(1)Gaj i/Honorarium Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :
Gaji/Honorarium = Gaji/Honorarium Dasar x Faktor Penyesuaian Industri x Faktor Penyesuaian Inflasi x faktor Jabatan - Gaji/Honorarium Dasar = (Indeks dasar/100) x Rp 15 juta, Rp 17,5 juta atau Rp 20 juta - Indeks Dasar = 60% Indeks Pendapatan + 40% lndeks Total Aktiva - Faktor Penyesuaian Industri -- s.d. 400% - Faktor Jabatan = [sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)] - Faktor Inflasi = (1 + 50% x inflasi)" - Inflasi = inflasi tahun sebelumnya yang dipergunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat - n = tahun sebelum Tahun buku yang bersangkutan dikurangi tahun dasar
(2011)- Rp 15 juta mencapai Rp 100 juta = bagi BUMN yang gaji/honorarium Direktur Utama tahun 2012 telah - Rp 17,5 juta = bagi BUMN yang gaji/honorarium Direktur Utama tahun 2012 telah mencapai Rp 50 juts dan di bawah Rp 100 juta - Rp 20 juts = bagi BUMN yang gaji/honorarium Direktur Utama tahun 2012 di bawah Rp 50 juta
(2)Besarnya .../4 MENTERI BADAN USAHA MILK N GARA
(2)Besarnya Indeks Pendapatan dan Indeks Total Aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.
(3)Besamya Faktor Penyesuaian Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS/Menteri atas usul Direksi, dengan mempertimbangkan sektor sejenis sejenis yang terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia.
(4)Dalam mengusulkan besaran Faktor Penyesuaian Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Direksi menyertai usulan dimaksud dengan data dan informasi pendukung berupa:
a.Peningkatan kompleksitas pengelolaan perusahaan dan peningkatan tingkat persaingan di industri yang bersangkutan;
b.Peningkatan Pencapaian kinerja yang signifikan dibandingkan dengan industri atau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya;
c.Peningkatan penghasilan pada perusahaan sejenis dan/atau yang memiliki kompleksitas yang setara;
d.Peningkatan tantangan dan/atau penugasan-penugasan spesifik yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas pada perusahaan yang bersangkutan, yang memerlukan perhatian dan tanggung jawab yang melebihi kondisi sebelumnya;
e.Rekomendasi/tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
(5 ) Besaran Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
a.Faktor Jabatan Direktur Utama : 100%
b.Faktor Jabatan anggota Direksi : 90% dari Direktur Utama
c.Faktor Jabatan Komisaris Utama/ Ketua : 40% dan Direktur Utama
d.Dewan Pengawas
e.Faktor Jabatan Anggota Komisaris/ : 36% dari Direktur Utama Dewan Pengawas
(6)RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran Faktor Jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
(7)Dalam hal terdapat jabatan lain yang tidak tercantum dalam komposisi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besaran Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
(8)Pajak atas Gaji/Honorarium sebagaimana diatur pada ayat (1) ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.
(9 ) Besarnya Gaji/Honorarium anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun dengan daya laku selama satu tahun buku Perusahaan terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
(10)Dalam.../4 • MEN- ITRI BADAN USAIR MILIK NI XIARA REPtiBLIK INDONESU\
(10)Dalam hal RUPS/Menteri tidak menetapkan besarnya Gaji/Honorarium anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas untuk tahun tertentu, maka besarnya Gaji/Honorarium menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS/Menteri.
(11)RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran gaji/honorarium di bawah angka perhitungan berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2013 MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA ttd. DAHLAN ISKAN Salinan sesuai dengan aslinya Ke s ala Biro Hukum, Hambra NIP 19681010 199603 1 001