Organ Persero atau Organ Perum, pihak manapun dilarang ikut campur dalam proses dan pengambilan keputusan mengenai Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan dengan memperhatikan peraturan perundang•undangan yang berlaku.
(3)Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan Penghabusbukuan dan/atau Pemindahtanganan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan (taxi pihak lain.

BAB II

PENGHAPUSBUKUAN

Pasal 3

(1)Penghapusbukuan dilakukan karena:
1. a.Pemindahtanganan;
2. b.Kondisi Tertentu.
(2)Kondisi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Penghapusbukuan terhadap Aktiva Tetap yang :
1. a.hilang;
2. b.musnah;
3. c.rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (total lost);
4. d.biaya Pemindahtanganannya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan tersebut;
5. e.dibongkar untuk dibangun kembali atau dibangun menjadi Aktiva Tetap yang lain yang anggarannya telah ditetapkan oleh RUPS/Menteri mengenai pengesahan RKAP;
6. f.dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan adanya program lain yang direncanakan dalam RKAP;
7. g.berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Aktiva Tetap tersebut tidak lagi menjadi milik atau dikuasai oleh BUMN.
(3)Menteri dapat menetapkan Kondisi Tertentu selain yang diatur pada ayat (2) Pasal ini.

BAB III

/5 MENTFRI NEGARA 13ADAN USAHA MILK NI GARA BAB HI PEMINDAHTANGANAN

Pasal 4

Pemindahtanganan dilakukan dengan cara:

a.Penjualan;
b.Tukar Menukar;
c.Ganti Rugi;
d.Aktiva Tetap Dijadikan Penyertaan Modal;
e.Cara Lain.

Pasal 5

(1)Pemindahtanganan dengan cara Penjualan dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari persyaratan sebagai berikut :
1. a.Secara teknis dan/atau ekonomis sudah tidak menguntungkan bagi BUMN apabila tetap dipertahankan keberadaannya;
2. b.Secara telcnis dan/atau ekonomis terdapat altematif atau pengganti lain yang lebih menguntungkan bagi BUMN;
3. c.Peruntukkan bagi Kepentingan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan RUTR/RUTRWK yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.Diperlukan oleh kementerian atau lembaga Negara/Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kenegaraan atau pemerintahan;
5. e.Bagian dari program restrukturisasi dan penyehatan BUMN; atau
6. f.Satu-satunya altematif sumber dana bagi BUMN untuk kebutuhan yang sangat mendesak.
(2)Penjualan dilakukan sepanjang hal tersebut memberikan dampak yang lebih baik bagi BUMN.

Pasal 6

Penjualan dapat dilakukan dengan cara Penawaran Umum, Penawaran Terbatas dan Penunjukan Langsung.

Pasal 7

(1)Penjualan dengan cara Penawaran Umum dilakukan secara terbuka dengan pengumuman luas, minimal melalui 1 (satu) media cetak dan/atau website BUMN yang bersangkutan yang bertujuan untuk memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak.
(2)Pelaksanaan Penawaran Umum dilakukan oleh Tim Penjualan.
(3)Dalam rangka /6 MENTERI NEGARA BADAN LISAHA MILEK NEGARA Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, Tim Penjualan dapat meminta pelaksanaannya dilakukan oleh dan/atau di hadapan pejabat lelang. Pelaksanaan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lelang. Biaya operasional dan honorarium Tim Penjualan ditetapkan oleh Direksi dan dibebankan pada BUMN yang bersangkutan.

Pasal 8

Penjualan dengan cara Penawaran Terbatas dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dart persyaratan sebagai berikut :

a.telah dilakukan Penawaran Umum sebanyak 2 (dua) kali namun tidak terjual; atau
b.terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan aktiva tetap hanya dapat dijual kepada beberapa pihak tertentu.

Pasal 9

Penjualan melalui Penunjukan Langsung hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dan persyaratan sebagai berikut :

a.telah dilakukan Penawaran Terbatas sebanyak 2 (dua) kali namun tidak terjual;
b.diperuntukkan bagi Kepentingan Umum;
c.terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan aktiva tetap hanya dapat dijual kepada satu pihak tertentu dan tidak memungkinkan dijual kepada pihak lain;
d.Rumah Dinas yang dijual kepada Penghuni Sah (apabila sudah ditetapkan untuk dijual kepada Penghuni Sah);
e.Kendaraan Dinas yang dijual kepada Pemakai Sah (apabila sudah ditetapkan untuk dijual kepada Pemakai Sah);
f.Penjualan dilakukan kepada BUMN lain atau anak perusahaan BUMN yang sahamnya 90% (sembilan puluh persen) atau lebih dimiliki oleh BUMN; atau
g.Penjualan dilakukan kepada kementerian atau lembaga Negara/Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kenegaraan atau pemerintahan.

Pasal 10

(1)Tukar-menukar dapat dilakukan apabila
1. a.merupakan alternatif yang paling menguntungkan bagi BUMN; atau
2. b.untuk Kepentingan Umum;
(2)Nilai barang milik pihak lain yang dipertukarkan dengan Aktiva Tetap BUMN, minimal sama dengan nilai Aktiva Tetap milik BUMN yang dipertukarkan.
(3)Dalam hal nilai barang milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih rendah daripada nilai Aktiva Tetap BUMN yang dipertukarkan, maka pihak lain tersebut wajib menambah kekurangan nilai aktiva tersebut dengan membayar tunai.
(4)Dalam hal nilai barang milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih tinggi daripada nilai Aktiva Tetap BUMN yang dipertukarkan, maka BUMN dapat menambah kekurangan nilai aktiva tersebut dengan membayar tunai, sepanjang tukar menukar tersebut dilakukan karena kebutuhan BUMN yang bersangkutan.
(5)Direksi /7 400 MENTERI NEGARA BADAN USAFIA MILK NEGARA
(5)Direksi wajib mempertimbangkan potensi barang milik pihak lain yang dipertukarkan dengan Aktiva Tetap BUMN.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 Tahun 2010

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGHAPUSBUKUAN

Pasal 3

/5 MENTFRI NEGARA 13ADAN USAHA MILK NI GARA BAB HI PEMINDAHTANGANAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGHAPUSBUKUAN

Pasal 3

/5 MENTFRI NEGARA 13ADAN USAHA MILK NI GARA BAB HI PEMINDAHTANGANAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2005